BALIKPAPAN – Pemkot Balikpapan telah meminta bantuan kepada Gubernur Kaltim terkait anggaran insentif tenaga kesehatan mitigasi Covid-19. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Forkopimda Provinsi Kaltim beberapa waktu lalu.
Alasannya anggaran yang dimiliki Kota Minyak tak cukup untuk realisasi insentif tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Balikpapan Syukri Wahid menjelaskan, Gugus Tugas Covid-19 Balikpapan sudah mengajukan anggaran insentif kesehatan yang termasuk dalam alokasi Rp 136 miliar.
Namun setelah dianggarkan, muncul ketentuan terbaru dari Kementerian Keuangan soal insentif kesehatan akan dicover oleh APBN. Sebelumnya pada alokasi dana yang telah disepakati, insentif kesehatan memiliki anggaran sekitar Rp 21 miliar. Dia mengaku, belum mendapat penjelasan lagi soal penggunaan anggaran Covid-19.
Misalnya sudah digunakan untuk realisasi apa saja dalam anggaran tersebut. Sebab anggaran sudah disepakati sejak akhir April. “Kita ingin tahu sub kontraknya seperti apa dan yang penting alokasi uang itu sudah ada untuk insentif kesehatan,” ungkapnya.
Dia menjelaskan dalam juknis pemberian insentif dari pemerintah daerah perlu indeks yang harus terpenuhi. Seperti berapa jumlah tenaga medis yang bekerja, siapa saja yang bekerja, dan sebagainya. Sehingga perlu mengikuti juknis terbaru dari Kementerian Keuangan.
Namun yang pasti sudah terdengar kabar jika semua tenaga medis non-pemerintah akan di-cover oleh negara. Dia berpendapat seharusnya kementerian sudah stand by untuk menggelontorkan dana tersebut. “Tapi otomatis ada revisi karena kemarin yang kita lihat itu indeksnya, siapa saja, itu yang belum turun,” sebutnya.
Syukri mengatakan apabila nanti aturan sudah turun, maka pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan untuk memastikan penyaluran dana insentif. “Jadi kita tinggal minta kejelasan lagi soal dana itu,” pungkasnya. (din/pro)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan