SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai mengambil langkah seribu guna mengamankan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Antisipasi ini dilakukan untuk menghadapi potensi beban pembayaran yang belum terselesaikan hingga penghujung tahun 2026, dengan nilai carry over diperkirakan menembus angka Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa besaran angka kewajiban tersebut sangat bergantung pada realisasi penerimaan kas daerah hingga akhir Desember 2026. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh terbuai dengan asumsi pendapatan yang terlalu optimistis dalam menyusun perencanaan anggaran tahun depan.
Jika potensi carry over ini benar-benar terjadi, anggaran tersebut bukanlah belanja baru, melainkan pengalokasian ulang untuk melunasi kewajiban tahun sebelumnya. Konsekuensinya, alokasi belanja pada APBD 2027 dipastikan akan mengalami pangkasan atau koreksi.
"Nanti bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD, kita harus menyisakan dan mengeluarkan rencana belanja sekitar Rp 100 miliar sampai Rp 150 miliar dari APBD 2027 untuk menutupi carry over yang masuk," ujar Andi Harun.
Dampak pada Arus Kas dan Pihak Ketiga
Kondisi carry over ini muncul lantaran target penerimaan daerah berpotensi tidak tercapai sepenuhnya. Meskipun pembayaran kewajiban tahun 2025 tercatat sudah terealisasi lebih dari 70 persen, kemampuan pelunasan sisa tagihan di tahun 2026 tetap bergantung pada aliran kas masuk.
Andi Harun tak menampik bahwa penyesuaian ini berpotensi memicu keterlambatan pencairan dana bagi rekanan atau pihak ketiga.
"Persoalannya mungkin berdampak pada pihak ketiga yang harusnya dibayar pada bulan sekian, mungkin tertunda satu hingga dua bulan," ungkapnya. Oleh karena itu, manajemen arus kas (cash flow) kini menjadi fokus utama Pemkot Samarinda. Pengaturan jadwal pencairan harus dilakukan secara terukur dan cermat mengingat belanja daerah mencakup berbagai sektor dalam APBD.
despite tantangan tersebut, Andi Harun mengimbau publik dan pihak terkait untuk tetap tenang. Strategi penyesuaian anggaran ini sudah masuk dalam peta skenario mitigasi risiko keuangan daerah.
"Selama kita bahas secara disiplin, tidak perlu panik atau khawatir karena kita sudah menyiapkan langkah mitigasinya dari awal," tutup Andi Harun. (adv/diskominfosmd/i)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co