Jiwa wartawan melekat dalam diri Sarwono. Sejak mahasiswa sudah menjadi ketua Majalah Fitra, hingga akhirnya masuk ke Harian Kaltim Post. Hampir setahun mendalami pekerjaan tersebut, akhirnya berpindah karir menjadi trainer lembaga manajemen terapan Trustco, hingga akhirnya terjun ke dunia politik.
Pilihan tersebut tak salah, selama tiga periode mendapat kepercayaan dari rakyat menjadi anggota DPRD Samarinda, bahkan sempat menjadi wakil ketua DPRD. Keluh kesah warga sudah akrab di telinga pria lulusan Fakultas Pertanian Uniersitas Mulawarman. Bahkan kini maju menjadi bakal calon wawali Samarinda dari jalur independen bersama Zairin Zain, dari sisi pengalaman Sarwono punya jam terbang tak diragukan lagi. Berikut ini wawancara Kaltim Post Uways Alqadrie dengan Sarwono tentang berbagai persoalan di Samarinda.
Kaltim Post: Tiga periode menjadi anggota DPRD Samarinda, keluhan apa yang paling sering terdengar?
Sarwono: Saya menjadi anggota dewan periode 2004-2019. Alhamdulillah rakyat mempercayakan suaranya kepada saya. Banyak yang saya dengar dan perjuangkan selama 15 tahun tersebut. Namun, persoalan banjir, jalan rusak, masalah pendidikan status guru honorer, intensif guru, serta sistem penerimaan siswa saya lihat jadi masalah krusial. Kesehatan pelayanan kesehatan masyarakat, Juga masalah pengelolaan parkir, penataan pasar.
Kaltim Post: Dari program Samarinda bangkit, ada alokasi pembangunan untuk kelurahan berbasis RT sebesar Rp 500 miliar. Bagaimana program tersebut dijalankan?
Sarwono: Kita lakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Pasal 130 Ayat 7, kota yang tidak memiliki desa dianggarkan minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi DAK. Dalam perhitungan kami angka 5 persen tersebut bisa mencapai Rp 500 miliar bahkan lebih.
Dari APBD ada porsi anggaran yang harus distribusikan ke kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui RT. Jadi pemerintah kota tidak melakukan pekerjaan kelurahan. Tugas kepala daerah mengontrol mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pelaporan dengan sistem online.
Bahkan sampai tingkat RT karena untuk pelaksanaannya sampai memberikan pelatihan kepada tenaga teknis yang ada di kelurahan juga ketua ketua RT tentang membuat perencanaan, teknis pelaksanaan, pengawasan sampai pelaporan. Hal tersebut untuk memaksimalkan peran masyarakat berkoordinasi dengan kelurahan dengan biaya ditanggung pemerintah.
Kaltim Post: Tentang program beasiswa pendidikan dan subsidi perlengkapan sekolah, secara spesifik program akan menyasar seluruh pelajar atau hanya kategori tertentu?
Sarwono: Beasiswa pendidikan akan bersinergi dengan pemprov dengan programnya beasiswa tuntas. Sasarannya siswa secara umum yang memenuhi syarat dan kriteria yang disyaratkan. Yang ingin disasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pendidikan secara merata, tidak ada siswa yang tak belajar maksimal karena terkendala teknis sasaran dan prasarana.
Ada banyak pelajar yang mengalami kendala ketika membayar uang perlengkapan sekolah. Angka untuk SMP dan SMTA bisa mencapai Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta. Angka tersebut bahkan bisa lebih untuk sekolah kejuruan. Bahkan beberapa waktu lalu ada mencapai Rp 4 juta. SPP di sekolah negeri sudah gratis, ternyata mereka masih terhalang persoalan membeli perlengkapan sekolah. Jangan sampai mereka tidak bersekolah hanya gara-gara tak mampu membeli seragam sekolah.
Kaltim Post: Meningkatkan insentif guru, tenaga kependidikan dan kesehatan setara UMK menjadi program sumber daya manusia unggulan Samarinda Bangkit, apa yang ingin dicapai dari program tersebut?
Sarwono: Kami ingin memenuhi standar kebutuhan hidup layak kepada warga. Pemerintah telah menetapkan UMK, seharusnya mereka yang bekerja mendapatkan pendapatan sesuai UMK. Diharapkan mereka optimal bekerja sehingga layanan kesehatan meningkat, dan kualitas pendidikan ikut meningkat.
Program tersebut menyasar 5 ribu guru swasta dan guru honor di sekolah negeri yang mempunyai pendapatan di bawah UMK. Nanti tinggal Disdik mendata guru yang layak mendapat insentif tersebut. Angkanya harus sesuai UMK. Mereka harus mendapat perlakuan yang sama dengan guru berstatus PNS. Bisa mengajar dengan tenang, tidak memikirkan lagi tambahan penghasilan untuk menghidupi keluarga. Meski pendapatan sesuai UMK pastilah masih jauh dari cukup, namun setidaknya ada upaya pemerintah memberikan kesetaraan pendapatan.
Kaltim Post: Ada program internet gratis untuk pendidikan. Secara spesifik program tersebut seperti apa?
Sarwono: Begini, kalau di luar negeri atau kota besar wifi adalah sudah merata di banyak tempat. Saya ingin di tempat-tempat umum juga memiliki akses wifi secara gratis. Termasuk harus ada di sekolah dan taman-taman kota. Kalau itu bisa diwujudkan, tentu tak ada masalah bagi siswa ketika harus mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan tugas guru. Persoalan kesulitan paket juga bukan masalah lagi. Program tersebut harus menyentuh hingga daerah pinggiran kota.
Kaltim Post: Dari sisi birokrasi dan pelayanan publik ada program pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bagaiman program tersebut dijalankan?
Sarwono: APBD disusun pemerintah dan DPRD, disahkan bersama, tapi setelah ditetapkan publik berhak tahu sehingga masyarakat bisa sama sama mengawasi program pemerintah. Semakin banyak yang mengawasi tentu proyek bisa bebas dari KKN.
Kaltim Post: Bagaimana Zairin-Sarwono berbagi tugas kelak?
Sarwono: Sudah ada pembagian tugas antara Zairin dan Sarwono kalau Allah SWT berkehendak menetapkan menjadi pemimpin Samarinda periode 2021-2026. Masing masing ada porsinya. Antara wali kota dan wakil tak bisa dipisah, saling menutupi, melengkapi. Pembagian tugas sesuai tupoksi kepala daerah.
Kaltim Post: Penataan tepian Sungai Mahakam masih jauh dari harapan, bagaimana Zairin-Sarwono akan menata Kawasan tersebut?
Sarwono: Sungai adalah kekayaan daerah sangat potensial dan berharga, tentu sangat menarik jadi wisata unggulan jika ditata dengan baik. Kami sudah menyiapkan rancangan penghijauan, tidak sebatas pohon kayu tapi juga tanaman produktif seperti buah-buahan yang bisa dinikmati masyarakat, taman dilengkapi wifi. Pedagang diminta kreatif dan pro lingkungan, jadi porsi untuk ekonomi kerakyatan juga kami perhatikan. Tentu kami ingin pedagang juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Mereka harus tunduk pada aturan yang kita buat agar semuanya terasa nyaman dan aman.
Kaltim Post: Sarwono-Zain menjadi satu-satunya calon perserorangan yang maju. Bagaimana Zairin-Sarwono melihat peluang menang melawan partai besar yang mendukung dua kandidat yang ada?
Sarwono: Kami optimistis karena calon independen langsung didukung masyarakat dengan bukti dukungan tertulis. Masyarakat punya calon secara langsung, masyarakat bisa mengusung. Kami merasa punya amanah besar karena langsung berinteraksi masyarakat, didukung masyarakat bahkan sosialisasi pian dibantu masyarakat secara langsung. Angka dukungan yang mengalir juga luar biasa mencapai 60 ribu-an, namun yang disahkan KPU samarinda hanya 51 ribu-an. Sebenarnya jumlah yang kami pegang jauh lebih besar, makanya kami semakin optimis bisa bersaing dengan calon dukungan partai.
Kaltim Post: Samarinda adalah kota yang sangat sumpek. Panjang dan lebar Jalan yang tak bertambah meski jumlah kendaraan bertambah setiap tahunnya. Solusi apa yang hendak ditawarkan dari program mengatasi kemacetan di Kota Tepian?
Sarwono: Pembangunan diarahkan ke utara dan selatan Samarinda. Bisa juga membuat pemukiman kota baru yang leih ramah lingkungan. Di kawasan baru tersebut, secara infrastruktur harus jauh lebih baik, mampu menjawab perkembangan kota 50-100 tahun mendatang. pemukiman baru dipastikan dapat dukungan jalan, listrik, serta air yang lebih memadai.
Kaltim Post: Mohon diceritakan keseharian Sarwono?
Sarwono: Aktivitas sebagaimana umumnya, bersama keluarga, mendampingi anak-anak di masa pandemic Corona. Saya masih senang membersihkan rumah. Olahraga saya jogging, relatif bisa kapan saya Ketika ada waktu senggang. Saya penikmat gado-gado, bakso dan nasi goreng nasi goreng. Hobi saya bercocok tanam dan membuat taman kecil-kecilan. (adv)
Editor : izak-Indra Zakaria