Tarik Ulur Pengadaan MRI RSUD AWS: Biro Barjas Kaltim Beberkan Hasil Review Asesmen Teknologi

Dipublikasikan Selasa, 3 Nov 2026 | 17:38 WIB

Kepala Biro Barang dan Jasa (Barjas) Setdaprov Kaltim, Andi Muhammad Arpan terangkan kepada massa Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur–Kaltara (CMI Kaltimtara).

PROKAL.CO- Gelombang protes menolak potensi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan di Kaltim berhembus hingga ke depan pintu Kantor Gubernur. Puluhan massa aksi dari Cermin Muda Indonesia (CMI) Kaltimtara menggelar unjuk rasa menuntut transparansi pengadaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Mereka menyuarakan pentingnya pengadaan mesin MRI berukuran bore standar 70 sentimeter agar nyaman digunakan bagi pasien obesitas maupun penderita claustrophobia, sekaligus mendesak agar proses tersebut bebas dari intervensi pihak luar.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Biro Barang dan Jasa (Barjas) Setdaprov Kaltim, Andi Muhammad Arpan, memberikan klarifikasi langsung terkait mekanisme pengawasan dan evaluasi yang sedang berjalan di pihak pemerintah daerah.

"Terkait mekanisme pengadaan, saat ini seluruh proses telah terpusat melalui UKPBJ, berbeda dengan sebelumnya di mana setiap dinas memiliki kewenangan mandiri. Berdasarkan regulasi LKPP per 1 Oktober, penyusunan spesifikasi teknis kini menjadi tanggung jawab UKPBJ, dan dalam fungsi pengawasan kami melakukan reviu terhadap data perencanaan yang diajukan," ujar Andi Muhammad Arpan.

Dalam proses reviu tersebut, Biro Barjas mengakui sempat menemukan ketidaksesuaian pada data perencanaan yang diajukan. Namun demikian, pihaknya menegaskan bahwa penentuan pengadaan alat medis canggih senilai miliaran rupiah ini wajib menempatkan faktor kualitas di atas segalanya.

"Kami menyarankan agar proses peninjauan kembali tetap dilakukan, namun mohon untuk mengomunikasikan ketentuan LKPP terkait identifikasi kebutuhan secara formal. Penentuan pengadaan barang harus merujuk pada Pasal 1 dengan mempertimbangkan empat aspek prioritas: kualitas, layanan, nilai jual, dan kepatuhan harga, di mana kualitas tetap menjadi prioritas utama di atas aspek efisiensi biaya," tambahnya.

Tak berhenti di situ, Andi Muhammad Arpan juga membeberkan bahwa perdebatan aspek teknis mengenai spesifikasi alat harus mengedepankan asas kemanfaatan bagi pasien serta didukung dokumen kajian ilmiah yang matang. Pihaknya kini mengantongi dokumen Technology Assessment (HPA) untuk membedah perbedaan fungsi perangkat yang diusulkan.

"Produk yang dihasilkan saat ini belum memenuhi standar akseptabilitas pengguna, sehingga setiap pengadaan barang wajib disertai dengan pernyataan resmi dari pengguna akhir mengenai tujuan penggunaannya. Terkait perbedaan antara model 60 dan 70, kami telah menyiapkan dokumen Technology Assessment (HPA) yang mencakup analisis kualitas, harga, serta proyeksi fungsionalitas produk untuk beberapa tahun ke depan sebagai bahan pertimbangan," pungkasnya. (*)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co