BIASANYA, sebelum menulis suatu isu, saya sudah tahu harus menyampaikan apa. Membujuk atau memaksa pembaca.
==========================
Oleh: Muhammad Syarafuddin
Editor Halaman Metropolis Radar Banjarmasin
==========================
Kali ini berbeda, terasa serba salah. Hingga mendekati deadline, sikap saya tak kunjung bulat.
Sejak awal pekan tadi (12/7), SD dan SMP, bahkan PAUD di Banjarmasin mulai dibuka.
Sebagian bersyukur atas keputusan Wali Kota, Ibnu Sina dan Kepala Dinas Pendidikan, Totok Agus Daryanto.
Sebagian lagi khawatir. Mengingat kasus positif covid dan kasus kematian di Banjarmasin kembali bertambah.
Lebih banyak lagi yang bingung. Karena penjabat gubernur justru menunda pembukaan SMA, SMK dan SLB.
Kota tetangga seperti Banjarbaru juga tak berani mengambil risiko tersebut.
Kesan yang timbul memang tak baik. Sekarang masyarakat melihat pemko dan pemprov tak sejalan.
Seolah-olah antara Banjarmasin dan Kalimantan Selatan itu berbeda pulau. Disebut wewenang provinsi sekalipun, toh kebanyakan SMA itu berada di Banjarmasin.
Untungnya kita sudah memaklumi. Jika kebijakan presiden dan menteri saja bisa tak kompak, mengapa daerah tak boleh meniru pusat?
Sepekan terakhir, saya lebih banyak mendengarkan. Beberapa kawan yang berprofesi sebagai guru, tampak tak sabar untuk kembali ke kelas.
Setahun lebih mengajar daring, boro-boro membina akhlak murid, memberi ilmu saja sulit.
Argumennya juga terdengar masuk akal. Prinsipnya, pendidikan lebih penting dari perekonomian.
Artinya, dalam penanganan pandemi, seharusnya sekolah dan kampus adalah yang terakhir ditutup dan yang pertama dibuka.
Bila bioskop sudah dibuka, pemilu dirayakan, wisata dianjurkan dan kafe kembali ramai, maka tak ada alasan untuk menunda-nunda pembukaan sekolah.
Lagian tak dibuka secara total. Cuma beberapa jam saja di sekolah. Ini PTM mikro.
Sementara para orang tua mengaku kewalahan mengajari anaknya di rumah. Sekolah atau tidak, nyatanya sama saja.
Anak-anak tak bisa ditahan dari agenda keluyurannya. Bermain layang-layang di jalan atau berenang di sungai, yang penting sebelum azan magrib sudah pulang.
Yang menarik, para penentang memiliki satu kesamaan. Guru atau wali murid yang menolak PTM itu punya riwayat penyintas. Pernah terinfeksi covid dan selamat.
Mereka kapok meremehkan pandemi. Apalagi Banjarmasin terkepung, mengingat Palangkaraya, Balikpapan, Samarinda dan Pontianak sudah zona merah.
Belum lagi ancaman virus varian delta. Pemilihan waktu PTM ini memang pas sekali (saya tidak sedang memuji).
Bagi penentang, jaminan prokes ketat saja tak cukup. Karena guru bisa lengah dan murid bisa lalai. Apalagi belum separuhnya yang divaksin.
Para pakar turut menguatkan pendapat ini. Di daerah yang testing dan tracing-nya masih ogah-ogahan, pemetaan zona hijau, kuning dan oranye bisa menipu.
Perdebatan ini bisa diteruskan sampai tangan saya keriting mengetiknya.
Intinya, argumen mereka sama-sama menarik simpati. Sama-sama menginginkan kemaslahatan buat pendidikan dan kesehatan generasi muda.
Jadi, apakah masih gamang? Tampaknya, saya keliru dalam mengajukan pertanyaan. Ini bukan soal sekolah dibuka atau ditunda. Karena pagebluk bukan krisis tanpa solusi. Masalahnya adalah kemauan.
Mau mempercayai covid atau masih menyangkal. Mau divaksin atau kukuh menolak. Mau sekarang atau nanti. (*)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin