Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tahun Depan Insentif Pajak Lebih Selektif

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Sri Mulyani
Sri Mulyani

JAKARTA– Pemerintah memastikan akan tetap memberikan insentif pajak tahun depan. Tapi, pemberiannya akan lebih selektif. ’’Insentif pajak tetap diberikan, tapi lebih selektif dan terus dilihat akuntabilitasnya, terutama dengan menteri investasi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


Advertisement

Perempuan yang akrab disapa Ani tersebut menjelaskan, prinsip pemberian insentif fiskal yang terukur akan menghasilkan investasi berkualitas. Selain itu, pemerintah akan melakukan sejumlah reformasi pajak pada 2022. Salah satunya adalah pelonggaran pembayaran pajak dengan mengundur tanggal pembayaran. ’’Sehingga, makin mudah bagi masyarakat membayar pajak,” imbuhnya.

Untuk tahun depan, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.840,7 triliun. Angka itu meliputi penerimaan perpajakan Rp 1.506,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 333,2 triliun. Target perpajakan tahun depan itu naik 9,5 persen dibandingkan tahun ini.

Kebijakan perpajakan 2022 difokuskan pada perluasan basis pajak. Terutama perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan serta penguatan sistem perpajakan, baik dalam investasi core tax maupun bisnis proses.

Advertisement

Namun, penerimaan pajak tahun depan diproyeksi belum optimal. Hal itu dipengaruhi kebijakan tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang akan turun menjadi 20 persen dari yang berlaku tahun ini sebesar 22 persen. ’’Ini yang menyebabkan penerimaan pajak tidak melonjak drastis,” katanya.

Sementara itu, Head of Center Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov menyebutkan, target penerimaan pajak 2022 terlalu muluk-muluk. Mengingat, kinerja penerimaan pajak sudah lama loyo jauh sebelum pandemi Covid-19.

’’Bukan berarti kita pesimistis, menyangsikan keyakinan pemerintah. Tapi, harus bisa mengukur. Sebab, tidak mungkin setelah mengalami resesi, Indonesia langsung recovery secara normal. Apakah realistis?”papar Abra secara virtual.

Advertisement

Dia membeberkan, hal itu tecermin dari rasio perpajakan. Yakni, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan perpajakan yang relatif rendah. Pada 2019 dan 2020, rasio perpajakan hanya 9,7 persen dan 8,3 persen. Cenderung turun. Sementara itu, tax buoyancy masih di bawah nilai 1. Artinya, perekonomian belum efektif menghasilkan pajak sebagai pemasukan negara. (dee/han/c7/dio)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemerintah Gratiskan PPh 21 Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta dan Kaji Revisi PTKP

Pemerintah Gratiskan PPh 21 Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta dan Kaji Revisi PTKP

Pemerintah Gratiskan PPh 21 Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta dan Kaji Revisi PTKP

Pajak Didiskon Thailand, Mobil Listrik Murah Siap Banjiri Pasar Indonesia

Pajak Didiskon Thailand, Mobil Listrik Murah Siap Banjiri Pasar Indonesia

Pajak Didiskon Thailand, Mobil Listrik Murah Siap Banjiri Pasar Indonesia JAKARTA — Kebijakan perpajakan otomotif terbaru di Thailand berpot

Jangan Terkecoh! Polri Luruskan Isu: Bhabinkamtibmas Bukan Penagih Pajak

Jangan Terkecoh! Polri Luruskan Isu: Bhabinkamtibmas Bukan Penagih Pajak

PROKAL.CO- Kepolisian Negara Republik Indonesia meluruskan kesalahpahaman yang beredar luas di tengah publik terkait peran aparat pembina masyarakat. Polri menegaskan bahwa Bhayangkara Pembina Keamana

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer