SAMARINDA–Sejak beroperasinya Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, tidak terlihat lagi aktivitas di kawasan Bandara Temindung. Apalagi, pemerintah, pemprov, maupun pemkot belum memutuskan langkah lanjutan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.
Saat ini, di bangunan yang menjadi terminal keberangkatan maupun kedatangan tidak ada aktivitas. Pintu kaca berlapis film gelap tersebut terkunci. Begitu pun di sekitar terminal keberangkatan very important person (VIP) maupun di sekitar air traffic control (ATC). Gerbang kawat di depannya digembok. Sementara itu, di sisi landasan pacu, kini jadi tempat aktivitas warga. Mulai bermain, berolahraga, hingga hanya untuk berjalan-jalan, terutama saat petang.
Ketika dikonfirmasi, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang mengatakan, berencana memanfaatkan fasilitas tersebut untuk masyarakat. Namun, mereka tidak bisa berbuat karena aset tersebut merupakan milik Pemprov Kaltim. Untuk mewujudkan rencana itu, pemkot harus terlebih dulu mengajukan izin. “Kami akan mengirim surat kepada pemprov,” ujarnya.
Bahkan, untuk pemanfaatan fasilitas tersebut, dia sudah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) mengkaji kondisi Jalan Rajawali yang ditutup karena alasan keamanan operasional Bandara Temindung. “Kalau dibuka (Jalan Rajawali), kemacetan tengah kota bisa berkurang. Kan sudah lama tidak dimanfaatkan,” singkat dia.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Samarinda Siswadi mendukung hal tersebut. Tidak hanya mengoperasikan kembali Jalan Rajawali, kawasan sekitarnya dapat dijadikan polder. “Polder justru lebih berguna saat kawasan sekitar Jalan Rajawali tergenang banjir,” jelasnya.
Selain itu, lahan eks Bandara Temindung dinilai memadai untuk dibangun ruang terbuka hijau (RTH) seperti taman. “Berpotensi menjadi objek pariwisata baru. Itu kalau terjadi," ucap dia.
Mengenai lahan yang merupakan kepemilikan Pemprov Kaltim, dia menilai perlu pembicaraan serius. Apalagi berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sedangkan Kota Tepian merupakan ibu kota provinsi. Sudah sewajarnya mendapat perhatian lebih. “Tidak perlu menghibahkan lahan. Kerjakan saja sama-sama pasti bisa," imbuh politikus PDIP itu.
Pengalihan fungsi harus cepat dilakukan, meskipun banyak warga memanfaatkan untuk berolahraga. Pasalnya, dia kerap mendapat informasi bahwa kawasan tersebut kadang dijadikan sirkuit balapan liar dan aktivitas negatif oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. “Jangan dibiarkan, harus cepat difungsikan,” pungkasnya. (*/dq/ndy/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria