Tanpa sokongan pusat, Kota Tepian niscaya sulit terbebas dari sandera banjir. Kompleksitas masalah membuat biaya bengkak.
=================
SAMARINDA–Banjir menahun yang mendera Samarinda bukan persoalan baru. Diperlukan gebrakan dan langkah besar. Plus suntikan dana. Normalisasi besar-besaran atas Sungai Karang Mumus, Sungai Karang Asam, Bendungan Benanga, dan mengoneksikan sistem drainase yang masif adalah kuncinya.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi di sela tinjauan korban banjir di sejumlah lokasi di Samarinda menuturkan, bencana ini mendapatkan atensi khusus dari Pemprov Kaltim. Apalagi air sudah menggenangi sejumlah titik enam hari terakhir.
"Kami tidak menganggap biasa banjir yang terjadi ini. Hanya, masyarakat Samarinda sudah terbiasa menghadapi banjir. Ini merupakan banjir terbesar kedua setelah 1998," kata dia, kemarin (12/6).
Hadi Mulyadi meninjau warga terdampak banjir di sejumlah tempat di Kecamatan Samarinda Kota kemarin. (RAMAS/PROKAL.CO)
Setidaknya ada 36 ribu lebih penghuni Kota Tepian terdampak banjir saat ini. Atau sekitar 12 ribu kepala keluarga (KK). Tersebar di Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Kota, dan Sungai Pinang.
"Pemprov Kaltim akan bekerja sama dengan Pemkot Samarinda untuk meminta kepada pemerintah pusat agar memberikan perhatian kepada warga yang terdampak banjir," kata Hadi.
Pemkot dan pemprov sepakat meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) turun tangan bahu-membahu mengurai masalah klasik ini. Utamanya membantu proses pendistribusian logistik.
Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dissos) Kaltim telah mendirikan lebih 20 posko tanggap bencana. Makanan, alat-alat kesehatan, obat-obatan, pakaian anak dan bayi, telah didistribusikan secara berkala.
"Perlu saya jelaskan bahwa Samarinda memang dalam catatan, berada di daerah dataran rendah atau di bawah permukaan air. Curah hujan dalam beberapa hari terakhir memang cukup tinggi dan di luar kebiasaan. Ini membuat Samarinda banjir," tuturnya.
Terlepas dari itu, diakui orang nomor dua di Pemprov Kaltim itu, beberapa faktor lain membuat banjir Kota Tepian lambat surut. Di antaranya, masalah drainase yang buruk, Sungai Karang Mumus yang sudah sangat dangkal dan menyempit, dan Bendungan Benanga tidak berfungsi maksimal.
"Sekarang bendungan itu hanya bisa menampung sepertiga dari kapasitas yang seharusnya. Ke depan, kami akan usulkan pendanaannya untuk dilakukan pengerukan. Begitu juga dengan Sungai Karang Mumus, nanti akan dinormalisasi," sebutnya.
Di sisi lain, kegiatan eksplorasi pertambangan di beberapa sisi Samarinda, utamanya di daerah hulu, cukup memberikan andil besar atas banjir yang mendera ibu kota Kaltim. Begitu juga pembukaan lahan untuk perumahan.
"Masalah perumahan, memang tidak bisa begitu saja diputuskan untuk dibangun atau tidak. Karena ini terkait dengan kewenangan Pemkot Samarinda," ujar dia.
Kendati demikian, Hadi mengimbau Pemkot Samarinda maupun di daerah lain di Kaltim untuk setiap areal yang ditetapkan sebagai resapan air tidak dikeluarkan izin pembangunan perumahan atau permukiman.
Begitu pun izin pertambangan, sambung Hadi, akan dievaluasi ketat dalam beberapa tahun ke depan. "Dalam waktu dekat, akan ada beberapa perizinan pertambangan yang kami evaluasi izin eksplorasinya. Kami minta agar tidak ada kegiatan eksplorasi besar-besaran, agar tidak berdampak pada banjir di Samarinda," imbuhnya.
Untuk penanganan jangka pendeknya, masalah keamanan, kesehatan, logistik, dan tempat pengungsian akan diprioritaskan. "Kalau untuk jangka panjangnya, kami akan melakukan proses pengerukan atau normalisasi besar-besaran terhadap Sungai Karang Mumus, Sungai Karang Asam, Bendungan Benanga, dan drainase di Samarinda," tuturnya.
Itu semua dirasakan belum cukup mengurai benang kusut banjir Kota Tepian. Samarinda sebagai bagian dari wilayah calon ibu kota Indonesia, Hadi menginginkan ada partisipasi pendanaan dari pemerintah pusat.
Pengentasan banjir di Samarinda memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Seperti normalisasi Sungai Karang Mumus, pemerintah perlu merelokasi ribuan warga dari bantaran sungai.
Warga Betapus bermain di areal yang tergenang.
"Ada sekitar 7 ribu masyarakat yang harus direlokasi. Masalah regulasi yang menghambat itu akan coba kami evaluasi," ungkap Hadi.
Itu belum termasuk persoalan lahan, pelebaran drainase, dan penataan kawasan lain sebagai daerah serapan air. Tanpa dukungan pemerintah pusat, maka akan sangat sulit mewujudkan Samarinda bebas banjir.
"Menurut catatan tim analisis kami, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun untuk menangani banjir Samarinda. Pemprov dan Pemkot Samarinda tidak memiliki dana yang cukup untuk itu. Karena itu, kita berharap dukungan dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Sementara itu, bencana banjir yang melanda Kota Tepian, turut berdampak pada lumpuhnya perekonomian. Kerugian dari dampak bencana tersebut pun ditaksir mencapai puluhan miliar hingga triliunan.
Tidak sedikit usaha yang mandek. Mulai skala kecil hingga besar. Baik kegiatan UMKM maupun sektor jasa. Termasuk bisnis penjualan pakaian di sejumlah mal.
"Iya, kerugian akibat bencana banjir nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Toko, ruko, kafe, perkantoran, swalayan, dan tempat pusat-pusat perbelanjaan hampir semuanya tutup. Termasuk kegiatan transportasi juga lumpuh," sebut Kepala BPBD Kaltim Frederik Bid.
Perlahan-lahan banjir yang menggenangi beberapa daerah Kota Tepian mulai surut. Cuaca panas mendukung, di titik-titik tertentu ketinggian air turun pada kisaran 5–10 cm. Namun, air pasang Sungai Mahakam juga membuat kawasan lain ikut terdampak.
Kaltim Post menelusuri langsung beberapa titik yang masih terendam banjir. Kawasan pedalaman Lempake, yang sebelumnya tergenang hingga pinggang orang dewasa, kini sudah tak lagi ada banjir. Namun, air di sungai masih meluber hingga pekarangan rumah warga.
Begitu pula kawasan Betapus, Samarinda Utara. Jalanan semenisasi yang menghubungkan kawasan Bengkuring dengan Gunung Lingai, bak berubah lautan. Kawasan tersebut bahkan berubah menjadi wahana air masyarakat sekitar. Padahal, sisi kanan dan kiri jalan adalah ratusan hektare sawah yang menunggu proses panen.
Begitu pula di beberapa kawasan Gunung Lingai, Sungai Pinang. Ketinggian air yang semula selevel dada orang dewasa sudah mulai turun sedikit-sedikit.
Akmaludin, warga sekaligus relawan menuturkan, bantuan makanan siap santap sudah cukup banyak datang dari mana-mana. “Kebutuhan mendesak lainnya seperti obat gatal, popok bayi, dan pembalut. Termasuk lilin karena listrik belum normal,” ujarnya. Segelintir awak media yang bertugas di Samarinda, kemarin juga ikut menyumbang makanan siap saji dan obat-obatan termasuk susu khusus anak kecil.
Frederik Bid menjelaskan, banjir memang mengalami penurunan. “Benar, tapi belum signifikan,” ujarnya. Meski begitu, air yang turun belum bisa cepat. “Pekan ini masih ada genangan,” sambungnya. BPBD Kaltim juga belum bisa berbuat banyak dengan banjir yang sudah sepekan melanda ibu kota Kaltim.
Frederik yang juga sudah meninjau Bendungan Benanga menuturkan, turunnya air bergantung faktor cuaca. “Mudahan saja tidak ada hujan lebat lagi, karena kalau kembali hujan debit air tampung di bendungan pasti juga meningkat, sehingga surutnya lama,” tegasnya.
Dia menuturkan, yang sedikit membuat pihaknya khawatir dan cukup riskan adalah kondisi Bendungan Benanga yang airnya sudah mulai penuh. Dari pantauan terakhir tim BPBD, batas air di tempat itu sudah mulai menyentuh garis batas merah. Apabila hujan terus di hulu, airnya bisa meluap.
"Yang juga menjadi kekhawatiran kami adalah intensitas hujan di beberapa daerah di Kaltim masih cukup tinggi. Kalau kondisi itu masih terus terjadi, maka luapan air yang ke Samarinda akan terus naik. Kami berharap cuaca segera normal kembali," pungkasnya. (*/drh/*/dra/dwi/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria