TANJUNG REDEB – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau melakukan pemetaan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Hal itu seiring wacana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang.
Menurut Kepala BKPP Berau, Sri Eka Takariyati, langkah yang dilakukan pihaknya hanya mengikuti arahan. Karena kebijakan langsung berasal dari Pemerintah Pusat.
Berdasarkan informasi yang dirinya terima, BKPP di setiap daerah kabupaten/kota diminta untuk melakukan pemetaan, sebagai bahan pengambil keputusan di pusat.
"Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai. Cuma ada dua status kepegawaian, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” jelasnya.
“Sekarang kan kita ada tiga, ditambah dengan pegawai honorer, ini di luar dari undang-undang," tambahnya.
Ia berharap, pegawai honorer yang telah mengabdi bisa masuk dalam PPPK. Namun, diakuinya pengangkatan PPPK tidak mudah untuk dilakukan, karena ada persyaratan dan serangkaian tes yang harus dilalui.
"Dari hasil pemetaan itu bagaimana tindak lanjut dari pusat kita hanya menunggu. Pada prinsipnya kita tetap mengusahakan. Karena bagaimana pun, pegawai honorer tetap bagian dari kita untuk pelayan publik, tapi di sisi lain harus menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat," tuturnya.
Sedikitnya, terdapat kurang lebih empat ribu tenaga honorer yang ada di Kabupaten Berau. Dirinya sudah menyampaikan ke seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) untuk membantu pemetaan tenaga honorer, yang kemudian akan direkap dan diserahkan ke Pemerintah Pusat.
"Karena kita belum menerima petunjuk teknisnya akan seperti apa nasib dari tenaga honorer ini," tuturnya..
Dirinya mengaku secara perlahan sudah melakukan pengangkatan PPPK untuk guru, tapi untuk teknis lainnya masih belum.
Seperti diketahui, banyak yang menyayangkan apabila tenaga honorer dihapus. Jadi masih akan dievaluasi kembali. Selain itu, terkait wacana pengalihan tenaga honorer ke outsourcing, Eka menyebut hal tersebut benar, namun hanya sebatas tenaga teknis seperti supir, cleaning servis, penjaga kebun dan lainnya, tapi tenaga administrasi tidak.
"Cleaning servis yang ada di RSUD dr Abdul Rivai dan Disdukcapil Berau telah menggunakan sistem outsourcing," ucapnya. Jika pegawai honorer sampai dihapus, maka akan berpengaruh terhadap pelayanan ke masyarakat.
Saat ini, dalam beberapa tahun terakhir tidak ada penerimaan CPNS, sedangkan yang pensiun setiap tahun selalu ada. Sehingga kebutuhan terhadap pegawai sangat mendesak.
Di Disdukcapil banyak yang langsung melayani masyarakat adalah tenaga honorer begitu pun di Bapenda. "Kita kurang tenaga. Untuk posisi kepala dinas saja kita bingung untuk mengisi, tahun ini ada tiga kepala dinas yang pensiun dan tahun depan sedikitnya ada tujuh kepala dinas yang pensiun," pungkasnya.(hmd/arp)
Editor : uki-Berau Post