BANJARMASIN memang kota tua. Saking tuanya, Jakarta yang dulu disebut Batavia saja lebih muda setahun. Antara 494 tahun dan 493 tahun.
===================
Oleh: Syarafuddin
Editor Rubrik Metropolis
===================
Mentang-mentang lebih tua, jangan merasa bangga. Karena kota berbeda dengan penghuninya.
Manusia, semakin tua semakin bijak. Lebih pemaaf. Gengsi, amarah dan nafsu berkurang. Mulai memikirkan kesehatan. Mulai mengingat tuhan. Asalkan tidak bertambah pikun.
Tapi kota, semakin tua justru semakin semrawut. Permukiman kian sumpek. Jalan sering macet. Pasar tampak kumuh. Dan anggaran penataannya juga menjadi mahal.
Inilah mengapa kota tua butuh pemimpin yang tahan banting. Gila kerja, jarang mengeluh, dan berani tidak populer. Kalau ternyata jujur, anggap saja bonus.
Lantaran kreatif dan pintar saja tidak cukup. Sebab, membangun kota pada masa resesi ekonomi adalah seberat-beratnya tugas.
Maka, perayaan milad kota tahun ini memang spesial. Karena berbarengan dengan Pilkada edisi pandemi.
Sejak era pemilihan langsung, saat wali kota tak lagi dipilih DPRD, maka masyarakat Banjarmasin menghadapi Pilwali keempat. Ini sudah terkonfirmasi.
Presiden Joko Widodo menolak menunda Pilkada. Sekalipun Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Komnas HAM menyarankan ditunda.
Alasan presiden, kalau menunggu vaksin ditemukan, sementara ilmuwan saja tak bisa menjamin kapan, hak politik warga bakal terenggut.
Apa boleh buat. Memilih dan dipilih dijamin konstitusi. Sedangkan kesehatan rupanya urusan pribadi. Selamatkan nyawa masing-masing dari wabah. Pakai masker dan cuci tangan.
Namun, ditunda atau dilanjutkan, masyarakat toh cuek saja. Mungkin karena sejarah telah melatih kita untuk menghadapi suksesi yang paling gawat sekalipun.
Membaca sejarah, umur 494 tahun dihitung sejak 6 Zulhijah 932 Hijriyah. Dimasehikan menjadi 24 September 1956.
Pada hari itu, Pangeran Samudera membaca syahadat. Berganti nama menjadi Sultan Suryanullah. Menandai runtuhnya kerajaan Hindu dan bangkitnya kesultanan Islam.
Dituturkan, semasa kecil, Samudera harus disembunyikan di Kampung Balandean di tepi Sungai Barito. Khawatir calon raja itu dibunuh para pesaing politiknya.
Menginjak dewasa, Samudera meminta bantuan pasukan ke Kesultanan Demak. Bantuan dikirimkan dengan syarat. Jika menang perang, maka Samudera bersedia masuk Islam.
Kala itu, perang adalah satu-satunya solusi jika suksesi mandek. Pemilu dan demokrasi baru diimpor belakangan.
Singkat cerita, enggan mengorbankan lebih banyak prajurit, Samudera menawarkan duel satu lawan satu kepada pamannya. Tawaran itu rupanya menohok nurani Pangeran Tumanggung.
Bukannya saling tebas, keduanya memilih berdamai. Paman dan keponakan berpelukan. Suksesi yang dikira bakal mengundang banjir darah berakhir dengan banjir air mata. Dramatis.
Pertanyaannya, bisakah suksesi pada hari ini berakhir bahagia seperti lima abad silam?
Oke, perang itu kuno. Pedang dan tombak telah digantikan kampanye hitam dan politik uang. Dibandingkan pandemi, perang juga lebih epik, seperti di film-film.
Belajar dari sejarah yang lampau, mungkin terasa berjarak. Tapi ada perbandingan yang lebih dekat. Yakni Pileg dan Pilpres serentak pada April 2019 kemarin.
KPU mencatat, ada 894 petugas pemilu yang meninggal dunia, ditambah 5.175 jatuh sakit. Di Kalsel saja ada 119 petugas pemilu dan 15 polisi yang meninggal dunia. Berguguran akibat tekanan kelelahan.
Maka bila gagal mencegah klaster Pilkada, korban sudah pasti berjatuhan. Bukan soal kapan, tapi berapa.
Dan ketika mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra memilih golput sebagai ungkapan empati kepada korban corona, siapa yang berhak melarang? (*/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin