JAKARTA- Virus Korona menyebar cepat di komplek parlemen, Senayan. Sampai saat ini sudah ada sekitar 40 orang yang terjangkit Covid-19. 18 orang diantaranya adalah anggo-ta DPR RI. Namun, gedung wakil rakyat tetap dibuka dan tidak di-lockdown.
Selain 18 anggota DPR yang positif Covid-19, ada juga 22 staf dan tenaga ahli juga terpapar virus yang sudah banyak menelan korban itu. Jadi, total ada 40 penghuni gedung DPR yang di-nyatakan positif terkena Virus Korona.
Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan, sampai sekarang belum diketahui dari mana 18 anggota dewan dan 22 staf dan tenaga ahli tertular virus. Namun, yang jelas pihak Kesetjenan DPR terus melakukan sterilisasi untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan parlemen. "Kami terus berupaya mencegah penularan," terangnya (7/10).
Menurut Indra, walaupun banyak penghuni gedung DPR yang terpapar virus, tapi pihaknya ti-dak akan melakukan lockdown atau menutup komplek parlemen. Kesetjenan hanya membagi tugas pegawai antara yang bekerja di rumah dan yang datang ke DPR. "Ini untuk mengurangi jumlah pegawai yang hadir," terangnya.
Indra menyatakan, saat ini DPR telah melakukan sterilisasi ruangan para anggota dewan, se-hingga bisa mengurangi penyebaran virus Korona. Dilakukan penyemprotan disinfektan di ruang kerja para anggota. "Sekarang para anggota DPR kan juga sedang reses," tutur dia.
Gubernur DKI Anies Baswedan menuturkan, kegiatan di Gedung DPR RI Senayan harus dihentikan sementara. ’’Ketentuannya, bahwa ketika ada kasus positif, maka di tempat itu kegiatan harus dihentikan selama tiga hari. Itu ketentuan yang harus dilaksanakan,’’ ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat kemarin.Sebagai dasar kebijakan itu, Anies sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta.
Meski begitu, Anies menjelaskan bahwa tidak secara keseluruhan aktivitas gedung di sana yang dihentikan. Melainkan, gedung orang atau anggota DPR yang terpapar Covid-19. Dia lantas memisalkan Balai Kota. Di sana, ada beberapa gedung untuk jajarannya beraktivitas. Di anta-ranya Blok F dan G. Nah, yang terpapar Covid-19 itu merupakan orang yang beraktivitas di Ge-dung Blok G. Maka gedung itulah yang harus ditutup. ’’Gedung yang tidak ada kasus tidak harus ditutup. Jadi bukan ditutup seluruh komplek, tapi yang ditutup di gedung-gedung yang ditemu-kan orang yang positif,’’ jelasnya.
Kepala Satpol PP DKI Arifin menuturkan, akan mengecek terkait kebenaran informasi tersebut. Menurutnya, bila Sekretariat DPR sudah mengetahui ada kasus, maka gedungnya harus segera ditutup untuk sterilisasi. ’’Nanti kami cek dulu. Saya rasa mereka juga sudah tahu itu (gedung) harusnya tutup. Kami akan cek,’’ terangnya.
Selanjutnya, untuk mengetahui apa Sekretariat DPR sudah melaporkan kasus tersebut atau tidak kepada Pemprov DKI, dia mengaku belum tahu. Sebab kewenangannya ada di Dinas Kesehatan DKI.
’’Kalau pelaporan kasus Covid-19 itu adanya di Dinas Kesehatan,’’ katanya.
Tambahan untuk Berita Covid-19 di Kantor-Kantor
Berbeda dengan Komplek DPR, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutuskan lockdown atau tutup sementara. Keputusan itu mereka ambil setelah pelaksanaan rapid test dan swab test di PN Jakarta Pusat dua hari lalu (6/10). ”Yang semula pegawai PN Jakarta Pusat reaktif berjumlah 40 orang meningkat menjadi 61 orang, termasuk pimpinan, hakim,” ungkap Pejabat Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono kemarin.
Tidak hanya itu, aparatur sipil negara (ASN), satpam, dan cleaning service juga termasuk dalam data 61 orang tersebut. Untuk mengantisipasi terjadi penyebaran virus korona, pimpinan PN Ja-karta Pusat memutuskan untuk menutup sementara pengadilan tersebut. Awalnya penutupan itu hanya sampai besok (9/10). Namun diperpanjang sampai Jumat pekan depan (16/10).
Dengan begitu, kata Bambang, PN Jakarta Pusat buka kembali Senin (19/10). Selama ditutup, PN Jakarta Pusat hanya melayani publik secara terbatas. ”Hal-hal yang sifatnya urgen atau sangat penting dan mendesak,” beber Bambang. Keputusan menutup sementara PN Jakarta Pusat juga sudah disampaikan kepada Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta melalui surat. ”Tentang laporan aparatur pengadilan yang terinfeksi Covid-19,” imbuhnya.
Bambang memastikan, pihaknya sudah mendapat balasan surat tersebut. ”Yang pada intinya menyetujui untuk dilakukan lockdown PN Jakarta Pusat dan dilaksanakan work from home un-tuk seluruh aparatur pengadilan di PN Jakarta Pusat,” beber dia. Akibat penutupan tersebut, se-jumlah sidang mau tidak mau ditunda. Termasuk lanjutan sidang dengan terdakwa oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Sementara itu, dari laporan Satgas Penanganan Covid-19 nasional, dilaporkan adanya penuru-nan prosentase pertambahan kasus harian Covid-19. Dari 10 provinsi yang menjadi perhatian utama, 6 provinsi menunjukkan penurunan pertambahan kasus dari pekan sebelumnya.
Sementara 4 provinsi masih mencatatkan pertambahan kasus dari pekan sebelumnya. Jawa Tengah mengalami kenaikan kasus mingguan 1,3 persen. Kemudian Papua dengan 2,4 persen kenaikan kasus, Bali 6,3 persen serta Provinsi Aceh yang mengalami kenaikan kasus tertinggi yakni 12,2 persen dari pekan sebelumnya.
Anggota Tim Pakar Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengungakpan, beberapa provinsi sudah menunjukkan penuruan kasus dari pekan sebelumnya. ”Contohnya Sumut. Pekan terakhir terjadi penurunan minus 3,9 persen jumlah kasus di pekan terakhir dibadingkan jumlah kasus dari pekan sebelumnya,” jelas Dewi kemarin (7/10)
Dwi menyebut bahwa 50 persen kasus di Provinsi Sumatera Utara berasal dari Kota Medan. Sehingga pemerintah setempat sudah tahu dimana untuk menfokuskan penanganan.
Dewi menjelaskan, DKI Jakarta yang sempat mengalami kenaikan tinggi pada pekan-pekan awal September kini menunjukkan penurunan kasus minus 0,8 persen dair pekan sebelumnya. ”Harus kita dorong lagi agar penuranan lebih tinggi lagi. Pekan-pekan sebelumnya cukup signi-fikan terutama di awal september. Terakhir sudah mulai agak menurun,” kata Dewi.
Jawa Barat mengalami peningkatan kasus yang sangat tinggi selama 2 minggu terakhir . Namun kemudian kata Dewi menurun di pekan terakhir minus 28,5 persen. Kenaikan kasus kata Dewi kemungkinan besar disumbang oleh klaster-klaster industri.
Sementara Provinsi Jatim turun minus 8,1 persen. ”Jatim paling tinggi-tingginya bulan Agustus. September lumayan. Sumatera Selatan dari 3 pekan terakhir konsisten turun terus,” jelas Dewi.
Kemudian ada Provinsi Bali yang mengalami kenaikan pada bulan September. Sempat turun di akhir september namun dalam pekan terakhir mencatatkan kenaikan 6,3 persen.
Di sisi lain, penyaluran anggaran program pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19 me-nyisakan waktu tiga bulan. Pemerintah berjanji memaksimalkan sisa waktu di kuartal IV 2020 untuk menggelontorkan dana ke publik agar perputaran uang terus terjadi di masyarakat. Sejum-lah program disiapkan untuk penyaluran tersebut.
Salah satunya adalah perluasan jumlah penerima manfaat bantuan presiden untuk modal kerja usaha kecil dan mikro (UKM). Dari 9 juta menjadi 12 juta UKM penerima manfaat. Mereka ada-lah UKM yang selama ini tidak tersentuh permodalan dari bank. ’’Minggu ini sudah mulai me-nyalurkan untuk 3 juta (UKM) berikutnya,’’ ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di kantor presiden kemarin (7/10). Sebelumnya, bantuan modal untuk 9 juta UKM sudah tersalurkan 100 persen.
Teten mengakui, perluasan jumlah penerima manfaat itu tetap masih belum bisa mengakomodir semua usulan. Sebab, jumlah pelaku UKM yang unbankable diperkirakan mencapai 20 juta orang. meskipun demikian, dia memastikan ada aspek pemerataan antardaerah dalam penyaluran bantuan.
Selain hibah, yang juga menjadi prioritas adalahprogram restrukturisasi pinjaman dan subsidi bunga bagi UKM yang bankable. Subsidi bunga KUR diperpanjang hingga akhir tahun ini. ’’Kini menjadi flat 6 persen hingga 31 Desember,’’ lanjutnya. Sebelumnya, subsidi 6 persen berlaku selama 3 bulan pertama. Kemudian berlanjut 3 persen selama 3 bulan kedua.
Dia berharap para pelaku UKM yang mendapat hibah bantuan modal melanjutkan pengemban-gan usahanya lewat pinjaman KUR. Mumpung bunganya nol persen hingga akhir tahun ini. se-hingga usahanya bisa berkembang.
Sementara itu, Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pihaknya berupaya me-maksimalkan penyaluran anggaran PEN pada kuartal terakhir tahun ini. Selain memaksimalkan bantuan untuk UKM, program lainnya yang akan diperluas adalah bantuan subsidi upah. ’’Sudah disetujui oleh bapak presiden untuk diperluas ke guru-guru honorer,’’ terangnya.
Bantuan sosial lainnya tetap akan berjalan. Seperti program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, dan program lainnya. porsi cukup besar memang akan disalurkan ke bank sebagai kompensasi subsidi bunga bagi UMKM.
Budi menambahkan, bagaimanapun mitigasi kesehatan akan tetap diutamakan. Sehingga bisa menghilangkan rasa takut dan mengembalikan rasa aman. ’’Karena begitu rasa aman timbul, teman-teman kita berani keluar melakukan kontak fisik sehingga roda ekonomi bisa berputar kembali,’’ tutupnya.
Kucuran dana penanganan Covid-19 diantaranya juga mengalir ke pesantren melalui bantuan operasional pendidikan (BOP) pesantren. Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan kucuran BOP Pesantren saat ini memasuki tahap II. Dia berharap pengucuran BOP Pesantren keseluruhan sudah di selesai di tahap III pada 20 Oktober nanti. ’’Bertepatan dengan Hari Santri,’’ kata Zai-nut.
Dia menjelaskan lebih dari 21 ribu pesantren yang mendapatkan bantuan tersebut. Dengan total anggaran mencapai Rp 2,6 triliun. Dia berharap BOP Pesantren itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pesantren. Khususnya untuk program-program penanganan atau pencegahan penu-laran Covid-19.
’’Dengan ini kami berharap pesantren dapat terus memberikan layanan dan bimbingan kepada umat,’’ tutur Zainut. Kemudian dalam memberikan layanan dan bimbingan itu, pesantren juga tetap terjamin keamanannya.
Upaya lain penanganan Covid-19 adalah dengan vaksin. Kementerian Kesehatan menggelar persiapan simulasi uji coba vaksin COVID-19 di Puskesmas Abiansemal 1, Kabupaten Badung. Persiapan dilakukan pada 5 dan 6 Oktober lalu. Lokasi ini merupakan yang kedua setelah sebe-lumnya dilakukan persiapan serupa di Kota Bogor, Jawa Barat.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit M Budi Hidayat memas-tikan bahwa vaksin yang akan diberikan kepada peserta imunisasi aman. Sehingga tidak akan berdampak buruk bagi kesehatan. ”Sekarang sedang diteliti dan diupayakan untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi,” kata Budi.
Lebih lanjut, Budi menjabarkan bahwa persiapan simulasi uji coba merupakan bagian dari ke-siapan Indonesia untuk melakukan vaksinasi massal. Untuk saat ini Kemenkes masih memper-siapkan standar operasional, sumber daya manusia yang akan melakukan, dan logistik tang diper-lukan.
Budi menekankan bahwa keselamatan tenaga kesehatan dan peserta vaksinasi adalah prioritas utama. Oleh karenanya, para tenaga kesehatan yang bertugas diarahkan untuk menggunakan APD level 2 serta apron. Sementara bagi masyarakat harus mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu, menggunakan masker, dan menjaga jarak aman antar peserta.
Dalam tahapan vaksinasi, nantinya peserta akan diskrining terlebih dahulu untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memiliki penyakit komorbid atau tidak. Jika peserta vaksinasi terindi-kasi memiliki penyakit penyerta maka akan diarahkan ke ruang pemeriksaan umum, lalu diberikan surat rujukan ke RS. Sementara bagi peserta yang sehat, dapat menerima vaksinasi tahap pertama.
Usai penyuntikan vaksin, peserta tidak langsung pulang. Peserta harus menunggu selama 30 menit guna melihat apakah ada efek samping atau tidak. Jika vaksinasi tahap pertama sele-sai,peserta akan diimunisasi lagi dua minggu kemudian. (lum/rya/syn/byu/wan/tau/lyn)?
Editor : izak-Indra Zakaria