Gubernur Rudy Mas'ud Lantik 49 Pejabat Pemprov Kaltim, Tepis Isu Miring Dinkes

SAMARINDA — Roda pergeseran birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali bergerak. Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 49 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengisi posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, serta Pengawas di Pendopo Odah Etam.

Pelantikan yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 800.1.3.3/3588/BKD/III dan Nomor 800.1.3.3/3589/BKD/III tertanggal 25 September 2026 ini memicu perhatian publik, terutama terkait rotasi sejumlah posisi vital di sektor kesehatan seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan jajaran direksi rumah sakit daerah.

Menanggapi spekulasi publik yang mengaitkan roling jabatan ini dengan isu transparansi anggaran di Dinkes Kaltim, Rudy Mas'ud menegaskan bahwa langkah ini murni bagian dari penataan organisasi dan penyegaran karier birokrasi.

"Oh, tidak ada (terkait isu transparansi anggaran Dinkes). Kita melaksanakan, satu, penyegaran. Yang kedua, untuk mendapatkan satu wawasan dan juga memberikan kesempatan kepada ASN kita di dalam melaksanakan karier," tegas Rudy Mas'ud.

Rudy menjelaskan bahwa pergeseran dilakukan secara bertahap demi merespons kebutuhan mendesak di sejumlah instansi strategis tanpa harus menunggu seluruh proses administrasi rampung secara bersamaan.

"Kalau tunggu lama (proses administrasi), sementara kita sangat membutuhkan organisasi kekosongan-kekosongan, salah satunya Bappenda. Segera harus kita melaksanakan rolling, wakil-wakil direktur rumah sakit, dan sebagainya," jelasnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa pemerintah hanya berfokus pada sektor kesehatan. Rotasi akan dilakukan secara menyeluruh ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara bergelombang.

"Nanti bukan (hanya nakes), semuanya nanti ya. Ini masih ada yang belum; pendidikan, Inspektorat, PUPR, dan macam-macam. Yang kosong-kosong baru kita isi," tambahnya.

Deretan Pejabat Baru dan Rotasi Strategis

Dalam pelantikan kali ini, sebanyak 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil evaluasi Manajemen Talenta serta 43 pejabat Administrator dan Pengawas resmi mengumpat sumpah jabatan.

Beberapa posisi penting yang mengalami penyegaran antara lain:

• Andi Muhammad Ishak resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kaltim.

• dr. Jaya Mualimin yang sebelumnya menjabat Kadinkes kini dipercaya mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas Sosial Kaltim.

• Dasmiah (sebelumnya Kabiro Kesra) resmi menduduki posisi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.

• dr. Ariesanty Irawaty Marhabang dilantik sebagai Wadir Medik dan Keperawatan RSUD AW Sjahranie Samarinda.

• Rosjidah Rahmawati dilantik sebagai Wadir Umum dan Keuangan RSUD AW Sjahranie Samarinda.

• dr. Nurliana Adriati Noor dilantik sebagai Wadir Medik dan Keperawatan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Gubernur menekankan bahwa rotasi ini mengusung penerapan Sistem Merit berbasis Manajemen Talenta guna mewujudkan prinsip the right person in the right place. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik menanggalkan ego sektoral dan tidak menjadikan jabatan sebagai tempat melayani diri sendiri.

"Jangan anggap jabatan sebagai tujuan akhir. Jabatan justru adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kita bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani rakyat," tegas Rudy.

PR Besar: 14 Jabatan Eselon II Masih Lowong

Meski pelantikan 49 pejabat telah berjalan, penataan birokrasi Pemprov Kaltim belum sepenuhnya usai. Publik kini menanti ketegasan pemerintah daerah dalam mengisi 14 posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang masih mengalami kekosongan kepemimpinan definitif.

Adapun 14 posisi strategis Eselon II yang masih kosong meliputi:

1. Asisten III Setdaprov Kaltim

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim

3. Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim

4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim

5. Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim

6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim

7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim

8. Sekretaris DPRD Kaltim

9. Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda

10. Kepala Biro Adpim Setdaprov Kaltim

11. Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim

12. Kepala Biro POD Setdaprov Kaltim

13. Kepala Biro Barang dan Jasa (Barjas) Setdaprov Kaltim

14. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim

Pengisian belasan kursi panas ini menjadi ujian krusial bagi Pemprov Kaltim agar roda pemerintahan dan mutu pelayanan publik di Tanah Etam tetap berjalan optimal tanpa kendala kepemimpinan. (*)