SAMPIT – Urut nadi perekonomian di Kalimantan Tengah, khususnya yang melalui jalur Sungai Mentaya, kini tengah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sedimentasi atau pendangkalan dasar sungai yang membentang dari muara Teluk Sampit hingga ke Pelabuhan Sampit telah lama terjadi dan kian mengganggu kelancaran arus pelayaran.
Masalah klasik ini kembali mencuat saat Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie, melakukan inspeksi ke Pelabuhan Sampit pada Senin (16/3). Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi dibiarkan karena berdampak langsung pada biaya logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Terkait pendangkalan alur Sungai Mentaya, ini adalah persoalan serius. Kami akan membawa masalah ini untuk dibahas di tingkat pusat bersama Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan guna mencari solusi nyata,” tegas Syauqie.
Menariknya, Syauqie menjelaskan bahwa pengerukan alur sungai tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat Sungai Mentaya merupakan jalur komersial, diperlukan skema kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan normalisasi alur.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Kalteng Sudarsono menambahkan bahwa pendangkalan ini adalah kendala utama yang dirasakan KSOP Sampit selama bertahun-tahun. Akibat kedalaman alur yang sering kali kurang dari 3 meter LWS (Low Water Spring), kapal-kapal berukuran besar terpaksa harus mengantre dan menunggu air pasang hingga berjam-jam agar bisa melintas.
“Dari dulu sampai sekarang kendalanya sama, yaitu pendangkalan alur. Satu-satunya cara mengatasinya adalah dengan pengerukan agar kapal penumpang maupun barang bisa lancar masuk ke gerbang Kalteng ini,” ujar Sudarsono.
Berdasarkan data yang ada, pengerukan besar-besaran di Sungai Mentaya terakhir kali dilakukan pada Juni 2015 oleh Kementerian Perhubungan. Saat itu, pengerukan berhasil menambah kedalaman sungai hingga minus 4 meter LWS, yang memungkinkan kapal kargo bermuatan 3.000 DWT masuk dengan mudah.
Namun, saat ini titik-titik kritis atau critical area seperti di kawasan Tanjung Serambut dan Samuda kembali dipenuhi lumpur. Sedimentasi tinggi ini menyebar di sepanjang 42 nautical mile (sekitar 70 km) alur sungai.
Diharapkan dengan adanya desakan dari tingkat legislatif baik pusat maupun daerah, pemerintah daerah dapat segera duduk bersama dengan pihak terkait untuk merealisasikan pengerukan. Hal ini penting demi menjaga posisi Sampit sebagai salah satu pintu gerbang utama logistik dan transportasi di Kalimantan Tengah tanpa hambatan alam.(*)
Editor : Indra Zakaria