Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Resmi Mengatur Tata Niaga Ekspor Kratom, Ini Syarat-Syaratnya

R
Penulis: Redaksi❯
Petani kratom sedang panen daun kratom yang saat ini menjadi sumber penghasilan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. ANTARA/Teofilusianto Timotius
Petani kratom sedang panen daun kratom yang saat ini menjadi sumber penghasilan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. ANTARA/Teofilusianto Timotius

 


Advertisement

Pemerintah secara resmi mengatur kebijakan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Isy Karim mengatakan, pengaturan ekspor komoditas kratom bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan keberterimaan produk ekspor Indonesia.

Baca Juga: Kratom Masih Diuji Pada Hewan, Berkhasiat Mirip Narkotika, Pemerintah Atur Tata Niaganya

Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, di antaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.

"Perubahan Permendag tata niaga ekspor kratom merupakan tindak lanjut hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut diputuskan, ekspor kratom harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian hukum," ujar Isy melalui keterangan di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Isy menjelaskan, pengaturan tata niaga kratom difokuskan untuk ekspor, bukan penggunaan dalam negeri. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom.

"Saya berharap pelaku usaha dapat menjalankan Permendag ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia," katanya. Pada Permendag 20 Tahun 2024 diatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang dilarang ekspor. Permendag tersebut, belum diberlakukan ketentuan terhadap ekspor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor.

Sementara pada Permendag Nomor 21 Tahun 2024 diatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang diperbolehkan ekspor. Selain itu, ditetapkan bahwa perizinan berusaha untuk ekspor kratom harus memenuhi ketentuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), serta memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS). Permendag ini juga mengatur syarat eksportir serta jenis, bentuk, dan ukuran kratom yang diperkenankan untuk diekspor.(*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Antara
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Payung Hukum untuk Petani, Golkar Kalbar Dukung Penuh Raperda Tata Kelola Kratom

Payung Hukum untuk Petani, Golkar Kalbar Dukung Penuh Raperda Tata Kelola Kratom

Payung Hukum untuk Petani, Golkar Kalbar Dukung Penuh Raperda Tata Kelola Kratom PONTIANAK – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat secara resmi menyatakan dukungan penuhnya terhadap Ranc

Kapuas Hulu Punya Saingan Berat, Kutai Kartanegara Ekspor Kratom 300 Ton per Bulan dan Mulai Hilirisasi

Kapuas Hulu Punya Saingan Berat, Kutai Kartanegara Ekspor Kratom 300 Ton per Bulan dan Mulai Hilirisasi

Kapuas Hulu Punya Saingan Berat, Kutai Kartanegara Ekspor Kratom 300 Ton per Bulan dan Mulai Hilirisasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer