Anggaran Pembinaan Tak Muncul di APBD, Prestasi Olahraga Kaltim Terancam

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 31 Maret 2022 | 11:03 WIB
PROBLEM SERIUS: Suasana RDP di DPRD Kaltim antara Komisi IV, PPATK Dispora Kaltim, dan rombongan KONI Kaltim yang dipimpin ketuanya, Rusdiansyah Aras.
PROBLEM SERIUS: Suasana RDP di DPRD Kaltim antara Komisi IV, PPATK Dispora Kaltim, dan rombongan KONI Kaltim yang dipimpin ketuanya, Rusdiansyah Aras.

Rencana besar yang disusun KONI Kaltim untuk meningkatkan prestasi olahraga Bumi Etam menemui jalan terjal. Mampatnya asupan anggaran dari pemerintah jadi penyebab.

 

KABAR kurang menyenangkan itu didapat setelah KONI Kaltim menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran Komisi IV DPRD Kaltim di Sekretariat DPRD Kaltim, Selasa (29/3). Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim serta rombongan KONI Kaltim yang dipimpin ketuanya, Rusdiansyah Aras.

Dijelaskan dalam pertemuan tersebut, usulan anggaran untuk KONI Kaltim senilai Rp 27 miliar di APBD Murni 2022 tidak jelas kepastiannya. Padahal, sebelumnya, dalam penyusunan alokasi anggaran, diketahui KONI Kaltim akan mendapatkan Rp 25 miliar.

PPATK Dispora Kaltim Hendri menuturkan, hingga saat ini, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) KONI Kaltim tidak dalam slot yang dianggarkan. Sementara itu, dana tersebut disiapkan untuk memenuhi bonus atlet penyumbang medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2021 Papua Rp 33 miliar. "Terkait dengan hibah kegiatan KONI Kaltim, kami sifatnya hanya menerima keputusan dari Bappeda dan BPKAD. Dan, saat ini belum ada nilai yang kami terima," terang Hendri.

Situasi ini tentu akan mengganggu stabilitas pembinaan selama ini. Terlebih, setelah PON Papua, atlet yang berprestasi langsung masuk daftar atlet yang menjalani TC mandiri yang dicanangkan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Artinya ada biaya yang harus dikeluarkan KONI Kaltim untuk membina atlet tersebut. Jika anggaran tidak dikucurkan, TC atlet akan terancam tak terbayarkan. Ujungnya, prestasi Kaltim di PON XXI/2024 Aceh–Sumut bakal terancam. Sementara atlet berjuang untuk mengharumkan nama daerahnya.

“Tentu ini akan mengancam prestasi olahraga Kaltim. Sebab, untuk meningkatkan prestasi tak bisa dimungkiri harus disertai kekuatan anggaran. Untuk atlet TC Mandiri saja setiap bulannya KONI Kaltim harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar,” ungkap Rusdiansyah Aras.

Menyikapi hal ini, anggota Komisi IV Rusman Yaqub menyarankan KONI Kaltim menjalin komunikasi yang efektif dengan pemprov. Terlebih, prestasi olahraga ini disebutnya menjaga marwah daerah.

"Ini yang saya pikir aneh, jika slot untuk operasional KONI seperti disampaikan tadi belum ada. Perlu ada penjelasan, baik dari Dispora dan BPKAD. Kami juga tidak ingin program KONI terhambat," ucap Rusman.

Sementara itu, unsur pimpinan Komisi IV DPRD, Kaltim Reza Fachlevi mengatakan, pihaknya segera RDP lanjutan. Yakni dengan menghadirkan BPKAD, sehingga bisa diketahui dengan jelas terkait slot anggaran operasional KONI Kaltim. "Pekan depan akan jadwalkan RDP kembali bersama DPRD, KONI, Dispora, dan BPKAD utk mempercepat proses dana hibah ini," tutupnya.

Dikonfirmasi selepas RDP, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menyebut, RDP kali ini adalah upaya KONI mempertanyakan anggaran yang sudah ditetapkan pada tahun lalu. Namun diketahui dari penjelasan Dispora, alokasi untuk hak itu ternyata tidak muncul.

"Besok kami lihat lagi DPA-nya. Kami akan panggil BPKAD, Dispora, dan KONI kembali untuk duduk bersama, memastikan anggaran itu harus ada," ucap Seno.

Seno beralasan jika anggaran untuk KONI ini tidak ada, maka semua kegiatan keolahragaan di Kaltim otomatis akan terhenti. Padahal, menurut UU Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. (ndy/k8)

DONI ADITYA

donikaltimpost@gmail.com

Editor : izak-Indra Zakaria