Sebaran sekolah di Samarinda dianggap kurang merata. Karena itu, penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini masih juga menimbulkan polemik. Konsentrasi sekolah favorit pun banyak di perkotaan.
SAMARINDA–Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Laila Fatihah menuturkan persoalan PPDB kali ini ada beberapa penyebab. Yakni, selain sebaran tidak merata, pola pikir masyarakat masih mencari sekolah favorit. Jadi, ada dua hal yang mesti diperbaiki.
“Seperti yang gedung sekolahnya bagus dan menghasilkan lulusan-lulusan berprestasi. Jadi, kadang kami usahakan dahulu supaya sekolah-sekolah ini terlihat bagus, misalnya, perbaiki gapura sekolah. Sumbernya dari dana aspirasi kami,” terang Laila.
Mengambil contoh Samarinda Seberang yang hanya memiliki dua SMP negeri. Padahal, kecamatan ini dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim memiliki kepadatan penduduk 5.145 tiap kilometer persegi. Walhasil, Samarinda Seberang menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi nomor dua di Samarinda setelah Samarinda Ulu yang mencetak angka 6.140 tiap kilometer perseginya.
DPRD pun telah memberi masukan kepada Pemkot Samarinda agar sekolah-sekolah diperbanyak untuk mengakomodasi anak-anak. Khususnya di kawasan pinggiran. Sebab, dia sempat mendapat laporan dari orangtua siswa, anaknya tidak bisa diterima sekolah. Sebab, jarak rumahnya jauh dari sekolah.
“Sedangkan, dia tinggal di Sengkotek (Loa Janan Ilir) dan di Sengkotek memang tidak ada SMP negeri. Adanya di simpang tiga, Harapan Baru, dan Rapak Dalam,” imbuhnya.
Dia menambahkan, membuka sekolah-sekolah baru juga berkaitan dengan sumber daya manusia. Sebab, banyak guru yang mengeluh ketika ditugaskan di pinggiran Samarinda, macam Palaran atau Loa Janan Ilir. Padahal, menurut dia, di Samarinda aksesnya lebih baik.
“Selama masih bisa ditempuh kendaraan, bukan masalah. Dibandingkan daerah lain di pedalaman yang harus lewat sungai,” pungkasnya. (*/nyc/ypl/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria