SAMARINDA — Manajemen RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda akhirnya angkat bicara mengenai aksi damai pembentangan spanduk oleh sejumlah tenaga kesehatan (nakes). Plt Direktur Utama RSUD AW Sjahranie, Mazniati, menegaskan bahwa aksi menuntut kejelasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan maupun izin resmi.
Mazniati menilai, kegelisahan para pegawai hingga berdemonstrasi dipicu oleh ketidakpahaman terkait alur serta mekanisme administrasi keuangan daerah. "Saya sendiri tidak tahu karena tidak ada izin resmi sama sekali. Awalnya kan harusnya ada apel pagi, tapi karena ada edaran dari Sekda terkait kondisi kabut asap, apel dibatalkan," ungkap Mazniati.
Pihak manajemen meminta para nakes bersabar. Keterlambatan pencairan TPP murni disebabkan oleh proses birokrasi di tingkat daerah yang harus dilalui terlebih dahulu. "Sebetulnya sudah ada kepastian. Hanya saja, kita masih menunggu proses persetujuan dan pengesahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) bersama DPR. Kami di internal tentu tidak bisa memastikan tanggal pasti sebelum DPA tersebut resmi keluar," tegasnya.
Ia juga meluruskan simpang siur mengenai skema pencairan TPP. Menepis isu penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Mazniati menegaskan TPP murni dianggarkan lewat APBD.
Bagi pegawai yang terdesak kebutuhan finansial, pihak manajemen menyiapkan penanganan khusus secara individual. "Bukan pakai dana BLUD, TPP itu penganggarannya murni lewat APBD. Kalau untuk bantuan relaksasi utang atau kebutuhan mendesak pegawai, sebelumnya sudah kita selesaikan untuk hampir 800 orang. Bagi yang benar-benar membutuhkan penanganan khusus, saya minta untuk datang dan hubungi saya langsung agar bisa kita beri treatment yang presisi per orang," tambah Mazniati.
Meski sempat diwarnai aksi unjuk rasa oleh sebagian dari total lebih dari 1.000 nakes dan ribuan ASN RSUD AWS, pihak rumah sakit memastikan operasional pelayanan tidak terganggu sama sekali.
Manajemen mengimbau agar ke depan penyampaian aspirasi dilakukan melalui mekanisme resmi dan tempat yang sesuai demi kenyamanan pasien.
"Semua pelayanan medis dan operasional rumah sakit berjalan aman dan normal tanpa kendala. Kami imbau ke depan jika ada penyampaian aspirasi atau doa bersama, bisa memanfaatkan fasilitas aula agar tidak menimbulkan persepsi atau kegaduhan di area pelayanan publik," pungkasnya. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co