PROKAL.CO, SAMARINDA - Organisasi Perempuan Mahardhika Samarinda menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi perempuan pekerja yang dinilai masih jauh dari kata layak. Melalui juru bicara Disya Halid, mereka menyoroti maraknya diskriminasi, kekerasan, hingga ketidakpastian kerja yang dialami perempuan di Indonesia.
Dalam keterangannya, Disya menyebut perempuan pekerja saat ini masih hidup dalam tekanan situasi kerja yang tidak aman, dengan upah rendah, status kerja tidak pasti, serta minim perlindungan sosial. Kondisi ini dinilai semakin berat di tengah tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja formal.
“Perempuan dipaksa menerima pekerjaan dalam kondisi rentan. Ini menunjukkan negara belum mampu menghadirkan kerja layak sebagai hak dasar warga,” ujar Disya, Jumat 1 Mei 2026. Ia juga menyinggung janji pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terkait penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dinilai belum terealisasi secara nyata di lapangan. Menurutnya, masyarakat justru masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang aman dan bermartabat.
Disya menambahkan, perempuan menghadapi persoalan berlapis di dunia kerja. Selain sulit mendapatkan pekerjaan, mereka juga harus berhadapan dengan sistem rekrutmen yang diskriminatif. Syarat seperti usia, status perkawinan, hingga rencana memiliki anak masih kerap menjadi pertimbangan.
“Perempuan masih dianggap tenaga kerja kelas dua, mudah digaji murah, dan mudah disingkirkan,” tegasnya. Tak hanya itu, Perempuan Mahardhika juga menyoroti menguatnya budaya represif di dunia kerja yang disebut sebagai bentuk militerisme. Kondisi ini dinilai membatasi kebebasan berserikat serta mempersempit ruang kritik bagi buruh, termasuk buruh perempuan.
Di sisi lain, kasus kekerasan di tempat kerja juga disebut masih tinggi. Mulai dari pelecehan seksual, kekerasan verbal, ancaman pemecatan saat hamil, hingga kriminalisasi terhadap pekerja yang menyuarakan haknya. “Banyak korban memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan dan tidak percaya pada mekanisme pengaduan,” kata Disya.
Atas kondisi tersebut, Perempuan Mahardhika Samarinda menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak pemerintah menghadirkan kerja layak bagi perempuan, memastikan lapangan kerja yang aman dan bebas diskriminasi, serta menyediakan jaminan sosial dan perlindungan maternitas.
Mereka juga menuntut pemerintah bertanggung jawab atas janji penciptaan lapangan kerja, menolak sistem rekrutmen yang diskriminatif, serta meminta penghentian pendekatan represif terhadap gerakan buruh dan masyarakat sipil. Selain itu, organisasi ini mendesak penghapusan segala bentuk kekerasan di dunia kerja dengan memastikan adanya mekanisme pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan tegas terhadap pelaku.
Di akhir pernyataannya, Perempuan Mahardhika Samarinda menyerukan persatuan perempuan pekerja untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak atas pekerjaan yang aman, setara, dan bermartabat. (*)
Editor : Indra Zakaria