SAMARINDA – Aksi unjuk rasa ribuan tenaga kesehatan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda memantik respons cepat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Jaya Mualimin, memberikan kepastian terkait pemenuhan hak TPP pegawai yang sempat tertahan sejak Juni lalu.
Jaya menegaskan bahwa dana yang dibutuhkan sebetulnya sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Perubahan 2026 mencapai sekitar Rp 172 miliar, dengan porsi terbanyak senilai Rp 98 miliar dikhususkan bagi RSUD AWS Samarinda. "Anggaran TPP itu adanya di perubahan tahun 2026. Sudah dimasukkan, tinggal menunggu pengesahan. Kalau nanti sudah disahkan, langsung diproses pembayarannya," ujar Jaya.
Ia membeberkan bahwa pencairan hak finansial tersebut nantinya bakal dilakukan sekaligus untuk menutup tunggakan beberapa bulan terakhir. "Mungkin ada rapel kekurangan mulai bulan Juni, Juli, Agustus, mungkin September, empat bulan. Mudah-mudahan secepatnya. Tapi anggarannya sudah ada, jadi jangan khawatir," tegasnya.
Meski menjamin ketersediaan anggaran, Jaya menyadari situasi mendesak yang dihadapi para nakes akibat tanggungan finansial pribadi seperti pinjaman perbankan yang tidak bisa ditunda. "Saya sudah ingatkan pihak manajemen rumah sakit, karena mungkin ada tanggungan di beberapa pinjaman bank, agar berkoordinasi. Jangan sampai karyawan ditagih dulu sehingga membuat panik," ucap Jaya.
Guna meredam keresahan nakes, Dinkes Kaltim turut mendorong manajemen rumah sakit untuk aktif mencari solusi penanganan sementara melalui fleksibilitas kas internal.
"Atau ada inovasi lain terkait keterlambatan ini, misalnya ditanggulangi dulu dari uang BUD kalau memang ada, silakan saja. Hal-hal itu bisa dilakukan rumah sakit yang memang mengelola BUD-nya," katanya. Ia juga berpesan agar manajemen tidak pasif dalam menangani persoalan kesejahteraan para tenaga medis yang menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
"Jangan selalu menunggu. Sementara kebutuhan finansial karyawan memang harus dipenuhi. Jangan sampai adanya gejolak," tegas Jaya. Di akhir penjelasannya, Jaya meminta seluruh aparatur sipil negara maupun PPPK di RSUD AWS untuk tetap tenang dan fokus menjalankan tugas medis sembari menunggu proses administrasi pengesahan APBD Perubahan diselesaikan bulan ini.
"Yang pertama, jangan panik, karena memang anggarannya sudah ada di perubahan. Kalau nanti sudah disahkan, pasti akan segera dicairkan," pungkasnya. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co