SURABAYA – Kepengurusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) baru mencoba menyelesaikan isu-isu yang menghambat ekonomi karena isu persaingan usaha. Salah satunya komponen avtur yang dirasa menghambat pertumbuhan industri pariwisata. KPPU pun merekomendasikan agar penjualan bahan bakar pesawat itu bisa disediakan oleh lebih dari satu provider.
Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menjelaskan, pihaknya sudah menetapkan rencana 100 hari dalam kepengurusan KPPU 2024–2029. Dia mengatakan, ada tiga isu yang ingin ditangani selama awal kepengurusan. ’’Kami melihat ada tiga sektor yang mencetak skor rendah dalam tingkat persaingan usaha. Yakni, energi, pangan, dan digital,’’ katanya saat mengunjungi KPPU Wilayah IV di Surabaya (15/2).
Menurut dia, penjualan avtur di tanah air tidak ideal. Sebab, harga di tanah air lebih mahal 22–43 persen jika dibandingkan luar negeri. Padahal, biaya hidup di negara seperti Thailand atau Malaysia sudah di atas Indonesia. Namun, harga tiket pesawat per kilometer di negara itu rupanya lebih rendah.
Menurut pria yang akrab disapa Ifan itu, korelasi antara harga avtur yang lebih mahal dengan tarif pesawat sangat erat. Pasalnya, komponen avtur menyerap 38–45 persen dari total harga tiket penerbangan. ’’Kami sudah menyurati Menko Marves soal ini. Kami yakin, menurunnya tarif itu bakal membuat masyarakat semakin tertarik untuk berpelesir ke wilayah lain,’’ paparnya.
Karena itu, KPPU merekomendasikan sistem penjualan avtur bisa menjadi open access oleh beberapa provider. ’’Dengan sistem multiprovider, diharapkan persaingan di hilir migas bisa menekan harga untuk penerbangan,’’ tuturnya. (bil/c18/dio)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
