SAMARINDA – Rentetan insiden kapal tongkang yang berulang kali menghantam Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) dalam dua bulan terakhir memicu reaksi keras dari DPRD Kalimantan Timur. Tata kelola alur Sungai Mahakam yang dinilai semrawut dituding menjadi faktor utama yang mengancam keselamatan infrastruktur vital penghubung wilayah Samarinda tersebut.
Catatan menunjukkan bahwa sejak Desember 2025 hingga Januari 2026, Jembatan Mahulu telah mengalami tiga kali benturan pada bagian pilar dan fender pelindung. Insiden terbaru bahkan diduga dipicu oleh putusnya tali tambat kapal di lokasi yang tidak mengantongi izin resmi. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa aktivitas tambatan ilegal di sepanjang alur sungai telah mencapai titik yang membahayakan.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa penertiban alur sungai tidak bisa lagi ditunda. Ia menyoroti keberadaan tambatan ilegal dan sebaran buoy atau pelampung tambat yang tidak tertata, yang secara nyata mempersempit ruang gerak pelayaran. DPRD telah mengeluarkan rekomendasi tegas agar lokasi-lokasi tambatan tak berizin tersebut segera dibersihkan dan disterilkan guna menjamin kelancaran lalu lintas sungai.
Kondisi alur yang terbatas akibat tumpukan kapal yang bersandar di titik ilegal menjadi keluhan utama para pengguna jasa transportasi sungai karena meningkatkan risiko kecelakaan secara signifikan. Selain menuntut penertiban lahan, Sabaruddin juga menegaskan bahwa perusahaan pemilik kapal yang terlibat dalam insiden benturan harus memikul tanggung jawab penuh atas kerusakan aset negara. Tidak boleh ada celah bagi pembiaran terhadap kerusakan infrastruktur strategis.
DPRD Kaltim kini meminta aparat penegak hukum dan instansi pengawas, termasuk KSOP, untuk menunjukkan sikap tegas dan tidak melakukan penanganan secara parsial. Keamanan Jembatan Mahulu akan terus terancam jika tidak ada tindakan nyata untuk menghapus praktik buoy dan tambatan ilegal. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi harga mati agar Sungai Mahakam tidak lagi menjadi area pelayaran yang liar dan berisiko tinggi bagi keselamatan publik. (adv/dprdkaltim/i)
Editor : Indra Zakaria