BALIKPAPAN–Kawasan penyangga ibu kota negara (IKN) baru diharapkan dapat dikembangkan menjadi daerah kreatif. Karena itu, mulai sekarang perlu dilakukan persiapan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dengan menciptakan ekosistem berupa kampus maupun pelatihan. Terutama di Balikpapan dan Samarinda.
Persoalan itu menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Balikpapan pada Jumat (28/2). Kunjungan kerja pada masa reses persidangan kedua tahun 2019–2020 ini dilakukan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan. Acara itu dihadiri oleh Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.
Rombongan Komisi X dipimpin Dede Yusuf. Dia mengatakan, calon IKN yang direncanakan pemerintah pusat mengusung forest city dengan konsep modern, smart, dan green city. Dengan desain yang sudah futuristik, tentu memerlukan SDM kreatif yang harus dipersiapkan sejak dini. “Jangan sampai (IKN) jadi mercusuar baru tapi sekelilingnya masih konvensional. Tentu harus mulai berbicara digitalisasi, 4.0 dan eco planning,” kata wakil ketua Komisi X DPR RI tersebut.
Wakil Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang turut dalam rombongan menambahkan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih fokus pada penyediaan lahan kawasan inti pusat pemerintahan IKN baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), hingga Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Setelah itu, barulah pemerintah pusat memfokuskan pada aspek sosial.
“Jadi bukan hanya aspek infrastruktur saja. Tapi dampak sosial, antara lain penyiapan SDM supaya tidak ada konflik dan kecemburuan sosial,” kata anggota DPR RI dapil Kaltim ini. Dia menambahkan aspek budaya juga perlu mendapat perhatian. Yang erat kaitannya dengan pariwisata. Jika pemerintah pusat mampu mempertahankan budaya Kaltim sebagai simbol keberagaman Indonesia, maka akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk pengembangan IKN yang akan datang.
“Jadi bukan hanya futuristik, tapi juga menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Ini aja yang kita dorong,” terang politikus Partai Golkar ini. Menurut dia, langkah-langkah penyiapan SDM itu dilakukan secara bertahap. Karena secara otomatis, pariwisata menjadi satu sektor yang akan mendapatkan kesempatan yang luar bisa untuk berkembang. “Sekarang saja baru menjadi calon IKN, sudah banyak orang yang datang. Sampai susah nyari hotel kalau ke Balikpapan. Ini sekarang full beberapa hotel. Kita juga susah,” selorohnya.
Kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang membidangi Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif ini diikuti tujuh orang. Tujuan sebenarnya adalah menggali masukan melalui pemerintah daerah terkait. Agar dapat dilakukan sinkronisasi dengan mitra kerja Komisi X DPR RI. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Salah satunya, menyerap aspirasi kampus merdeka dan penghentian ujian nasional (UN).
“Karena banyak kampus rombongan ke Komisi X. Mereka tidak sanggup kalau mengerjakan ‘Kampus Merdeka’ dengan sistem terburu-buru. Di mana (perguruan tinggi) swasta belum tentu bisa bertahan. Beda dengan perguruan tinggi negeri,” ucap Dede Yusuf. Apalagi dari segi penerima mahasiswa baru, perguruan tinggi swasta acap kali kesulitan menerima calon mahasiswa baru.
Lanjut dia, seleksi penerimaan di perguruan tinggi negeri menerapkan sistem empat hingga lima kali penyaringan. Sehingga hanya calon mahasiswa yang tidak lolos pada seleksi perguruan tinggi negeri yang memiliki kuliah di perguruan tinggi swasta. Tentunya dengan kemampuan membayar yang relatif kecil. “Ini yang menjadi perhatian kami. Makanya kami perlu menghimpun masukan dari daerah. Sebagai bahan pembahasan dengan pemerintah nantinya,” tandas dia. (kip/riz/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria