TANJUNG SELOR - Pemerintah daerah berupaya untuk mengendalikan inflasi. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pun telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pada 11 Februari lalu.
Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltara, akan mengimplementasikan langkah strategis, yang telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat. Pembahasan mengenai inflasi dikoordinasikan dengan instansi terkait. Seperti Disperindagkop dan UKM Kaltara, Bank Indonesia, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
“Di tingkat pusat, pemerintah daerah diminta untuk bisa mendukung pengendalian inflasi,” terang Kepala Biro Perekonomian Setprov Kaltara, Rohadi, kemarin (23/2).
Pemerintah Pusat pun menargetkan 3,0 persen pada tahun ini, untuk kondisi di Kaltara. Khususnya di kota penghitungan inflasi, yakni Kota Tarakan dan Tanjung Selor. Langkah strategis pengendalian, dengan menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak atau komoditi harga fluktuatif dalam kisaran 3,0 persen-5,0 persen.
“Kelompok ini seperti sayuran, bawang merah, bawang putih, cabai dan lainnya. Langkah ini sejalan dengan kondisi di Kaltara. Awal 2021, inflasi kelompok sayuran kita tergolong cukup tinggi,” jelasnya.
Pengendalian inflasi kelompok bahan pangan bergejolak atau komoditi harga fluktuatif, dilakukan dengan memperkuat empat pilar strategi. Meliputi, Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) di masa pandemi Covid-19.
“Implementasi strategi difokuskan untuk menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu dan kelancaran distribusi antardaerah,” ujarnya. (fai/uno)
Editor : uki-Berau Post