Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Kalbar Pertanyakan Izin Tambang di Pulau Gelam

A
Penulis: A'an❯
Diseminasi : Kegiatan Diseminasi liputan kolaborasi bertajuk ‘Modus Menggembosi Pulau Gelam oleh Korporasi di Gedung Teater Universitas Tanjungpura, Jumat (15/3). (IST)
Diseminasi : Kegiatan Diseminasi liputan kolaborasi bertajuk ‘Modus Menggembosi Pulau Gelam oleh Korporasi di Gedung Teater Universitas Tanjungpura, Jumat (15/3). (IST)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melayangkan surat ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) guna mempertanyakan keluarnya perizinan tambang pasir kuarsa di Pulau Gelam, yang termasuk kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau terkecil di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang.

“Suratnya sudah lama sejak tahun kemarin,” ujar Abussamah, Kepala Biro Hukum Pemprov Kalimantan Barat, saat diseminasi liputan kolaborasi ‘Modus Menggembosi Pulau Gelam oleh Korporasi’, di Gedung Teater Universitas Tanjungpura, Jumat (15/3)

Kegiatan diseminasi tersebut dibuka oleh Wakil Rektor III, Dr Achmadi M.Si, dengan dukungan Lembaga Pers Mahasiswa Mimbar Untan. Liputan kolaborasi ini melibatkan media RRI Pontianak, Pontianak Post, Insidepontianak.com, Iniborneo.com, Mongabay Indonesia, dan Project Multatuli. “Saya pastikan juga bahwa izin Analisis Dampak Lingkungannya (Amdal) tidak keluar,” tegas Dionisius Endy, Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat.


Advertisement

Baca Juga: Kembaran Jembatan Kapuas I Masuki Tahap Finishing, Warga Berharap Cepat Difungsikan

Kajian Amdal pulau itu tidak pernah terlaksana karena lokasinya saja kurang jelas. Namun, keluarnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk dua perusahaan ada di ranah Kementerian ESDM. Saat itu aturan perizinan tambang masih berada di pusat.

Dua perusahaan tambang yang menduduki hampir seluruh luasan Pulau Gelam adalah PT Sigma Silica Jayaraya (SSJ) dan PT Inti Tama Mineral (ITM). SSJ mendapat izin eksplorasi pasir kuarsa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 93 tahun 2022, luas 839 hektar. Sedangkan, ITM konsesi 1.163 hektar, berdasarkan SK 887 tahun 2022.

Victor Fidelis, perwakilan jurnalis yang memaparkan temuan terkait liputan tersebut menyebutkan bahwa keberadaan perusahaan tambang di pulau yang hanya seluas 28 kilometer persegi itu membawa dampak yang signifikan terhadap lingkungan, masyarakat dan satwa di sana.

“Sudah ada 150 lubang yang digali oleh dua perusahaan untuk diuji kadar pasir kuarsa di sana,” ujarnya.

Dalam liputan tersebut juga terungkap adanya pemalsuan surat kuasa untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT), serta adanya orang yang memobilisasi pembuatan SKT yang kemudian dijual ke perusahaan. Hal inilah yang sempat disampaikan perwakilan masyarakat Pulau Gelam Hartanto dan Arsyadi yang datang dalam kegiatan, bahwa permasalahan SKT sangat buruk dampaknya.


Turut hadir sebagai penanggap Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya. Ia menyampaikan, semua pihak terlibat dalam mengawasi Pulau Gelam dan Polda siap menerima laporan masyarakat jika ada pelanggaran.

Melky Nahar, dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebut ada tantangan besar yang dihadapi Pemprov Kalbar terkait urusan pertambangan.

“Urusan tambang saat ini lebih banyak dikuasai pemerintah pusat. Kewenangan yang ada di kabupaten kota dicabut dan dipindahkan ke provinsi,” katanya. Namun kebijakan dari pusat itu kontradiksi. Mulai Maret 2024 seluruh pulau kecil di indonesia ada 35 yang sudah dijejali proyek tambang, termasuk Gelam.

Dia menilai BKPM terlalu gampang menerbitkan izin perusahaan dan masyarakat semakin sulit. Ancaman saat ini bukan hanya pada 35 pulau kecil, namun semua pulau yang punya potensi tambang apalagi yang menjadi ruang hidup warga.

“Ruang hidup tak dibatasi dengan hal administratif, bagaimana ruang laut mereka. Sehingga sangat tidak bisa membaca pulau gelam hanya dari konteks itu (izin,red) saja, kita harus membaca potret situasi di sekitarnya,” tambahnya.

Melky juga menyoroti soal Amdal yang kerap kali hanya menjadi pemenuhan persyaratan administratif semata. Amdal tidak mencerminkan satu contoh nyata yang memitigasi risiko.

Dalam kesempatan yang sama, menurutnya celah Tipikor dalam perizinan Minerba, tidak hanya pada penerbitan izin saja. Namun, juga turut meliputi pemanfaat air laut, kawasan hutan dan Amdal.

Liputan kolaborasi ini juga didukung oleh Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, Yayasan WeBe, Hijau Lestari Negeriku, dan Garda Animalia melalui Bela Satwa Project. (sti/r)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Pontianak Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer