Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kalsel sejak Rabu (13/1) hingga kemarin (14/1) membuat banjir di beberapa daerah semakin parah. Termasuk di perkotaan Banjarmasin dan Banjarbaru.
Terkait hal ini, Pengamat Tata Kota dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Akbar Rahman menilai, genangan terjadi salah satunya karena tingginya curah hujan yang turun.
"Sistem drainase pasti tidak bisa menampung air dengan kondisi cuaca yang ekstrem seperti ini. Sehingga, air meluber dan terjadi genangan," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.
Di samping sistem drainase yang tak sanggup mengalirkan air dengan baik, menurutnya banjir terjadi juga lantaran kondisi alam dan lingkungan Banua yang sudah rusak.
Akbar menuturkan, dengan kondisi seperti ini maka pemerintah harus lebih sigap dan tanggap. "Karena ini sudah diprediksi oleh BMKG satu bulan yang lalu, terkait dampak La Nina. Tapi, sepertinya mitigasi bencana tidak berjalan dengan baik," paparnya.
Jika kondisi hujan belum berhenti hingga 2 sampai 3 hari ke depan, dia memprediksi dampak banjir akan semakin meluas. "Terkhusus kawasan di sekitar daerah aliran sungai (DAS)," bebernya.
Pengamat Tata Kota, Subhan Syarif sendiri menyebut pemerintah khusunya di Banjarmasin lamban dalam melakukan pemulihan sungai sehingga terjadi genangan disana-sini. “Ini membuktikan, gagalnya Kota Banjarmasin gagal merecovery dirinya sebagai kota seribu sungai,” sebutnya kemarin.
Dia menilai, saat ini pemko lebih banyak mendandani urusan hulu yang tak berdampak banyak terhadap penanganan air pasang. “Drainase dibenahi yang seolah-olah pangkal masalah. Padahal bukan itu,” sebutnya.
Dikatakannya, problem Kota Banjarmasin adalah di bagian hilir. Subhan menjelaskan, ada tiga perosalan di hilir tersebut. Pertama adalah dampak pemanasan global yang menyebabkan permukaan air laut naik, sehingga permukaan air sungai pun juga naik.
“Sudah sejak lama ketika muka air laut naik. Air pun akan naik. Parahnya resapan air sudah berkurang,” ujarnya pria yang juga menjabat sebagai Ketua LPJK Kalsel itu.
Tingginya air pasang di Banjarmasin tambahnya, diperparah pula kondisi sungai, baik yang kecil maupun yang besar. Selain lebarnya sudah mulai berkurang, pendangkalan sudah sangat memprihatinkan.
“Banyaknya anak sungai yang mati dan endapan membuat daya tampung sungai berkurang. Akhirnya air pun meluap,” katanya.
Karakter Kota Banjarmasin yang kondisi geografisnya rawa dengan musim pasang surut, diperparah pula dengan pembangunan pembangunan yang tak ramah lingkungan. Seperti model pembetonan.
“Bagaimana mau meresap, area resapannya sudah tak ada. Akhirnya jalan menjadi penampungan air,” tukasnya.
Pemko juga harus tegas melarang bangunan di bantaran sungai. Tak bisa dipungkiri, banyaknya sungai kecil yang mati karena semaunya masyarakat menambah dan mendirikan bangunan.
“Pemko harus mengeluarkan aturan yang melarang atau tak membolehkan bangunan di sepanjang jalan dengan sistem uruk. Harus ada dibuat resapan airnya, termasuk di Jalan Ahmad Yani Banjarmasin yang selalu tergenang,” tandasnya.
Meski demikian, Pengamat Tata Tota Nanda Febryan Pratamajaya cenderung menyebut sistem drainase tetap menjadi masalah dasarnya.
“Semakin pesat pertumbuhan perkotaan maka permasalahan drainase perkotaan semakin meningkat pula. Di sini masalahnya,” ujar alumni Universitas Brawijaya, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota itu kemarin.
Dikatakannya, ada dua permasalahan yang paling menonjol yang berhubungan dengan sistim drainase di Banjarmasin, yaitu masalah rumah di atas rawa atau tanah gambut dan rumah di bantaran atau di dalam badan sungai.
Pada umumnya, kebanyakan bangunan di Banjarmasin diuruk. Semakin mahal harga rumah di Banjarmasin karena mahalnya material urukan itu. “Padahal dari segi drainase, sebenarnya rawa-rawa adalah media penyimpan air yang sangat baik,” ujarnya.
Secara umum dia menyebut, permasalahan drainase di Banjarmasin adalah dimensi saluran yang ada, sebagian besarnya tidak memenuhi syarat teknis drainase. “Banyak sedimentasi di saluran atau sungai sehingga menyebabkan pendangkalan dan terjadinya penyempitan alur sungai dan anak sungai atau penutupan saluran drainase membuat daya tampung tidak mencukupi lagi,” tandasnya.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel blak-blakan soal banjir yang menerjang Kalimantan Selatan. Hal ini rupanya sudah dalam radar organisasi lingkungan hidup independen ini.
“Selain karena cuaca ekstrem, banjir tak lepas akibat degradasi lingkungan,” jelas Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono.
Dari laporan Walhi, Kalsel terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batu bara. Sebagian lubang berstatus aktif, dan sebagian lagi telah ditinggalkan tanpa reklamasi.
“Dari 3,7 juta hektare total luas lahan di Kalsel, nyaris 50 persen di antaranya sudah dikuasai oleh perizinan tambang dan kelapa sawit,” jelas Kis.
Menurutnya, rusaknya ekosistem alam di daerah hulu yang berfungsi sebagai area tangkapan air atau catchment area menyebabkan kelebihan air di daerah hilir yang berujung pada banjir. “Dan ini sudah sering saya sampaikan bahwa Kalsel ini darurat ruang dan darurat bencana ekologis,” tegasnya.
Terkait penanganan bencana banjir yang terjadi saat ini, dirinya mendesak agar pemerintah terutama Gubernur Kalsel beserta Bupati dan Wali Kota segera turun tangan untuk bertindak. "Dan segera menetapkan status darurat," pungkasnya. (ris/mof/ran/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin