JAKARTA – Ribuan pengungsi masih antre di Bandara Wamena, Papua. Sampai kemarin (29/9), TNI AU masih terus mengangkut masyarakat yang ingin keluar dari Wamena melalui Jayapura. Rencananya dua pesawat Hercules berkapasitas 150 penumpang akan ditambah. Sehingga proses pengangkutan masyarakat lebih cepat.
Komandan Lanud Silas Papare Marsekal Pertama TNI Bowo Budi Santoso menjelaskan bahwa saat ini instansinya memaksimalkan dua Hercules yang ada. ”Masing-masing empat sortie per hari,” ungkap dia kepada Jawa Pos. Dengan begitu minimal sebanyak 1.200 penumpang bisa mereka angkut setiap hari. Dengan catatan tidak ada gangguan cuaca.
Bowo menekankan, keselamatan dan keamanan masyarakat tetap jadi prioritas. Mengingat cuaca di langit Papua cenderung cepat berubah-ubah. Selain membawa masyarakat dari Wamena ke Jayapura, dua Hercules masih mendistribusikan bantuan untuk masyarakat. ”Barang-barang yang di sini (Jayapura) dirasa cukup digeser ke Wamena,” imbuhnya.
Jenderal bintang satu TNI itu mengakui, aparat keamanan membuka posko. Baik di Lanud Silas Papare maupun Bandara Wamena. ”Saat ini ada 102 ya. Yang tercatat keseluruhan 458 pengungsi,” kata dia. Sebagian besar yang bertahan di Lanud Silas Papare adalah pendatang dari luar Papua. ”Mereka yang nggak punya famili kami tampung,” tambah dia.
Walau sudah tidak ada perusuh dan mulai membaik, kondisi di Wamena terus dipantau. Terakhir, dia bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bertolak ke Wamena. Mereka sengaja datang ke sana untuk melihat langsung masyarakat asal Sumatera Barat. ”Saya datang ke Papua itu melihat kondisi yang sebenarnya,” kata Nasrul saat diwawancarai Jawa Pos.
Sedikitnya ada 1.800 masyarakat asal Sumatera Barat berada di Wamena dan Jayapura. Dalam kerusuhan di Wamena beberapa waktu lalu, sembilan di antaranya meninggal dunia. Delapan sudah dipulangkan ke Padang, satu lainnya dimakamkan di Wamena. Menurut Nasrul, sekitar 500 masyarakat asal Sumatera Barat meminta bantuan untuk dipulangkan ke Padang.
Dari angka tersebut, 172 di antaranya sudah berada di Jayapura. Sisanya masih di pengungsian di Wamena. ”Sekarang kami lagi mendata mana yang mau pulang mana yang tidak,” kata dia. Pendataan itu dilakukan lantaran angka 500 orang masih perkiraan. Untuk memastikan, perlu data akurat. Sehingga bisa dikoordinasikan dengan aparat setempat.
Nasrul mengakui, sebagian di antara masyarakat asal Sumatera Barat yang ingin kembali ke Padang sudah kehilangan harta benda. Sehingga mereka memilih pulang kampung. Dengan jumlah yang tidak sedikit, dia mengakui butuh ongkos yang besar untuk memunglangkan mereka. Karena itu, selain uang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ada urunan untuk mereka.
Menurut Nasrul, saat ini masyarakat Sumatera Barat sudah menggalang dana. ”Seluruh masyarakat Minang yang ada di Indonesia, mereka iuran. Membantu, menyumbang untuk biaya pemulangan ini,” terang dia. Dia menyebut, banyak masyarakat ingin keluar dari Wamena karena merasa trauma dengan kerusuhan yang terjadi.
Bukan hanya masyarakat pendatang dari luar Papua, masyarakat asli Papua juga tidak sedikit yang berbondong-bondong meninggalkan Wamena ke kota lain. Dari pengamatan Nasrul, Wamena kemarin seperti kota mati. Banyak bangunan di pusat kota yang terbakar. ”Tidak ada aktivitas apa-apa, semua orang mengungsi,” kata dia.
Kondisi menjadi lebih tidak karuan lagi karena masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh kabar bohong. Misalnya, sekolah diliburkan sampai akhir tahun. Padahal tidak demikian. ”Bahkan saya ketemu pendamping desa. Sementara mereka keluar (Wamane) dulu. Karena nanti mereka ingin makan susah juga tidak ada yang jual,” bebernya.
Dari parlemen, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menuturkan bahwa dirinya sangat menyayangkan kerusuhan yang terjadi di Wamena. ”Kami sangat menyesalkan kejadian tersebut,” kata dia. Apalagi banyak warga Minang yang menjadi korban. Menurut Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu, orang Minang adalah warga cinta damai dan selalu berprinsip “Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.”
Fadli pun meminta aparat keamanan dan pemerintah setempat bergerak cepat memastikan keamanan dan keselamatan semua orang yang ada di Wamena. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus bisa melindungi dan memastikan keamanan masyarakat Minangkabau, juga etnis pendatang lainnya, yang bertahan di Wamena. Jaminan keamanan dan keselamatan itu penting, agar konflik dan kerusuhan tidak memancing konflik lebih luas.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah dan aparat keamanan mestinya menggunakan pendekatan yang hati-hati. Semua pihak harus mendorong terjadinya resolusi konflik. "Kerja sama yang terjadi antara pemerintah Provinsi Papua dengan Provinsi Sumatera Barat dalam menangani para korban, saya kira sudah bagus dan bisa meredam konflik ini agar tak meluas," tuturnya.
Fadli juga meminta semua tokoh, baik tokoh Minang maupun tokoh Papua, baik yang ada di Papua maupun di Jakarta, agar bisa segera duduk bersama untuk menenangkan masyarakat, terutama untuk memastikan agar tidak muncul kesalahpahaman dan prasangka pasca-konflik kemarin. ”Kita harus sama-sama berkepentingan konflik tersebut tidak merembet ke mana-mana,” tutur dia.
Dia berharap kasus itu segera diselesaikam agar tidak muncul kegelisahan di kalangan para perantau di Papua. Perdamaian adalah buah ikhtiar bersama. Tak boleh lagi ada diskriminasi agama, suku, golongan, maupun etnis tertentu. ”Dan negara harus hadir dalam melindungi warganya sebagai amanat konstitusi,” tegasnya.
Maraknya aksi eksodus di Wamena mendapat respon Istana. Deputi IV bidang Polhukam Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodawardhani mengakui, gelombang eksodus di Wamena tidak bisa dihindari untuk saat ini. Sebab, masyarakat sendiri yang menghendaki meninggalkan Wamena untuk sementara waktu. Oleh karenanya, pemerintah berupaya memfasilitasi keinginan tersebut.
”Pemerintah telah memfasilitasi ini dengan menyediakan hercules," ujarnya kepada Jawa Pos. Wanita yang akrab disapa Dani itu menambahkan, sikap pemerintah terhadap kondisi keamanan di Wamena sudah jelas. Memberikan perlindungan semaksimal mungkin terhadap warga. Baik orang asli papua (OAP) ataupun para pendatang yang menetap di sana.
Oleh karenanya, terhadap pihak yang melakukan anarki, perusakan fasilitas publik, dan kekerasan yang mengakibatkan luka maupun kematian, presiden telah meminta kapolri untuk menindak tegas secara hukum. Dan berdasarkan info yang dihimpun istana, dari kasus kerusuhan di Wamena sudah ditahan beberapa orang yang diindikasikan sebagai aktor pemicu kerusuhan. ”Sekarang sedang didalami kasusnya,” imbuhnya.
Disinggung soal pelayanan dan fasilitas publik yang terganggu, kata Dani, presiden sudah memerintah jajaran terkait untuk mempercepat proses pemulihan. Sehingga pelayanan bisa berjalan dan situasi bisa kembali normal. Kemudian untuk instansi yang masih memungkinkan, diharapkan tetap membuka pelayanan publik. ”Presiden juga menhimbau semua pihak menahan diri untuk menghindari percikan konflik yang masif,” pungkasnya.
Sementara Itu, Dirjen Politik dan pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo tidak banyak berkomentar saat dikonfirmasi mengenai kondisi pemerintahan dan layanan publik di Wamena. Dia hanya mengklaim bahwa pemerintahan di kabupaten tersebut relatif tidak terganggu. ”Alhamdulillah masih berjalan dengan baik,” terangnya saat dikonfirmasi kemarin.
Pun demikian saat disinggung mengenai terbakarnya kantor Bupati Wamena. Kebakaran itu diyakini tidak sampai menganggu jalannya pemerintahan di Wamena. ”Kan tidak semuanya terbakar,” lanjut Soedarmo yang rencananya bakal pensiun hari ini tersebut. Sehingga, pelayanan publik harus tetap berjalan.
Menyikapi kondisi di Wamena, Kementerian Sosial telah menyerahkan bantuan. Plt Kepala Biro Humas Kemensos Sonny W Manalu menegaskan bahwa bantuan yang dikirim senilai Rp 3,4 miliar. ”Ini lagi proses pengiriman,” ungkapnya. Dana tersebut nantinya digunakan untuk pendirian pengungsian. Salah satunya untuk pembuatan dapur umum dan pakaian untuk pengungsi. Selain itu, sejumlah Rp 500 juta lainnya digunakan untuk bantuan ekonomi usaha produktif. ”Belum santunan untuk yang meninggal,” katanya. Ada 33 santunan yang diberikan kepada ahliwaris. Masing-masing mendapatkan santunan Rp 15 juta. (byu/far/lum/lyn/syn)
Editor : izak-Indra Zakaria