BANJARMASIN - Menjelang Pilpres, perkumpulan relawan marak bermunculan. Mereka berlomba-lomba menyatakan dukungan bagi kubu 01 maupun 02.
Namun, pemprov enggan mengawasi. Alasannya, keberadaan mereka hanya bersifat sementara.
Namanya macam-macam. Menggunakan istilah solidaritas, ikatan, atau gerakan. Ada yang tiba-tiba muncul. Adapula yang kehadirannya didahului acara pelantikan. Saking hebohnya mengundang tokoh nasional.
"Bagaimana bisa saya menilai keberadaan mereka sah atau tidak? Sebab, kepentingan mereka hanya untuk pemilu. Setelah itu kan bubar," kata Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Adi Santoso, baru-baru tadi.
Kesbangpol memakai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan ormas sebagai perbandingan. Keduanya ada terus-menerus. Punya struktur, sumber dana, dan kegiatan rutin.
Maka, LSM maupun ormas wajib mengantongi SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Jika tak mau dicap sebagai organisasi liar.
"Sementara wadah para relawan ini, kami memandangnya lebih sebagai perangkat milik timses. Fenomena biasa menjelang Pilpres, Pileg, atau bahkan Pilkada," imbuh Adi.
Lagipula, bersama partai politik, tim pemenangan nantinya menjalani audit. Wajib melaporkan perolehan sumbangan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). Apakah itu sumbangan perorangan atau kelompok. Guna diumumkan secara luas kepada publik.
Karena itulah, sampai sekarang Kesbangpol tak memiliki data. Berapa sebenarnya jumlah organisasi relawan politik di Kalsel. Baik yang berdiri sendiri maupun dinaungi oleh timses.
"Ya, kami memang tak pernah mendatanya," tukasnya.
Adi menekankan, fokus pengawasan Kesbangpol bukan pada kelompok per kelompok. Melainkan kepada situasi secara umum.
"Bagaimana suasana politik saat ini. Apakah rawan konflik atau kondusif. Apakah cenderung panas atau damai. Itulah yang kami pantau," jelasnya.
Menurutnya, pekerjaan berat menunggu Kesbangpol setelah Pemilu 2019 berakhir. Persis setelah perkumpulan para relawan itu dibubarkan. Gara-gara pilihan politik, masyarakat sudah terkotak-kotak sedemikian rupa.
Perdebatan antara siapa yang lebih baik, Jokowi atau Prabowo, kerap mendekati histeria.
"Masyarakat kita sudah terbelah-belah. Harus ada program-program untuk kembali menyatukan masyarakat," pungkasnya. (fud/ay/ran)
Editor : aqsha-Aqsha Radar Banjarmasin