KANDANGAN – Para sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Sopir Kandangan (Pasokan) kembali mendatangi DPRD Hulu Sungai Selatan, Senin (29/7). Mereka menyampaikan keluhan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke DPRD HSS.
Sepekan sebelumnya, tepatnya Jumat (26/7) lalu, mereka juga datang ke dewan. Namun, hampir semua anggota dewan tengah mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.
Perwakilan sopir, Jawardi, dihadapan Ketua Komisi II DPRD HSS, Syafriansyah dan anggota Komisi I dan Komisi III menyampaikan sopir truk sulit mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi saat akan mengisi di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU).
“Kadang para sopir harus antre seharian untuk mendapatkan solar bersubsidi. Sehingga tidak setiap hari bekerja. Kalaupun ada solarnya paling hanya sekitar 10 truk saja yang bisa dapat solar. Bisa juga antre malah tidak dapat,” ujarnya kepada anggota DPRD.
Selain sulit mendapatkan solar di SPBU, tak jarang para sopir juga harus mengeluarkan uang lebih dari harga solar bersubsidi yang sudah ditentukan Rp 5.150 perliter. “Bisa juga saat membeli solar di SPBU harganya Rp 6.500 perliternya,” keluh Jawardi.
Supaya truk tetap beroperasi, para sopir juga sering membeli solar di pinggir jalan dengan harga lebih mahal. Per liternya bisa mencapai Rp9 ribu. Ia meminta para wakil rakyat untuk membantu mencarikan solusi yang dihadapi para sopir.
“Kalau SPBU masing-masing bisa memberi jatah membeli minimal 50 unit sehari, kami bisa operasional tanpa menghabiskan waktu hanya demi antre di SPBU,” tuturnya.
Menurut anggota DPRD HSS, Jayadi, sulitnya para sopir mendapatkan BBM jenis solar disinyalir karena adanya oknum yang melangsir. Sementara Ketua Komisi II, Syafriansyah menilai banyaknya pertamini atau penjual BBM eceran dengan sistem digital di Kabupaten HSS juga menjadi penyebab cepat habisnya solar subsidi di SPBU.
Menurut Syafriansyah, seharusnya Pemkab HSS sejak awal melakukan tindakan, karena Pertamini adalah ilegal. “Saya pernah membaca status orang di media sosial yang menyebut kota kita ini ada julukan baru, yaitu kota seribu pertamini,” kata Syafriansyah.
“Kami jadwalkan Selasa (30/7) besok (hari ini) dalam rapat badan musyawarah (Bamus) untuk membahasnya dengan mengundang pihak terkait termasuk Pertamina. Kami juga meminta informasi soal kouta harian masing-masing BBM yang dipasok ke SPBU di Kabupaten HSS. Serta aparat keamanan,” ujarnya lagi.
Anggota Komisi III DPRD HSS, Muhlis Ridani meminta ketegasan dan dukungan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan klasik ini.
“Kita mau memperjuangkan aspirasi masyarakat, pemkab juga harus mendukung. Selama masyarakat dirugikan kita harus tegas. Sekalipun itu kewenangan Pertamina Banjarmasin ataupun Balikpapan, kita perjuangan agar ada penegakkan aturan,” ujarnya.
Ia meminta kepada semua sopir untuk mendukung penuh dan minta ketegasan terhadap Pertamina.
“Minta kegasan secara tertulis kepada pihak Pertamina?, dengan dukungan penuh pihak pemerintah,” tandasnya. Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) ?Kabupaten HSS, Abdurrahman Arahimi menegaskan, pihaknya tak pernah mengeluarkan izin satupun untuk pembangunan pertamini. Ia menegaskan semua pertamini di Kabupaten HSS ilegal atau tak berizin.
Dijelaskannya, sebelum mendirikan izin usaha, bangunan dengan ukuran di bawah 200 meter persegi diajukan ke kecamatan. “Februari 2018 kami sudah pernah membuat surat edaran (SE) ke Kecamatan, tidak boleh memberikan izin IMB untuk pertamini karena tidak sesuai aturan,” ujarnya.
Di Kabupaten HSS ada 6 SPBU yang tersebar di beberapa kecamatan. Dua unit di Kecamatan Sungai Raya, satu unit di Kecamatan Kandangan, satu unit di Kecamatan Padang Batung dan dua unit SPBU satu harga yang terletak di Kecamatan Loksado dan Kecamatan Daha Barat.
Salah satu pengelola SPBU di Kabupaten HSS yang tidak mau disebutkan namanya membantah BBM jenis solar dijual ke pelangsir. Dikatakannya, pelangsir sulit mendapatkan BBM, apalagi sekarang ada aplikasi dari Pertamina.
“Nomor polisi mobil yang digunakan dan mencantumkan nomor handphone kalau membeli BBM. Jadi jika ingin melangsir dalam sehari bakal ketahuan di SPBU yang sama, karena nomor polisi mobilnya tercatat,” ujarnya saat dimintai tangggapannya.
Menurutnya, SPBU yang dikelolanya dalam dua hari sekali mendapatkan jatah sekitar 10 ribu liter BBM jenis solar. Semuanya dijual untuk umum.
“Kami buka dari jam 7 pagi sampai jam 3. Kalau tidak habis besok buka lagi. Kalau habis tidak jualan solar, kecuali sudah datang,” tuturnya. Oknum pelangsir biasanya banyak menyerbu SPBU di Kabupaten HSS saat malam hari.
Tak jauh beda dari Hulu Sungai Selatan, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kondisinya juga tak jauh beda. Nun (29), warga Kecamatan Batang Alai Selatan (BAS), masih mengingat jelas ketika berkendara di kawasan Jalan A Yani, Desa Mandingin Kecamatan Barabai. Saat itu, tepat dini hari, dia sempat bersenggolan dengan mobil truk dan pikap yang berebut antrean SPBU di kawasan tersebut.
Bahu jalan maupun badan jalan tampak sesak dengan mobil berbagai jenis. Sang sopir, menurut Nun, terus berebut untuk mendapatkan antrean tercepat agar bisa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Pelangsir atau bukan, berkumpul jadi satu. Bila siang, mobil-mobil yang tadinya memenuhi jalan sudah tak terlihat,” tuturnya.
Keberadaan pelangsir kerap menjadi momok bagi masyarakat. Khususnya mereka yang ingin mengisi BBM langsung di SPBU. Bila tak kebagian, maka pilihannya hanya membeli dari para pengecer di jalanan.
“Kalau mau kebagian, ya harus pagi-pagi. Kalau tidak, mana bisa truk ini jalan,” ucap salah seorang sopir yang tak ingin namanya dikorankan.
Sedikitnya ada empat SPBU di Kabupaten HST. Semuanya menjadi sasaran para pelangsir. Hal ini lantas menjadi perhatian jajaran aparat kemanan.
Wakapolres HST, Kompol Sarjaini ketika ditemui Radar Banjarmasin kemarin (29/7) siang, tak menampik bahwa para pelangsir masih kerap berkeliaran. Meskipun penindakan terus dilakukan.
“Dari upaya persuasif, penekanan pelarangan, hingga penindakan tegas. Sampai saat ini, kendaraan yang dipakai para pelangsir masih kami amankan. Tidak kami keluarkan,” ucapnya.
Modus yang kerap dilakukan para pelangsir cukup bervariatif. Seperti memodifikasi tanki kendaraan roda dua atau roda empat, hingga ruangan dalam mobil. “Sampai saat ini kami terus melakukan operasi untuk mencegah adanya para pelangsir,” tegas Wakapolres.
Radar Banjarmasin, kemarin (29/7) mengunjungi salah satu SPBU yang diduga kerap menjadi sasaran para pelangsir. Tepatnya, di kawasan Desa Mandingin. SPBU itu tampak lengang. Hanya ada beberapa kendaraan roda dua yang mengisi BBM.
Namun di seberang SPBU, tepat di bawah pohon, bersandar satu unit kendaraan roda dua yang tankinya sudah dimodifikasi. Saat didekati penulis, pemilik kendaraan langsung menjauh.
“Kalau pasokan BBM di sini datangnya tak menentu mas. Hari ini mungkin datang, besok belum tentu,” kata salah seorang petugas SPBU yang lagi-lagi namanya tak ingin dikorankan.
Di Paringin, Kabupaten Balangan, suasana di SPBU lebih sering terlihat sunyi dan kosong. Seperti di SPBU Mustafa Kamal yang berlokasi di Desa Haur Batu, Kecamatan Paringin, Senin (29/7), terlihat sepi dari pembeli. Tidak ada antrean yang mengular seperti biasanya.
Pengelola SPBU Mustafa Kamal, Aulia mengungkapkan, sepinya antrean lantaran hari ini (kemarin, red) pasokan solar dan premium memang lagi kosong. Pihaknya, kata Aulia, dalam sebulan hanya mendapat jatah 15 kali pengiriman solar dari Pertamina. Dalam sekali pengiriman solar yang didapat sebanyak 10.000 liter.
“Saat jadwal pengiriman solar biasanya yang antre cukup panjang. Tapi tak kurang dari 5 jam penjualan sudah habis. Paling lama 12 jam, tapi jarang sekali,” ungkapnya.
Saat terjadi antrean BBM solar, pihaknya tidak bisa mendeteksi mana pembeli yang keperluannya untuk dijual kembali di eceran (pelangsir) dan mana memang untuk digunakan sendiri. “Soalnya rata-rata yang membeli menggunakan truk,” ujarnya.
Kondisi ini bertolak belakang dengan penjualan dexlite, bahan bakar diesel non subsidi. Penjualannya dalam sebulan bahkan tidak lebih dari 5000 liter. “Konsumen dexlite ini biasanya dari pertambangan atau angkutan semen,” ujar Aulia.
Dari pantauan Radar Banjarmasin, di wilayah Kecamatan Paringin hanya ada beberapa eceran yang memperjual belikan bahan bakar solar. Sebagian besar hanya menjual premium, pertalite dan pertamax.
Fenomena yang cukup menggelitik, harga premium di eceran Rp10.000 melebihi harga pertalite yang hanya Rp9.000. Padahal, di SPBU harga premium di angka Rp6.450, lebih murah dibanding pertalite Rp7.850.
Adi, salah seorang penjual bahan bakar eceran mengaku, ia menaruh harga premium lebih mahal dari pertalite hanya mengikuti harga pasaran di eceran. “Karena pedagang eceran lain menjual dengan harga segitu, ya saya juga ngikut,” tandasnya. (shn/war/why/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin