Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Bola Daerah Kriminal Bisnis Nasional Lifestyle

Utamakan Sapras, Kemudian Kualitas

uki-Berau Post • 2023-10-19 18:55:40
Rudi P Mangunsong
Rudi P Mangunsong

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi P Mangunsong menganggap kualitas pendidikan di Berau masih rendah. Hal ini didasari, minimnya sarana dan prasarana (sapras) di masing-masing sekolah.

Rudi mengatakan, untuk kualitas pendidikan di Berau, jika berbicara sapras saja masih belum bisa memberikan kepuasan, apalagi dengan kualitas. Hal ini tentu bisa menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat.

“Saya tidak mengatakan buruk, atau baik. Tapi lihat saja sarpras-nya bagaimana,” ujarnya.

Rudi menilai, seharusnya Dinas Pendidikan memperhatikan pertumbuhan jumlah pendudukan, otomatis bertambah populasi tingkat belajar. Kalau jumlah penduduk tidak sesuai dengan jumlah usai wajib belajar. Tentu akan ketinggalan. “Ini kan harus sejalan,” bebernya.

Dijelaskannya, sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 yaitu Pasal 80 sampai dengan Pasal 83. Dalam Pasal 80 diatur mengenai pengalokasian APBN setiap tahunnya ditentukan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja negara, dan dari alokasi tersebut tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.

Sedangkan dalam Pasal 81 diatur mengenai pengalokasian APBD setiap tahunnya ditentukan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari belanja daerah, dan alokasi anggaran ini digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Seharusnya 20 persen untuk pendidikan, tidak perlu dibagi-bagi,” tuturnya.

Diakuinya, ada beberapa kecamatan yang perlu dibangun di SLTA, walaupun tidak punya kewenangan tapi Berau bisa melobi hal tersebut. “Saya akui, SLTA masih jauh kurang di Berau,” tegasnya.

Rudi juga menyinggung soal anak putus sekolah. Ia menilai, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di bawah Dinas Pendidikan, harus lebih aktif, dalam melakukan sosialisasi juga. Bukan hanya menunggu saja.

Ia menambahkan, untuk keterbukaan informasi, SKB dirasa masih minim, pasalnya, enggan untuk memberikan data, terkait berapa anak putus sekolah yang mengikuti kegiatan paket di instansi tersebut.

“Terkait anak putus sekolah, SKB harus berani buka data. Beri pemahaman pentingnya pendidikan. Tinggal kalau anak-anak putus sekolah ini diberikan pemahaman, kan banyak faktornya,” katanya. (hmd/adv/arp)

Editor : uki-Berau Post
#Advertorial