Samarinda Kini Pasang Kuda-Kuda Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor Akhir Tahun

Redaksi Prokal • Dipublikasikan Jumat, 20 November 2026 | 08:46 WIB
Kondisi banjir yang melanda permukiman perumahan Bengkuring, Kelurahan Sempaja Timur pada 2025 lalu.
Kondisi banjir yang melanda permukiman perumahan Bengkuring, Kelurahan Sempaja Timur pada 2025 lalu.

SAMARINDA — Setelah berbulan-bulan berjibaku menghadapi ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kota Samarinda resmi mengalihkan status siaganya menuju antisipasi bencana hidrometeorologi. Pemerintah kota mulai memetakan potensi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem menjelang puncak musim hujan yang diprediksi berlangsung pada Desember 2026 hingga Januari 2027.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda memastikan seluruh personel maupun peralatan taktis telah disiagakan penuh untuk merespons dampak curah hujan tinggi.

Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suwarso, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencabut status tanggap darurat kekeringan dan karhutla seiring melandainya kasus kebakaran lahan di wilayah Kota Tepian. “Status tanggap darurat kekeringan Kota Samarinda itu dicabut terakhirnya 16 November 2026,” ujar Suwarso. Berdasarkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas curah hujan di Samarinda berpotensi meningkat tajam dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini menuntut pergeseran fokus penanganan kebencanaan di lapangan.

“Secara histori, dampak bencana hidrometeorologi di Kota Samarinda itu ada tiga hal. Pertama banjir, kemudian potensi tanah longsor, dan cuaca ekstrem, termasuk angin kencang,” jelasnya. Meski meningkatkan kewaspadaan, Suwarso mencatat tren positif berupa penurunan drastis kejadian banjir sepanjang tahun ini dibandingkan tahun lalu. Data BPBD Samarinda menunjukkan, sepanjang 2025 terjadi 268 titik kejadian banjir, sedangkan pada 2026 angkanya menyusut menjadi 35 kejadian.

“Ini sebagai fakta bahwa adanya program penanggulangan banjir di Kota Samarinda dengan sistem drainase modern itu berdampak signifikan terhadap genangan atau banjir,” ungkapnya, merujuk pada pembenahan drainase di kawasan Jalan PM Noor, Pasundan, hingga Jalan Juanda.

Kendati demikian, BPBD tetap mewaspadai sejumlah titik rawan genangan akibat faktor topografi wilayah yang rendah. Kawasan Bengkuring dan akses menuju Bandara APT Pranoto—khususnya di sekitar Terminal Lempake—masih masuk dalam daftar pantauan utama karena genangan di titik tersebut berisiko melumpuhkan arus lalu lintas.

“Potensi ada, seperti di Bengkuring. Di situ sebetulnya sudah ada pekerjaan polder, termasuk normalisasi Sungai Karang Mumus. Itu memang masih ada potensi karena dari sisi topografi memang rendah,” pungkas Suwarso. (*)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
samarinda