PROKAL.CO, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa anggaran Pemerintah Kota Samarinda sepenuhnya telah dialokasikan untuk kegiatan yang jelas, dan tidak ada dana yang sengaja “diendapkan” di perbankan sebagaimana disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Andi menyebut, sisa dana yang masih berada di rekening kas umum daerah (RKUD) bukan karena tidak digunakan, melainkan karena proses pembayaran yang belum dilakukan. “Saya pastikan seluruh anggaran Samarinda sudah pasti ada kegiatannya. Kalau masih ada uangnya tersisa, itu karena belum bayar saja,” ujar Andi Harun di Samarinda, Jumat (25/10/2025).
Ia menilai pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut dana daerah mengendap di bank daerah seharusnya disertai klarifikasi dan pemahaman yang utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik. “Tidak benar kalau disebut ada dana diendapkan. Pak Menteri terlalu cepat ekspos. Harusnya dikroscek dulu, ini uang apa. Makna uang diendapkan itu apa dulu,” katanya.
Menurut Andi, istilah “mengendap” dapat menimbulkan konotasi negatif, padahal secara faktual, dana pemerintah daerah memang disimpan di bank sesuai ketentuan perundangan. “Kalau diendapkan maknanya uang disimpan di bank, ya memang begitu. Mau disimpan di mana kalau bukan di RKUD? Tidak boleh disimpan di brankas,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh pemerintah daerah, termasuk Samarinda, menyimpan dananya di bank milik pemerintah daerah. “RKUD Samarinda itu di Bankaltimtara, sama seperti kabupaten dan kota lain di Kaltim. Jadi kalau dibilang mengendapkan dana, itu tidak benar. Tidak ada kepala daerah atau pejabat negara yang berani melakukan itu,” tegasnya.
Andi menilai, pernyataan Purbaya berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap tata kelola keuangan daerah. “Sebaiknya Pak Menteri terima dulu data dari BI, lalu dijelaskan ini uang apa. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan di mana-mana,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendahnya serapan anggaran di daerah. Ia menyebut hingga Agustus 2025, dana milik pemerintah daerah yang masih tersimpan di bank daerah mencapai Rp254 triliun. “Setiap tahun saya dengar keluhan anggaran dipotong, tapi faktanya uang mereka malah parkir di bank,” ujar Purbaya dalam forum evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Kamis (16/10/2025). (*)
Editor : Indra Zakaria