BANJARMASIN - Peringatan Hari Jadi Pemprov Kalsel ke-71 masih selesu tahun sebelumnya. Tak ada perayaan berarti. Hari ini akan diperingati secara sederhana dan cuma digelar terbatas di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Ketua Panitia Peringatan Hari Jadi Pemprov Kalsel ke-71, Roy Rizali Anwar mengatakan, meski diperingati terbatas, namun tak mengurangi maknanya. Diperingati di tengah pandemi Covid-19, Roy meminta kepada seluruh lapisan masyarakat maklum. Undangan yang hadir hanya maksimal 28 orang. “Kami siarkan juga melalui youtube Pemprov Kalsel. Masyarakat masih bisa ikut berpartisipasi,” terang Roy.
Sekretaris Pelaksana Hari Jadi Pemprov Kalsel, Heriansyah mengungkapkan, undangan yang hadir selain unsur pimpinan Forkompinda, juga mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel hingga Tokoh masyarakat. “Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel terpilih (Sahbirin-Muhidin) juga kami undang,” ujar Kepala Kesbangpol Kalsel itu.
Dia menambahkan, pada peringatan hari ini yang akan dimulai pukul 09.00 Wita, juga akan ada lunching Merdeka Ekspor 2021 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. “Usai acara seremoni, akan ada launching ekspor 2021,” bebernya.
Kalsel sebutnya, adalah termasuk dari 17 provinsi yang ekspor tertinggi di Indonesia. Pihaknya berharap, saat launching tersebut, Presiden mengucapkan selamat Hari Jadi Pemprov Kalsel ke-71,” ucapnya.
Seperti diketahui, pada peringatan Hari Jadi Pemprov Kalsel ke-69 tahun 2019 lalu, perayaan sangat meriah. Digelar di tugu 0 Km di Jalan Sudirman Banjarmasin, kala itu dipenuhi ribuan orang. Maklum saja, selain disajikan makan gratis, hiburan rakyat dipertontonkan. Mulai dari parade pasar terapung hingga berbagai kesenian.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK menuturkan saat ini pemerintah terus berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Ketaatan pada protokol kesehatan harus selalu berjalan untuk Kalsel lebih baik,” ucapnya.
Dia menjelaskan kesuksesan Kalimantan Selatan tidak terlepas dari sinergitas antara legislatif dan eksekutif. Dengan didukung masyarakat dan pihak terkait lainnya. “Jadikanlah sinergis seperti jarum dan benang yang menyatukan, jangan ada gunting yang memisahkan untuk bersama-sama membangun Kalsel,” ajaknya.
Sudah Dipimpin 11 Gubernur
Sekadar kilas balik sejarah, Kalimantan Selatan atau Kalsel berdiri 7 Desember 1956, berdasarkan undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
DPRD Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 1989, tanggal 31 Mei 1989 kemudian menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam sejarahnya, kawasan Kalsel pada masa lalu merupakan bagian dari tiga kerajaan besar yang pernah secara berturut-turut memiliki wilayah di daerah ini. Yakni Kerajaan Negara Dipa, diteruskan oleh Kerajaan Negara Daha dan dilanjutkan Kesultanan Banjar.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Kalimantan dijadikan provinsi tersendiri dengan gubernur pertama Ir. Pangeran Muhammad Noor yang menjabat sampai dibuatnya Perjanjian Linggarjati.
Sejarah pemerintahan di Kalimantan Selatan juga diwarnai dengan terbentuknya organisasi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV di Mojokerto, Jawa Timur yang mempersatukan kekuatan dan pejuang asal Kalimantan yang berada di Jawa.
Dengan ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati menyebabkan Kalimantan sempat terpisah dari Republik Indonesia. Dalam keadaan ini pemimpin ALRI IV mengambil langkah untuk kedaulatan Kalimantan sebagai bagian wilayah Indonesia, melalui suatu proklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur ALRI Hasan Basry di Kandangan 17 Mei 1949.
Proklamasi itu isinya menyatakan bahwa rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur tentara ALRI yang melingkupi seluruh wilayah Kalimantan Selatan (dan tengah).
Wilayah Kalimantan kemudian dinyatakan sebagai bagian dari wilayah RI sesuai Proklamasi kemerdekaaan 17 Agustus 1945.
Menyusul kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan, kehidupan pemerintahan di daerah juga mengalamai penataaan. Provinsi Kalimantan pada masa itu terdiri atas tiga karesidenan. Yaitu Karesidenan Kalimantan Barat, Karesidenan Kalimantan Selatan dan Karesidenan Kalimantan Timur.
Provinsi Kalimantan, kemudian dipecah menjadi tiga provinsi. Yakni, Kalimantan Barat, Timur dan Selatan yang dituangkan dalam UU Nomor 25 Tahun 1956. Lalu, berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1957 sebagian besar daerah sebelah barat dan utara wilayah Kalimantan Selatan kemudian dijadikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Lalu berselang dua tahun, dibuat UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang pemisahan bagian utara dari daerah Kabupaten Kotabaru dan memasukkan wilayah itu ke dalam kekuasaan Provinsi Kalimantan Timur. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi mengalami perubahan wilayah, dan tetap seperti adanya.
Adapun UU Nomor 25 Tahun 1956 yang merupakan dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1957 dan UU Nomor 27 Tahun 1959. Setelah resmi menjadi daerah otonom pada tahun 1956, Provinsi Kalimantan Selatan hingga kini sudah dipimpin 11 gubernur.
Gubernur Kalsel pertama ialah M Syarkawi. Pria kelahiran Barabai, Hulu Sungai Tengah, 15 Desember 1907 silam ini memimpin Kalsel dari tahun 1957 hingga 1959.
Kemudian, pada 1959 sampai 1963 Gubernur Kalsel dijabat H Maksid. Gubernur ke-2 ini lahir di Kandangan, 7 Desember 1917 dan meninggal dunia di Banjarmasin pada Agustus 1996.
Selanjutnya, Aberani Sulaiman menggantikan H Maksid untuk menjadi Gubernur Kalsel pada tahun 1963-1968. Pria kelahiran Hulu Sungai Tengah, 3 Agustus 1925 ini juga merupakan Ketua Panitia Persiapan Proklamasi Kalimantan 17 Mei 1949.
Aberani merupakan salah seorang anggota perumus teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 yang ditandatangani oleh Hasan Basry.
Sepeninggalan Aberani Sulaiman, Gubernur Kalsel kemudian dijabat oleh Jamani atau Muhammad Yamani dari tahun 1968 hingga 1970.
Tiga tahun kemudian, Gubernur Kalsel dijabat Brigjend. TNI (Purn) Subardjo Surosarojo. Pria kelahiran Solo, 20 Februari 1928 ini menjabat pada periode 1970–1980.
Mayor Jenderal TNI (Purn) Mistar Cokrokusumo, selanjutnya menjadi Gubernur Kalsel periode 1980—1984. Pria kelahiran Pare, Kediri, Jawa Timur, 13 September 1926 silam ini juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer X/Lambung Mangkurat.
Setelah itu, Gubernur Kalsel dijabat Ir. H. Muhammad Said. Pria kelahiran Kandangan, 8 September 1936 ini merupakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dari tahun 1984 sampai 1995.
Pendidikannya sejak SD sampai SMP ditempuh di Kandangan, kemudian SMA di Banjarmasin. Dia merupakan lulusan Fakultas Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (1963), kemudian sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Kalimantan Selatan tahun 2004-2009.
Dari Muhammad Said, Gubernur Kalsel kemudian dijabat Drs. H. Gusti Hasan Aman dari 1995 sampai 2000. Sebelum menjadi Gubernur, pria kelahiran Banjarmasin, 26 Juli 1938 ini pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 1999.
Gusti Hasan Aman adalah Tokoh Politik dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dia anak dari pasangan Gusti Aman yang merupakan keturunan ke-10 dari Sultan Banjar, Sultan Suriansyah dan Gusti Mastora.
Dari Gusti Hasan Aman, jabatan Gubernur Kalsel selanjutnya dipegang Sjachriel Darham. Lahir di Amuntai, 3 April 1945, pria ini menjabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan pada periode 2000-Maret 2005.
Kemudian, pada periode selanjutnya Gubernur Kalsel dijabat Drs. H. Rudy Ariffin, M.B.A. Pria kelahiran Banjarmasin, 17 Agustus 1953 ini mampu mempertahankan jabatannya hingga dua periode.
Periode 2005-2010, Rudy berpasangan dengan Rosehan Noor Bahri dan periode 2010-2015 berpasangan dengan Rudy Resnawan. Sebelumnya dia juga menjabat bupati Banjar pada periode 1999-2005.
Bersama Rudy Resnawan, Rudy Ariffin memindahkan pusat perkantoran provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru dengan membangun Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel megah di Banjarbaru.
Pada periode selanjutnya, Gubernur Kalsel dijabat H. Sahbirin Noor. Dia dilantik sebagai gubernur periode 2016–2021 bersama dengan Wakil Gubernur Rudy Resnawan pada tanggal 12 Februari 2016 di Istana Negara, Jakarta, bersamaan dengan 6 pasangan gubernur dan wakil gubernur dari Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara.
Selama lima tahun menjabat, sejumlah infrastruktur dibangun Paman Birin bersama Rudy. Salah satunya adalah jalan bebas hambatan Banjarbaru - Batulicin, Tanah Bumbu.
Setelah periode pertamanya berakhir, pria kelahiran Banjarmasin, November 1967 ini kembali memenangkan Pilgub Kalsel untuk periode selanjutnya bergandengan dengan H Muhidin. Kini pasangan ini tinggal menunggu jadwal pelantikan dari pemerintah pusat. (mof/ris/ran/ema)