Pajak Didiskon Thailand, Mobil Listrik Murah Siap Banjiri Pasar Indonesia

JAKARTA — Kebijakan perpajakan otomotif terbaru di Thailand berpotensi memicu gelombang ekspor kendaraan listrik (EV) ke negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Langkah Dewan Kebijakan Kendaraan Listrik Thailand yang menyetujui pemotongan insentif untuk mobil impor utuh (completely built-up/CBU) mendorong produsen otomotif global untuk menggenjot kapasitas pabrik domestik mereka di Negeri Gajah Putih tersebut.

Berdasarkan aturan yang ditargetkan rampung pada September 2026, Thailand menetapkan usulan kenaikan cukai impor CBU dari 10 persen menjadi 31 hingga 39 persen. Sebaliknya, mobil listrik yang diproduksi secara lokal dengan komponen dalam negeri berhak menikmati tarif preferensial super rendah sekitar 2 persen. Perbedaan tarif yang terbilang lebar ini membuat pembangunan pabrik dan produksi massal di Thailand menjadi jauh lebih menguntungkan secara ekonomi.

Tingginya volume produksi di Thailand yang diproyeksikan melonjak hingga 52 ribu unit ekspor pada 2026 menuntut pencarian pasar baru, di mana Indonesia menjadi tujuan yang sangat potensial. Pengamat industri otomotif menilai situasi ini bisa menguntungkan sekaligus menekan pasar nasional. "Bertambahnya pasokan dapat memperketat persaingan serta menekan harga mobil, meski manfaatnya tidak terjadi secara otomatis bagi konsumen di Indonesia," ujar seorang analis otomotif regional.

Meski demikian, masuknya gelombang mobil rakitan Thailand juga memicu kekhawatiran terkait daya saing industri otomotif dalam negeri. Kendaraan buatan Thailand yang masuk ke Indonesia berpeluang memanfaatkan pembebasan tarif bea masuk melalui perjanjian ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), selama memenuhi syarat tingkat kandungan regional. Jika tawaran harga dan fitur mobil Thailand jauh lebih agresif, permintaan terhadap mobil rakitan pabrik dalam negeri dikhawatirkan akan tergerus.

Guna mengantisipasi dampak serbuan tersebut, pemerintah Indonesia didesak memperkuat posisi tawar dan daya saing investasi nasional. "Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara membuka persaingan pasar dan melindungi basis produksi domestik. Kebijakan pemerintah tidak boleh cukup hanya dengan mengejar harga mobil murah bagi konsumen, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan industri dan penyerapan tenaga kerja lokal," tegas pengamat tersebut.(*)