BALIKPAPAN- Pemprov Kaltim berusaha menciptakan iklim industri kelapa yang sawit yang kondusif. Salah satunya dengan melakukan pertemuan Roadmap Nasional Wilayah Tiga di Hotel Gran Senyiur Balikpapan. Hasil diskusi ini diharapkan mampu membuka mata sejumlah pihak tentang pentingnya industri ini.
Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad mengatakan, pertemuan ini direncanakan atas kerja sama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan Kaltim.
Ia menjelaskan, roadmap kelapa sawit nasional di bagi tiga wilayah. Kalimantan ke timur hingga Papua masuk di wilayah tiga. “Roadmap ini seperti kerangka yang akan dijalankan. Di Balikpapan menjadi titik awal roadmap ini,” ucapnya, Selasa (25/6).
Ia membeberkan, produksi kelapa sawit di Kaltim saat ini per tahunnya sekitar 2,8 juta-3,5 juta ton. Target tahun ini di angka 3 juta ton. Untuk di wilayah tiga, produksi Bumi Etam paling besar dan nasional di peringkat kelima.
“Tujuan kegiatan tersebut untuk menyatukan atau menyamakan persepsi dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia, terutama di tiga wilayah, yaitu Papua, Sulawesi dan Kalimantan. Karena itu, diperlukan pembahasan roadmap pengembangan industri perkelapasawitan hingga 2045,” terangnya.
Ia menjelaskan, pertemuan ini diikuti beberapa stakeholder di lingkungan perkebunan kelapa sawit, termasuk seluruh Kepala Bappeda, Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan di tiga wilayah tersebut. “Utamanya bagi pemerintah agar bisa menyelaraskan apa yang diinginkan swasta dan pemerintah,” bebernya.
Gubernur Kaltim Isran Noor yang juga hadir dalam acara itu menuturkan, kegiatan ini tidak berbenturan dengan permasalahan lainnya. Karena, sektor kelapa sawit tidak kalah dengan sektor lain dalam menyumbang devisa negara. Asalkan pelaksanaan roadmap kelapa sawit ini tidak ada permasalahan kepentingan tertentu.
"Banyak hal yang harus dibahas dalam roadmap ini. Kita masih kalah dengan Malaysia. Karena itu, semua pihak harus bertanggungjawab dalam pengembangan perkelapasawitan. Terutama dalam industri hilirisasinya. Kalau di negara kita banyak sekali hambatannya," kata Isran.
Dalam pengembangan kelapa sawit seharusnya pemerintah pusat juga berkontribusi dalam mendukung regulasi terhadap kepentingan ekonomi masyarakat. Karena itu, pengembangan tidak asal, perlu kajian yang harus dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Sinergi kedua belah pihak sangat baik, jadi kebijakan dari pusat bisa selaras dengan daerah.
"Kondisi ini akan berkembang dengan baik. Karena sektor ini merupakan program sumber daya yang dapat diperbarui," jelasnya.
Isran menyatakan, perlu riset yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Artinya, jangan hanya pengusaha yang melakukan riset dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Sebab, kalau hanya pengusaha yang melakukan riset, maka belum bisa berkembang sektor perkebunan kelapa sawit. "Saya yakin perkelapasawitan di negara ini akan semakin maju dan mampu menyumbang devisa negara," jelasnya.
Selanjutnya, roadmap yang dihasilkan, dapat dikaji dengan ilmiah. Agar semua permasalahan kelapa sawit bisa diselesaikan. Mulai industri hilir, hulu maupun kebijakan regulasi terhadap pembagian hasil produksi dari industri tersebut perlu menjadi perhatian bersama.
Pertemuan dengar pendapat roadmap Kelapa Sawit Nasional (Wilayah 3) diikuti tiga wilayah di Indonesia, mulai dari Papua, Sulawesi dan Kalimantan sebanyak 150 orang. Pertemuan ini dilaksanakan selama satu hari. (aji/ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria