Peran perempuan menolak perusakan lingkungan dipertanyakan kembali dalam Dialog Publik Nasib Meratus di Tahun Politik 2019, di Hulu Sungai Tengah, kemarin.
----
Aktivis organisasi perempua, Dhede, tampak menggebu-gebu. Dengan lantang, dia menyuarakan unek-unek terkait ancaman perusakan lingkungan yang didominasi oleh sektor pertambangan.
“Sebagai contoh, di Provinsi Maluku Utara, akibat air sungai terpapar limbah pencemaran lingkungan, seorang ibu melahirkan anak yang cacat. Apakah kita harus menunggu hal itu terjadi, baru kemudian sadar,” cecar aktivis Perempuan Mahardhika, lembaga perempuan itu, dalam sesi Dialog Publik Nasib Meratus di Tahun Politik 2019 di Pendopo Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST), kemarin (15/4).
Sebagai salah seorang peserta yang berhadir pada kegiatan tersebut, Dhede mengingatkan peserta perempuan yang hadir bahwa pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh rusaknya alam merupakan ancaman serius terhadap kaum perempuan.
Oleh karena itu, dia juga mengimbau agar para perempuan tidak takut untuk menyuarakan kebenaran. Alasannya, karena perjuangan perempuan seharusnya berada di garda terdepan, mengingat kegiatan perempuan lebih banyak bersentuhan langsung dengan lingkungan.
“Di Kabupaten HST, saya masih belum terlalu nampak melihat kiprah perempuan dalam menolak perusakan lingkungan,” singgungnya.
Pada sesi dialog yang digelar, ada empat pembicara yang didatangkan. Mulai dari Direktur Ekskutif Wahan Lingkungan Hidup (Walhi Kalsel), Kisworo Dwi Cahyono. Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang, Merah Johansyah. Kemudian, Koalisi #BersihkanIndonesia, Ahmad Ashov Birry hingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten HST, Muhammad Yani.
Direktur Ekskutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan pembicaraan mengenai persoalan lingkungan sangat sedikit mendapatkan porsi di tahun politik ini. Bahkan, menurut survei yang dilakukan bersasarkan isu yang diangkat di media sosial, persoalan lingkungan masih kalah populer dibandingkan persoalan lainnya.
Alam di Kabupaten HST sendiri masih sangat asri, sementara di kabupaten yang lain di Kalsel, alamnya compang camping. Akibat perut buminya dikeruk, hutan-hutan dibabat dan diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Namun, beberapa tahun terakhir, ada rencana penambangan yang dilakukan, mulai mengusik daerah yang bergelar Bumi Murakata, ini.
“Padahal, Kabupaten HST patut diapresiasi dan dicontoh. Mengingat daerahnya tidak menggantungkan penghasilan melalui pertambangan,” timpal Ahmad Ashov Birry, dari Koalisi #BersihkanIndonesia.
Terkait hal itu, tokoh Babalian Desa Kiyu, Maribut, mengatakan bahwa masyarakat di kawasan Pegunungan Meratus tidak akan tinggal diam ketika kawasan Meratus khususnya di Kabupaten HST, menjadi bulan-bulanan mereka yang memiliki kepentingan.
“Imbas buruknya terlalu banyak, sebagai contoh adalah banjir. Di tempat kami mungkin masih aman, tapi bagaimana dengan Barabai,” jelasnya.
Mendukung penyelamatan lingkungan, tentu tidak bisa dilakukan sendirian. Berbagai elemen termasuk pemerintah setempat yakni Kabupaten HST, juga turut serta melakukan dukungan melalui komitmennya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2025.
“Di sana, isinya juga melarang adanya pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten HST,” tuntas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten HST, Muhammad Yani. (war/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin