PROKAL.CO, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kebijakan baru mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang akan berlaku mulai tahun 2025 nanti, akan dilaksanakan dengan selektif.
Kenaikan PPN ini tidak akan diterapkan pada semua barang, melainkan hanya pada barang-barang mewah.
Baca Juga: Gapensi Tolak Kenaikan PPN 12 Persen: Beban Berat bagi UMKM Konstruksi dan Masyarakat
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024, Prabowo menjelaskan bahwa kenaikan PPN tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun hanya berlaku pada kategori barang mewah.
Hal ini berarti, barang-barang sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini.
"PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah," kata Prabowo.
Baca Juga: Tahun Depan PPN Naik Jadi 12 Persen, Begini Dampaknya yang Mungkin Terjadi
Kenaikan PPN ini, menurut Prabowo, merupakan upaya untuk menjaga sistem perpajakan yang adil dan memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi dari dampak kebijakan fiskal.
Sejak akhir tahun 2023, pemerintah telah melakukan penyesuaian dengan tidak memungut PPN secara penuh terhadap barang-barang yang seharusnya dikenakan pajak.
Langkah ini, menurutnya, adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah.
Wawancara dengan Ahli Ekonomi
Untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang dampak kebijakan ini, kami berbicara dengan Dr. Rina Sari, seorang ahli ekonomi dari Universitas Indonesia. Ia menilai bahwa kebijakan PPN selektif ini merupakan langkah yang cukup bijaksana.
Baca Juga: PPN Naik Jadi 12% Mulai 2025: Menkeu Tegaskan Demi APBN, Ekonom Sebut Daya Beli Terancam
"Dengan mengenakan PPN hanya pada barang-barang mewah, pemerintah menghindari dampak negatif pada masyarakat umum. Namun, penting untuk memantau implementasi dan pengawasan agar tidak ada celah yang dapat disalahgunakan," jelas Dr. Rina.