BALIKPAPAN – Pemerintah tetap memprioritaskan pemindahan ibu kota negara (IKN). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menegaskan, megaproyek senilai ratusan triliun itu masuk prioritas nasional (PN). Yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah tahun depan.
Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pengembangan Regional Rudy Soeprihadi Prawiradinata saat konferensi pers daring Musrenbangnas 2020, Kamis (30/4). Ada tujuh prioritas nasional yang diagendakan.
Saat pandemi Covid-19, pemerintah memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu. Antara lain, ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, SDM berkualitas dan berdaya saing, serta infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. (selengkapnya lihat grafis)
“Fokus di 2021 adalah empat PN tadi. (Pemindahan) IKN masuk PN 2 (pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan),” kata Rudy.
Dengan demikian, dia memastikan, tujuh prioritas nasional yang masuk dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2021 tetap berjalan. Termasuk tahapan pemindahan IKN ke Kaltim. Yang saat ini masih dalam tahapan lelang penyusunan masterplan atau rencana induk pembangunan ibu kota anyar di sebagian wilayah PPU dan Kukar.
“Termasuk juga IKN tetap berjalan. Memang kita sekarang masih berproses di software-nya. Persiapan-persiapan tetap kita laksanakan karena sudah berproses sebelumnya. Nanti di 2021 tentunya disesuaikan,” ucapnya.
Lantaran fokus pembangunan pada RKP 2021 adalah pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, lalu reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman nasional, serta reformasi sistem ketahanan bencana, maka pemindahan IKN tidak menjadi fokus utama.
“Mungkin yang basic-basic-nya saja yang disiapkan. Termasuk penyiapan infrastruktur dasar. Namun, itu masih belum. Perlu kita sesuaikan. Perlu kita pertajam karena kita masih menyelesaikan masterplannya. Urban design-nya pun masih difinalkan,” pungkas pria berkacamata ini.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak menambahkan, pihaknya masih menunggu masterplan untuk pembangunan IKN. Namun, berbagai infrastruktur di Kalimantan atau di sekitar calon IKN tetap mendapat perhatian pemerintah pusat.
Dia mencontohkan, Tol Balikpapan-Samarinda yang sudah dikerjakan sejak lima tahun lalu, ditargetkan rampung tahun ini. “Tentunya akan kita teruskan. Karena itu akan nyambung ke dekat (IKN), apabila pembangunannya sudah dimulai,” kata dia dalam konferensi pers daring tersebut.
Lanjut dia, pembangunan sarana penunjang air bersih juga telah disiapkan sejak dulu. Dengan menyiapkan rancangan pembangunan bendungan atau DAM untuk menunjang sumber air bersih di IKN. Salah satunya, rencana pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi senilai Rp 676 miliar yang saat ini dalam tahapan lelang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Jadi, pembangunan di sekitarnya yang sudah kita rencanakan tentunya bakal dipercepat sebagai bagian pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Jadi, apabila nanti IKN-nya sudah terbangun, akan sedikit lebih mudah kita memanfaatkannya,” tutup Kennedy.
Diwartakan sebelumnya, Bappenas sempat menjadi sorotan lantaran tetap melanjutkan tahapan pemindahan IKN saat pandemi Covid-19. Itu dibuktikan dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyusunan masterplan dengan anggaran jumbo.
Berdasarkan laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, paket kegiatan tersebut dengan metode penunjukan langsung itu memiliki nilai pagu Rp 85 miliar. Dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 69,99 miliar. Tanggal pembuatannya 24 Maret 2020.
Saat ini tahapan kegiatannya adalah evaluasi penawaran. Yang telah dimulai sejak 30 April hingga 6 Mei 2020. McKinsey Indonesia menjadi satu-satunya peserta dengan harga penawaran Rp 69,99 miliar. Sesuai nilai HPS.
McKinsey Indonesia sebelumnya menjadi pemenang lelang Studi Kelayakan Teknis Calon Lokasi Pemindahan IKN Tahun Anggaran 2019. Lelang dengan pagu Rp 24,998 miliar dan nilai HPS Rp 24,99 miliar berakhir pada 14 Oktober 2019. Harga penawaran yang diajukan Mckinsey Indonesia dan disetujui adalah Rp 24,987 miliar. (kip/dwi/k16)
Agenda Pembangunan Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2021
PN 1 : Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN 2 : Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
PN 3 : SDM berkualitas dan berdaya saing
PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN 5 : Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6 : Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
PN 7 : Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Keterangan : PN 1, PN 3, PN 5, dan PN 6 memperoleh penekanan pada 2021, untuk pemulihan terhadap pandemi virus corona.
Sumber : Bappenas RI
Editor : izak-Indra Zakaria