SAMARINDA- Menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 21 April 2026, suasana di Kota Tepian mulai dipersiapkan dengan ketat. Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda telah menyusun strategi matang untuk menjaga denyut nadi transportasi kota tetap stabil. Fokus utama petugas kini tertuju pada dua titik saraf pemerintahan, yakni Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar dan Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, yang diprediksi akan menjadi pusat konsentrasi massa aksi dari berbagai elemen masyarakat.
Kasat Lantas Polresta Samarinda, Kompol La Ode Prasetyo, menjelaskan bahwa skenario pengalihan arus akan dilakukan secara estafet mengikuti pergerakan massa. Sejak pagi hari, tepatnya mulai pukul 08.00 hingga 12.00 Wita, pengalihan jalur akan dipusatkan di sekitar kawasan DPRD Kaltim. Bagi Anda yang terbiasa melintasi jalur ini, sangat disarankan untuk mengambil rute alternatif. Pengendara dari arah Jalan MT Haryono menuju Jalan Rapak Indah akan diarahkan memutar melalui Jalan Tengkawang, menyisiri Jalan Ulin, Jalan Kahoi, hingga keluar di Jalan Teuku Umar. Sebaliknya, kendaraan dari arah berlawanan bakal diarahkan melintasi area Perumahan Citra Griya menuju Jalan Adam Malik dan Slamet Riyadi.
Memasuki paruh kedua hari, perhatian petugas akan bergeser ke area Kantor Gubernur Kaltim mulai pukul 12.00 Wita. Di sini, rekayasa lalu lintas akan mencakup area yang lebih luas, mulai dari Simpang Cermai hingga Simpang Muara. Aliran kendaraan dari arah Pelabuhan Samarinda tidak akan bisa langsung melintas di depan kantor gubernur, melainkan dialihkan ke sisi samping gedung. Sementara itu, arus kendaraan dari Jalan Yos Sudarso menuju Jalan Slamet Riyadi dipersiapkan untuk melewati rute Jalan Niaga Timur, menyusuri Jalan Pulau Sebatik, hingga menembus ke Jalan Antasari.
Pihak kepolisian memprediksi beberapa ruas jalan penyangga seperti Jalan Basuki Rahmat dan Simpang Tengkawang akan mengalami beban volume kendaraan yang meningkat drastis akibat limpahan arus. Oleh karena itu, warga Samarinda sangat dianjurkan untuk memanfaatkan jalur melingkar seperti Jalan Juanda, Jalan Pahlawan, hingga Jalan PM Noor jika ingin menghindari kemacetan panjang.
Kebijakan penutupan jalan di depan Kantor Gubernur sendiri bersifat situasional. Jika gelombang massa memenuhi seluruh badan jalan, kepolisian tidak ragu untuk memberlakukan penutupan total demi keamanan bersama. Petugas di lapangan menghimbau agar masyarakat merencanakan perjalanan lebih awal dan tetap mematuhi instruksi personel yang berjaga di persimpangan strategis guna memastikan aktivitas warga tetap berjalan lancar di tengah dinamika aksi penyampaian aspirasi tersebut. (*)
Editor : Indra Zakaria