SAMARINDA — Ketergantungan Kalimantan Timur terhadap pihak luar dalam mengelola jalur Sungai Mahakam semakin nyata. Di balik potensi omzet Rp 90 miliar dari jasa pemanduan, terungkap fakta bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS) belum memiliki kapal tunda (tugboat) sendiri secara mandiri.
Dari total 7 hingga 8 unit kapal tunda yang beroperasi mengamankan lintasan Jembatan Mahakam dan Mahakam Ulu (Mahulu), peran daerah sangat terbatas. Saat ini, hanya 2 unit kapal yang berafiliasi dengan BUMD, itu pun berstatus sewa melalui kerja sama dengan pihak ketiga (PT MJA).
Sisa 5 hingga 6 armada lainnya dikelola sepenuhnya oleh perusahaan swasta yang bermitra langsung dengan Pelindo tanpa melibatkan peran pemerintah daerah. Akibatnya, arus pendapatan dari tarif penundaan kapal yang mencapai Rp 1,9 juta per lintasan tersebut menguap ke pemilik kapal swasta dan operator pusat, alih-alih masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Direktur PT KMBS, Aji Mohammad Abidharta Wardhana Hakim, mengakui bahwa kendala utama belum dimilikinya armada mandiri adalah faktor durasi kontrak yang singkat.
"Ke depan kami ingin memiliki kapal sendiri, bukan menyewa. Namun tentu harus mempertimbangkan durasi kontrak. Jika kontraknya jangka panjang, kami siap membeli kapal," tegas Aji.
Ketiadaan kepemilikan kapal oleh BUMD dinilai merugikan Kaltim dari dua sisi. Pertama, margin keuntungan yang seharusnya bisa dinikmati utuh oleh daerah justru terpotong oleh biaya sewa vendor. Kedua, daerah tidak memiliki kontrol penuh atas armada yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga aset vital seperti jembatan dari ancaman tabrakan tongkang.
Desakan agar BUMD memiliki kapal tunda sendiri kini semakin kuat. Pengadaan armada mandiri dianggap sebagai satu-satunya jalan agar omzet puluhan miliar tersebut tidak hanya "numpang lewat" di perairan Kaltim, tetapi benar-benar menetap untuk pembangunan daerah.
"Harapannya, pengelolaan kapal dilakukan BUMD secara penuh. Selain menjaga aset daerah, manfaat ekonominya juga kembali ke daerah," pungkas Aji. (*)
Editor : Indra Zakaria