DPRD bersama Pemprov Kalbar, akhirnya menyepakati pengesahan sekaligus penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalbar tahun anggaran 2024. Kesepakatan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Banggar DPRD Kalbar Selasa(21/11), di Balairungsari Gedung DPRD Kalbar. Adapun posturnya Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp6,309 triliun, dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp3,28 triliun, pendapatan transfer Rp3,026 triliun dan lain pendapatan daerah yang syah ditargetkan Rp2,38 miliar.
Sementara dari sisi Belanja Daerah untuk alokasi belanja ditargetkan Rp6,69 triliun. Pos pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 399 miliar, yang bersumber berdasarkan perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA Tahun Anggaran 2023). Pos pengeluaran pembiayaan Rp16 miliar untuk Penyertaan Modal PT Jamkrida.
Mewakili Pj Gubernur Kalbar Kalbar, Alfian mengatakan, bahwa postur APBD Kalbar mencakupi hal-hal penting dan berkaitan dengan kegiatan publik berbagai bidang. Entah itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. "Bidang-bidang ini, Pemprov Kalbar tetap fokus di samping bidang-bidang lainnya," ujar dia.
Selanjutnya, Pemprov Kalbar ikut menyampaikan terima kasihnya kepada DPRD Kalbar yang sudah melakukan kajian objektif dan mendalam terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2024 ini. "Semoga apa yang kita setujui bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Barat," ucap dia. Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad mengatakan, setelah penetapan APBD tahun 2024 maka akan dilakukan evaluasi kepada Kementerian Dalam Negeri.
"Dalam dua tiga hari ini akan dikirim ke Kementerian untuk dievaluasi," kata Syarif Amin. Adapun fokus APBD tahun 2024 masih berfokus pada infrastruktur dan penanganan stunting khusus bidang kesehatan. Sementara bidang pendidikan tetap wajib dianggarkan 20 persen dari nilai APBD seperti tertuang dalam undang-undang.
Politisi Nasdem Kalbar ini juga menilai bahwa postur APBD 2024, ada peningkatan pendapatan dibanding tahun 2023 lalu.
Sehingga target pendapatan pada tahun 2024 bakalan ditingkatkan lagi targetnya. Meiske Anggrainy, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan masukan untuk postur APBD 2024.
Misalnya soal Pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan terus menerus mengingatkan Pemprov Kalbar dapat melakukan terobosan-terobosan baru. Sehingga pendapatan yang sudah ditargetkan bisa tercapai, bahkan jika memungkinkan bisa melampaui target yang sudah ditentukan.
Nah, soal pos belanja Fraksi PDI Perjuangan terus menerus mengingatkan, agar semua belanja yang sudah dianggarkan dapat dimaksimalkan. Sehingga serapan anggaran dapat direalisasikan tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu, semua program kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBD 2024 dapat dieksekusi untuk seluruhnya. Sehingga pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya tidak terulang Kembali.
Juru bicara Fraksi Golkar, M. Nurdin menyebutkan bahwa Fraksi Golkar terus mendorong Pemprov Kalbar memberikan fasilitas lebih maksimal dengan sistem jemput bola, demi tercapainya sumber-sumber PAD potensial. Soal, pemerataan pembangunan juga disampaikan Fraksi Golkar akan terus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
"Fraksi Partai Golkar juga menegaskan agar Pemprov Kalbar melakukan inovasi dan langkah strategis juga realistis terhadap penarikan pajak dan retribusi daerah," pungkas dia.(den)
Editor : izak-Indra Zakaria