Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hak 1.035 Nakes Diabaikan! DPRD Kaltim Semprot Manajemen RSUD AW Sjahranie

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Pembayaran TPP Nakes RSUD AW Sjahranie dan RSUD Kanudjoso terlambat hingga tiga bulan. Hal inipun dikeluhkan para nakes dan pekerja di rumah sakit tersebut. (DOK)
Pembayaran TPP Nakes RSUD AW Sjahranie dan RSUD Kanudjoso terlambat hingga tiga bulan. Hal inipun dikeluhkan para nakes dan pekerja di rumah sakit tersebut. (DOK)

Advertisement

 

SAMARINDA — Keterlambatan pembayaran gaji dan hak-hak bagi 1.035 Tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD Abdul Wahab (AW) Sjahranie Samarinda memicu gelombang kritik pedas dari DPRD Kalimantan Timur. Manajemen rumah sakit plat merah milik Pemprov Kaltim tersebut didesak untuk bertanggung jawab penuh dan tidak menumbalkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Reaksi keras ini dilontarkan langsung oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Ia menegaskan bahwa alasan penundaan akibat kendala administrasi maupun arus kas (cash flow) merupakan cermin kelalaian tata kelola internal manajemen.

Advertisement

"Kami mengharapkan ada tanggung jawab penuh, terutama dari manajemen rumah sakit untuk segera menyelesaikan kewajiban itu. Apalagi anggaran untuk 12 bulan penuh dari APBD Kaltim 2026 sebenarnya sudah dianggarkan dan dipastikan melalui Sekda," tegas Salehuddin.

Sebagai rumah sakit rujukan utama di Kaltim hingga kawasan Indonesia Timur, RSUD AW Sjahranie dinilai wajib memiliki skenario cadangan jika terjadi keterlambatan teknis transfer daerah, bukan justru membiarkan nakes terlunta-lunta.

"Toh ini kewajiban Pemprov. Jika ada kendala teknis atau perlambatan transfer kas daerah, manajemen harus bisa memutar otak mencari alternatif sesuai regulasi yang ada. Hak nakes yang berada di garda terdepan tidak boleh ditunda dengan alasan apa pun," cecarnya.

Advertisement

Menanggapi potensi aksi mogok kerja yang berembus dari kalangan nakes, Komisi I DPRD Kaltim mendesak manajemen RSUD AW Sjahranie segera duduk bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim untuk mengesekusi pembayaran secepatnya.

"Jangan sampai gara-gara ketidakmampuan manajemen mengelola cash flow, pelayanan rujukan masyarakat di Kaltim yang menjadi taruhannya. Titik intinya harus tuntas secepatnya!" pungkas Salehuddin. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

RSUD AWS Usulkan Pengadaan MRI 70 Cm Demi Tingkatkan Layanan Medis

RSUD AWS Usulkan Pengadaan MRI 70 Cm Demi Tingkatkan Layanan Medis

RSUD AWS Usulkan Pengadaan MRI 70 Cm Demi Tingkatkan Layanan Medis

Tarik Ulur Pengadaan MRI RSUD AWS: Biro Barjas Kaltim Beberkan Hasil Review Asesmen Teknologi

Tarik Ulur Pengadaan MRI RSUD AWS: Biro Barjas Kaltim Beberkan Hasil Review Asesmen Teknologi

Kepala Biro Barang dan Jasa (Barjas) Setdaprov Kaltim, Andi Muhammad Arpan terangkan kepada massa Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur–Ka

Pengadaan MRI RSUD AWS Disorot: CMI Kaltim Protes Dugaan Perubahan Spesifikasi Diameter Mesin

Pengadaan MRI RSUD AWS Disorot: CMI Kaltim Protes Dugaan Perubahan Spesifikasi Diameter Mesin

Pengadaan MRI RSUD AWS Disorot: CMI Kaltim Protes Dugaan Perubahan Spesifikasi Diameter Mesin

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer