NURCHOLIS Madjid tersohor dengan slogan 'Islam yes, partai Islam no!'
=====================
Oleh: Syarafuddin
Editor Halaman Metropolis Radar Banjarmasin
=====================
Saya ingat, keluarga yang memang secara politik "hijau" tulen, geger mendengar seruan Cak Nur.
Mereka sedih. Mengapa Cak Nur malah membuat pernyataan yang menguntungkan "partai kuning". Padahal, semasa muda ia memimpin HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).
Slogan itu sebenarnya dicetuskan Cak Nur pada 1970 di Taman Ismail Marzuki. Lima dekade silam! Tapi saban pemilu, slogan itu rutin diungkit.
Itu masa sebelum reformasi. Saya masih terlalu kecil untuk memahami perdebatan politik di meja makan.
Tapi ada pernyataan lain yang lebih mengena di hati. Cak Nur membuat istilah kesalehan pribadi dan kesalehan sosial.
Bahwa yang taat salat, berpuasa, tak lepas zikir, rajin ke masjid dan sudah berhaji adalah individu saleh. Di Indonesia, jumlah yang begini banyak.
Yang langka adalah yang mampu naik kelas menuju kesalehan sosial.
Saleh secara sosial artinya peka kepada masalah tetangga, kawan dan umat. Tak menumpuk kekayaan secara culas. Toleran tapi kritis. Dan menjaga lingkungan dari tangan-tangan perusak.
Konsep Cak Nur memang tak baru. Karena Islam sudah mengajarkan hablum minallah dan hablum minannas. Artinya, muslim tak hanya dituntut bersikap baik kepada tuhan, tapi juga kepada sesama manusia.
Menjelang Pilkada 2020, sepekan menuju hari pencoblosan, ujar-ujaran Cak Nur terasa layak disegarkan lagi.
Hari-hari ini, kita melihat kandidat, entah calon Wali Kota Banjarmasin atau calon Gubernur Kalsel, mencitrakan diri sebagai sosok religius.
Berlaku untuk semua. Apakah kader partai Islam atau partai nasionalis. Dari kalangan politikus atau birokrat.
Di depan pemilih, mereka berlomba menunjukkan kedekatannya kepada ulama dan habib. Mampu menjadi imam salat berjemaah. Bahkan mengaji dengan lantang (syukur kalau suaranya merdu).
Komplet dengan pemakaian songkok, kerudung, baju koko, sarung dan penyematan titel haji.
Terkait kemampuan memimpin dan rekam jejaknya, itu perkara belakangan.
Fenomena menjual simbol agama ini terasa lumrah. Bahkan harus! Kalau tampil sekuler, risikonya bisa kalah. Publik toh tak keberatan.
Sungguh, saya tak bermaksud meragukan kesalehan para bapak dan ibu kandidat.
Haqqul yaqin, salat lima waktu mereka tak pernah bolong. Puasa Ramadan tak pernah jebol. Dan zakatnya tak pernah absen. Wong umrah saja sudah berkali-kali.
Persoalannya, mengapa modal kesalehan pribadi itu tak menjelma menjadi kesalehan politik?
Terasa janggal mendengar orang taat beribadah, tapi tak merasa berdosa untuk melepas serangan fajar sebelum TPS (tempat pemungutan suara) dibuka.
Terasa aneh melihat orang rajin ke majelis taklim, tapi tak sungkan membeli suara pemilih dari permukiman padat nan miskin.
Padahal, mereka juga tahu, suap tergolong dosa besar. Kata nabi, yang menyuap dan disuap sama tercelanya.
Kalau sudah begini, jangan kaget pas terpilih nanti mereka korupsi. Minimal lupa sama janji-janji kampanyenya.
Lalu, mana dampak sembahyang itu? Mengutip Quran, fungsi salat adalah memelihara rasa takut. Mencegah si penyembahyang dari perbuatan-perbuatan keji.
Memang, dalam politik, persoalannya bukan tentang benar atau salah, halal atau haram. Tapi hitung-hitungan menang atau kalah.
Mereka yang omong soal etika, sudah pasti tergolong politikus amatiran. Etika hanya cocok diulas dalam diskusi lesehan di taman kampus.
Kembali pada Cak Nur yang meninggal dunia pada 2005 silam, mungkin, semasa hidupnya mendiang tak sempat mendengar lelucon orang Banjar.
Bahwa di Banjarmasin, fenomena STMJ itu nyata adanya. Jelas ini bukan susu-telur-madu-jahe, tapi akronim dari salat-tetap-maksiat-jalan. (*)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin