BANJARMASIN - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Jumat (1/2) kemarin merilis angka kemiskinan di Banua. Berdasarkan data terakhir mereka, penduduk miskin di Kalsel pada periode Maret hingga September 2018 ternyata bertambah enam ribu orang.
Pada Maret 2018 misalnya, BPS Kalsel mencatat warga miskin di Banua berjumlah 189 ribu orang. Sedangkan, September 2018 meningkat menjadi 195 ribu orang.
Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret–September 2018 jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan 2 ribu orang. Sedangkan di perdesaan mengalami pertumbuhan 4 ribu orang.
Kepala BPS Kalsel Diah Utami mengatakan, untuk mengukur angka kemiskinan mereka melihat dari pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
"Dengan pendekatan ini, kemiskinan dilihat dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran," katanya.
Lanjutnya, metode pengukuran yang dilakukan sendiri ialah menghitung Garis Kemiskinan (GK) penduduk, yang terdiri dari dua komponen; Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
"Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan," ujarnya.
Dia mengungkapkan, jika penduduk memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan sebagai warga miskin.
"Garis kemiskinan di Kalimantan Selatan sendiri sebesar Rp436.163 perkapita per bulan," ungkapnya.
Dilihat dari pengukuran yang mereka lakukan, dia menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kalsel.
Di antaranya, menurunnya harga sejumlah komoditi. Seperti, karet, sawit dan gabah. "Berkebun dan bertani masih menjadi pekerjaan utama di desa, kalau harga turun tentu akan mempengaruhi penghasilan mereka," ujarnya.
Selain itu, wanita yang akrab disapa Diah ini menyampaikan, bertambahnya angka pengangguran pada 2018 juga turut mempengaruhi bertambahnya warga miskin.
"Angka pengangguran Februari 2018 sebesar 3,86 persen, lalu meningkat menjadi 4,5 persen pada bulan Agustus 2018," jelasnya.
Meski penduduk miskin bertambah, dia menyebut bahwa angka kemiskinan Kalsel menjadi yang terendah di regional Kalimantan.
"Tingkat kemiskinan tertinggi regional Kalimantan terjadi di Kalimantan Barat yaitu sebesar 7,37 persen," ucapnya.
Secara terpisah, Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik dari Universitas Lambung Mangkurat, Nurul Azkar mengungkapkan, penyebab utama meningkatnya angka kemiskinan menurutnya lantaran minimnya penghasilan.
"Kalau di desa, biasanya penghasilan mereka dari pertanian dan perkebunan," ungkapnya.
Dia menuturkan, biasanya kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam berkebun dan bertani adalah menurunnya harga jual. Serta, gagal panen.
"Ini harus ada peran dari pemerintah, bagaimana agar harga jual petani tak menurun," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu membentuk lembaga sejenis Bulog untuk menampung hasil-hasil perdesaan yang berkaitan dengan ekonomi global. Seperti karet dan sawit.
"Jika harga hasil desa murah, Bulog daerah ini bertugas untuk menampungnya. Dan ketika harga naik dilepas saja ke pasar. Dengan begitu penghasilan petani tetap stabil," ujarnya.
Namun untuk hasil pertanian yang cepat rusak, seperti lombok, tomat dan singkong. Dia menyarankan sebaiknya masyarakat membudayakan mengonsumsi makanan berbahan dasar hasil petani. Agar, penghasilan mereka tidak turun.
"Mari kita tinggalkan budaya makanan cepat saji berbahan dasar non pertanian lokal," pungkasnya. (ris/by/bin)
Editor : aqsha-Aqsha Radar Banjarmasin