ISTANBUL — Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan, menegaskan posisi strategis Kerajaan Arab Saudi terkait penyelesaian konflik di Timur Tengah saat berbicara dalam Konferensi Keamanan Munich pada Sabtu lalu. Dalam forum internasional tersebut, ia menyatakan bahwa gencatan senjata di Jalur Gaza tidak boleh sekadar menjadi penghentian kekerasan sementara, melainkan harus berfungsi sebagai jalan pembuka menuju pembentukan negara Palestina merdeka dalam kerangka solusi dua negara.
Pangeran Faisal menekankan pentingnya peran Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk berdasarkan rencana gencatan senjata tahap kedua. Menurutnya, dewan tersebut beserta kerangka kerja 20 poin yang menyertainya harus memprioritaskan penghentian permusuhan secara permanen. Langkah ini dianggap krusial untuk memajukan hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri, memulihkan stabilitas wilayah, serta memulai proses rekonstruksi besar-besaran yang diperlukan pasca-konflik. Bagi Arab Saudi, langkah konkret menuju kedaulatan Palestina adalah satu-satunya jalur yang dapat menjamin perdamaian regional yang abadi.
Selain isu Palestina, Menlu Arab Saudi juga memberikan pandangannya terkait masa depan Suriah yang masih dalam masa transisi sulit setelah bertahun-tahun dilanda perang saudara. Ia menjelaskan bahwa Riyadh mengambil pendekatan konstruktif terhadap berbagai kelompok minoritas dan etnis di negara tersebut. Pangeran Faisal menegaskan bahwa proses pembangunan kembali Suriah pada akhirnya harus dipimpin oleh warga Suriah sendiri, sementara aktor regional dan internasional hanya bertindak sebagai pendukung proses tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung mengenai perkembangan kesepakatan dengan kelompok-kelompok di wilayah tersebut, termasuk pembicaraan yang melibatkan kelompok SDF. Ia menyatakan bahwa upaya diplomasi sedang dikembangkan dengan cara yang tetap menghormati hak-hak etnis Kurdi. Kerajaan Arab Saudi meyakini bahwa kemajuan pemerintahan yang berkelanjutan dan inklusif di Suriah akan memberikan manfaat luas bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan. (*)
Editor : Indra Zakaria