Testing tanpa tracing, seperti mengisolasi penular dan membiarkan yang tertular berkeliaran bebas.
---
BANJARMASIN - Tren kasus positif COVID-19 yang merangkak naik menjadi alarm bagi masyarakat Banjarmasin.
"Jadikan ini sebagai peringatan dini," kata Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi, kemarin (9/7).
Selain mendisiplinkan prokes, pemko juga sedang menggeber vaksinasi. Dalam sehari, 26 puskesmas dibebani target vaksinasi 3.200 orang.
"Itu upaya membentuk herd immunity (kekebalan kelompok)" tambah Juru Bicara Penanganan Satgas COVID-19 Banjarmasin tersebut.
Mengenai kenaikan kasus itu, karena ada 50 sampai 100 orang yang dites dalam sehari. Baik dengan tes antigen atau PCR. "Testing kami sudah melebihi standar WHO (organisasi kesehatan dunia)," klaimnya.
Namun, upaya testing itu mendapat catatan dari anggota Tim Pakar COVID-19 di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Hidayatullah Muttaqin.
Ia menilai, meski jumlah testing di Banjarmasin sudah memenuhi standar WHO, yakni minimal tes 1/1.000 penduduk, tapi hasil tes itu juga menunjukkan tingginya penularan.
Sebagai gambaran, data hasil tes per pekan pada 7 Juli lalu mencapai 2.121 kali. Dengan tingkat positif 25,7 persen. Padahal dua pekan sebelumnya, atau 24 Juni lalu, hanya 14,35 persen.
Sementara dalam patokan WHO, penularan disebut rendah jika dalam dua pekan berturut-turut tingkat positifnya kurang dari lima persen.
"Maka di tengah penularan yang sedang masif ini, jumlah testing harus digenjot sebanyak-banyaknya dan tidak dibatasi oleh standar minimal 1/1000 penduduk per minggu," sarannya.
"Sehingga jika ada yang positif, maka bisa segera diisolasi. Untuk mencegah warga tersebut menjadi pembawa virus ke warga lainnya," tambahnya.
Tak kalah penting, testing baru berhasil jika tracing (pelacakan) terhadap kontak dekat si pasien juga digencarkan.
Artinya, jika pelacakan masih rendah, maka penduduk yang berpotensi telah tertular, sangat mungkin tak menyadari telah menjadi pembawa virus.
"Terulang begitu seterusnya, sehingga pertumbuhan kasus bersifat eksponensial," bebernya.
Muttaqin lantas mengutip data penilaian situasi COVID-19 Kementerian Kesehatan untuk Banjarmasin per 7 Juli. Benar saja, penelusuran sangat minim, hanya 0,14 orang per pekan.
Artinya, hampir tak ada penelusuran. Lebih sederhana lagi, kasus positif muncul karena kesadaran warga memeriksakan diri. "Padahal, tracing baru bisa dikatakan memadai jika rasio kontak erat mencapai 15 orang ke atas," jelasnya.
Muttaqin pun berpesan agar pemerintah tak alergi dengan pelacakan. Bahkan, dengan melonjaknya grafik kasus.
"Itu prestasi bagus. Dengan begitu potensi penularan yang lebih besar dapat dicegah, karena yang terinfeksi cepat terdeteksi," tegasnya.
Kembali kepada Machli, menanggapi persoalan pelacakan yang masih kurang, ia tak menampiknya.
Ia menyebut kendala perubahan kewenangan pelacakan. Bila sebelumnya tracking dan tracing dilakukan Dinas Kesehatan, sekarang tidak lagi.
"Oleh Kemenkes, yang menangani tracking dan tracing diserahkan kepada pihak Babinsa TNI atau Bhabinkamtibmas Polri," jelasnya.
Otomatis, pihaknya tak lagi bisa merekrut orang-orang untuk melakukan tracing.
"Dulu kami umumnya merekrut nakes dengan pendanaan APBN. Tapi sejak perubahan peraturan, sebaiknya pertanyaan itu diajukan ke aparat berwenang," sarannya.
Namun, Machli masih yakin, penularan di Banjarmasin tak sebesar yang dikhawatirkan. "Memang kasusnya tidak banyak," tutupnya.
Siapkan Rumah Sakit Darurat
BELUM lama ini, Dinkes kota menggelar rapat gabungan, membahas kesiagaan menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di Banjarmasin.
Ada sejumlah poin yang disepakati dalam rapat itu. Yakni menambah jumlah tempat tidur di RSUD Sultan Suriansyah sebanyak 50 persen dari kapasitas rumah sakit.
Kemudian, meminta seluruh rumah sakit tipe C di Banjarmasin untuk menambah ruang kapasitas perawatan pasien covid.
Menurutnya, selama ini setiap rumah sakit hanya menyiapkan 20 sampai 30 persen dari kapasitas yang dimilikinya untuk menghadapi pandemi.
"Sekarang kami minta 50 persen," tegas Kepala Dinkes Banjarmasin, Machli Riyadi kemarin (9/7).
Rekrutmen untuk dokter, perawat serta nakes lainnya juga dibuka. Guna mengimbangi penambahan tempat tidur tersebut. Selanjutnya, mereka akan dilatih dalam menanggulangi bencana penyakit menular.
Khusus untuk perawat dilatih tentang pemasangan ventilator dan prosedur inkubasi.
"Seluruh dokter umum maupun perawat di puskesmas juga tak ketinggalan. Mereka akan diberikan pelatihan. Instrukturnya dari dokter spesialis paru," jelasnya.
Lebih jauh, koordinasi dengan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan diintensifkan.
"BPBD siap menyediakan tenda darurat yang bisa menampung 40 tempat tidur. Yang nantinya ditempatkan di halaman parkir RSUD Sultan Suriansyah," ucapnya.
Jika terjadi ledakan kasus, maka pihaknya akan memakai gedung Balai Sosial milik Kementerian Sosial di Jalan Mulawarman sebagai rumah sakit darurat. Yang menurutnya mampu menampung sebanyak 80 tempat tidur.
Seluruh persiapan tersebut disusutkan menjadi tiga rencana besar. "Dalam plan C, puskesmas-puskesmas Banjarmasin dijadikan puskesmas rawat inap. Ini menghadapi skenario terburuk," tegasnya.
Ia juga sudah meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kalsel untuk mensyaratkan surat keterangan PCR dengan hasil negatif. Baik jalur darat yakni perbatasan provinsi, maupun jalur antar pulau di bandara dan pelabuhan.
"Untuk kawasan pelabuhan, syarat itu berlaku untuk penumpang dan anak buah kapal (ABK)," pungkasnya. (war/at/fud)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin