SAMARINDA–Peta politik Kota Tepian mulai membentuk kutubnya. Komposisi koalisi mulai bermunculan seiring dikantonginya surat keputusan (SK) diusung parpol. Figur yang bakal melaju ketika karpet merah pendaftaran dibuka KPU pada 4–6 September nanti pun mulai terang-benderang terlihat.
Teranyar, beredar luas poto SK DPP Demokrat yang akan mendukung duet Barkati-Darlis Pattalongi untuk maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda dalam Pilkada Serentak 2020. SK tertanggal 22 Juli 2020 dengan Nomor 136/SK/DPP.PD/VII/2020 langsung ditandatangani Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal DPP Teuku Riefky Harsya.
Dikonfirmasi ihwal ini, Sekretaris DPD Demokrat Kaltim Edi Rusani membenarkan hal itu. Namun, partai berlambang mercy di Kaltim masih menunggu tembusan SK itu. “Informasi sementara iya. Kami masih menunggu tembusannya,” aku dia, (22/7). Selepas SK diterima DPD, lanjut Edi, barulah Ketua DPD Demokrat Kaltim Syaharie Jaang dan Ketua DPC Demokrat Samarinda Viktor Juan merilis secara resmi kandidat yang mereka usung dalam suksesi demokrasi di Samarinda.
“Nanti diumumkan secara resmi beserta calon yang diusung,” singkatnya. Sementara itu, upaya konfirmasi soal terbitnya SK dari Demokrat ke Barkati atau Darlis belum mendapat respons. Seorang sumber media ini yang bersama keduanya mengurus SK itu di DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, pusat mengungkapkan bakal calon wali kota dan wakil wali Kota Samarinda sudah beberapa hari di ibu kota.
Pertemuan dengan ketua umum, sekretaris jenderal, hingga Badan Pemenangan Pemilu DPP sudah ditempuh sejak awal Juli. “Pertemuan tadi (kemarin) ada pembahasan sedikit. Intinya surat sudah jadi dan siap diteken,” aku sumber yang enggan diwartakan ini. SK itu diterima duet dengan jargon Badar ini sekitar pukul 15.30 WIB. Selepas keduanya berdiskusi seputar visi-misi yang bakal diusung dalam pilkada nanti. Dengan hadirnya SK Demokrat ini, Barkati-Darlis Pattalongi otomatis telah mengantongi sembilan kursi. Lima milik Demokrat dan empat dari PAN.
Sesuai syarat minimal keterwakilan di DPRD Samarinda yang ditetapkan KPU.
Duet ini sudah lebih dulu mengantongi SK pencalonan dari PAN. Partai matahari putih langsung memplot dukungan untuk keduanya sejak 31 Maret lalu. “Sudah cukup tinggal cari rekan (partai koalisi) lain yang mau bergabung,” singkat sumber ini. Sejauh ini, petarung yang siap maju baru duet Andi Harun-Rusmadi yang punya peluang besar dengan koalisi “gajah” yang dibentuknya.
Hingga kini, klaim Andi Harun, ada enam partai dengan total 20 kursi keterwakilan di parlemen. Gerindra, PKS, PPP, PKB, Hanura, dan NasDem. Lalu ada Erwin Izharuddin-Apri Gunawan yang tengah diusulkan untuk diusung banteng moncong putih, PDI Perjuangan. Di jalur perseorangan, sudah ada Zairin Zain-Sarwono yang dipastikan bisa mulus melaju ke pendaftaran bakal calon ke KPU nantinya.
Dari Balikpapan, peta dukungan untuk bakal pasangan calon di Pilwali Balikpapan juga kian mengerucut. Tampaknya, partai politik pemilik suara di legislatif, sepakat mengusung bakal pasangan calon petahana, Rahmad Mas’ud. Sehingga memunculkan peluang calon tunggal melawan kotak kosong pada pesta demokrasi, 9 Desember 2020 nanti.
Hingga kemarin, sudah ada tujuh parpol yang telah merekomendasikan Rahmad Mas’ud untuk maju dalam pilwali. Enam parpol mengusung bakal pasangan calon yang sama, yakni Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz, yang juga wakil ketua I DPRD Balikpapan. Hanya satu partai politik yang merekomendasikan bakal calon wakil wali kota yang berbeda untuk Rahmad Mas’ud.
Adalah Partai Gerindra yang justru merekomendasikan Sabaruddin Panrecalle untuk mendampingi Rahmad Mas’ud. Sebagaimana diketahui, 6 parpol yang merekomendasikan bakal pasangan calon Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz adalah PDIP (8 kursi), PKS (6 kursi), Golkar (11 kursi), Demokrat (4 kursi), dan Hanura (2 kursi). Dengan demikian, jumlah dukungan yang dikumpulkan bakal pasangan calon ini adalah 31 kursi. Sementara syarat bakal pasangan calon untuk diusung oleh partai politik adalah 9 kursi atau 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Balikpapan sebanyak 45 kursi.
Namun, Gerindra yang memiliki 6 kursi di DPRD Balikpapan, justru menerbitkan rekomendasi berbeda untuk Rahmad Mas’ud. Tak ingin, sekadar menjadi pendukung, partai berlambang garuda berwarna emas ini pun mengutus kadernya sendiri. Yakni, Sabaruddin Panrecalle yang juga wakil ketua II DPRD Balikpapan sebagai pendamping Rahmad Mas’ud. Hal tersebut, cukup logis. Mengingat, Gerindra merupakan partai penentu. Dukungan menentukan jumlah pasangan calon pada pilwali Balikpapan 2020.
Seakan memperlihatkan nilai tawar itu, pengurus DPC Gerindra Balikpapan menggelar konferensi pers di sekretariatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Ruko Balikpapan Permai (BP), Balikpapan Kota, Rabu (22/7). Dihadiri Ketua DPC Gerindra Balikpapan Muhammad Taqwa yang didampingi Sekretarisnya Aminuddin serta Bendahara Danang Eko Susanto. Turut hadir Sabaruddin Panrecalle. “Gerindra sebagai partai politik, yang mempunyai jumlah kursi 6, sepertinya tidak ingin melepaskan momentum ini. Sebagai bargaining posisi. Bahwa DPC Gerindra Balikpapan, diperintahkan untuk mengirim kader internal berpasangan dengan Haji Rahmad Mas’ud sebagai calon wali kota,” kata Muhammad Taqwa.
Rekomendasi tersebut dituangkan dalam surat bernomor 06-793/Rekom/DPP-GERINDRA/2020 tentang Rekomdasi Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Periode 2020–2024. Surat tersebut diteken Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum DPP Gerindra dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani pada 22 Juni 2020. Lengkap dengan stempel basah dari DPP Gerindra. Isinya merekomendasikan Rahmad Mas’ud sebagai bakal calon wali kota dan Sabaruddin Panrecalle sebagai bakal calon wakil wali kota. “Rekomendasi ini sudah final. Dan ini menjadi keputusan partai dan perintah untuk kami. Dan harus kami laksanakan,” imbuh ketua Komisi IV DPRD Balikpapan ini.
Muhammad Taqwa melanjutkan, mengenai dinamika maupun konstelasi politik yang ada di Kota Minyak, termasuk koalisi partai politik yang akan mengusung bakal calon wali kota Rahmad Mas’ud nantinya, bukan wewenang DPC Gerindra Balikpapan. Karena hanya menerima perintah DPP untuk menjalankan rekomendasi yang telah diterbitkan untuk bakal pasangan calon Rahmad Mas’ud dan Sabaruddin Panrecalle. Akan tetapi, ketika nantinya Rahmad Mas’ud tidak setuju dengan bakal calon wakil wali kota yang direkomendasikan Gerindra, maka keputusan selanjutnya akan dikembalikan ke DPP. Dan pada akhirnya DPP yang akan menentukan.
Karena rekomendasi dan surat keputusan untuk mendaftar ke KPU diterbitkan oleh DPP. “Kalau dalam perjalanannya setuju, memang itu harapan kami. Ketika di sana tidak setuju, mari kita bicara ulang seperti apa komposisi dari koalisi yang sudah kita bangun selama ini. Politik itu dinamis, masih ada waktu satu bulan. Dalam politik ini, semua bisa terjadi. Bahkan di injury time bisa berubah,” terang Taqwa. Sabaruddin Panrecalle menambahkan, rekomendasi DPP Gerindra merupakan keputusan yang harus dilaksanakan. Jika ada skenario lain, mengenai bakal calon wakil wali kota yang akan diusung koalisi nanti, maka harus disampaikan kembali ke DPP Gerindra.
“Jadi ini sebuah perintah harus dilaksanakan. Jika ada opsi lain dan sebagainya, harus ada komunikasi lagi tingkat DPP. Kami hanya melaksanakan tugas ini,” ujar dia. Sementara itu, terbitnya rekomendasi DPP Gerindra untuk Rahmad Mas’ud dan Sabaruddin Panrecalle, tidak membuat Yaser Arafat, kandidat wali kota lainnya pesimis. Pasalnya, dia meyakini politik bergerak sangat dinamis. Dan semua kemungkinan masih bisa terjadi. Sebelum pendaftaran pasangan calon di KPU, yang dijadwalkan pada 4–6 September 2020.
“Fleksibilitasnya dalam dunia ekonomi disebut dengan volatile. Artinya, tergantung arah mata angin bergerak ke mana nanti,” kata ketua Kadin Balikpapan ini. Hingga saat ini, Yaser pun masih berikhtiar untuk mendapatkan rekomendasi partai politik untuk maju pada Pilwali Balikpapan. Dia pun masih meyakini dapat mengantongi rekomendasi dari Gerindra dan NasDem. Jika mendapat rekomendasi dari dua partai tersebut, dirinya sudah mengantongi 9 kursi untuk mendaftarkan diri ke KPU. Gerindra memiliki 6 kursi dan NasDem memiliki 3 kursi.
“Masih ada sebulan. Biasanya akan terjadi geliat dan akan meruncing pada pertengahan Agustus. Dan bisa berubah seperti tahun 2015. Kita melihat sejarah yang ada di Balikpapan, perkembangan sangat dinamis, menjelang pendaftaran,” yakinnya. (kip/ryu/riz/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria