Prokal.co, Tenggarong - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar fokus pada pengembangan perekonomian di tingkat desa. Hal itu terungkap saat menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi Legislatif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2020, beberapa waktu lalu.
DPRD Kukar menyinggung agar Pemkab fokus terhadap pengembangan perekonomian di tingkat Desa. Ini mengingat perekonomian desa mengalami penurunan drastis dampak pendemi Covid-19.
“Salah satunya, dengan memberikan pelatihan kemandirian bagi masyarakat Desa,” ucap Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi yang membacakan rekomendasi.
Selain itu, Pemkab Kukar bisa memetakan potensi kawasan lumbung pangan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih lahan, dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang bisa merugikan rakyat Kukar.
Sudah saatnya ada gerakan penertiban lahan, untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan tanah,” tegasnya.
Selain itu, dalam mengatur waktu kerja seperti belum terkelola dengan baik. Penumpukan lelang pekerjaan yang terjadi di triwulan III dan IV, sejatinya bisa dilakukan pada triwulan I dan II sudah mulai lelang pekerjaan.
“Jadi triwulan III dan IV, kontraktor fokus selesaikan pekerjaannya, ” ujarnya.
Akibat waktu lelang banyak yang molor, pencairan menumpuk di akhir tahun. Hal ini harus dibenahi Pemkab Kukar dan jangan sampai terulang lagi di tahun ini.
Program revolusi jagung yang digagas Pemkab Kukar juga perlu dievaluasi. Jangan hanya gencar menanam dengan menyuruh petani, tetapi pasca panennya tidak diperhatikan.
“Aspek penjualan juga harus dibantu Pemkab, kasihan petani yang sudah banyak menanam jagung,” tegasnya.
Mendengar masukan dan saran dari DPRD Kukar, Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin yang hadir di sidang paripurna tersebut mengakui masukan-masukan dari DPRD Kukar menjadi catatan tersendiri. Untuk dilakukan pembenahan oleh pemkab. (ADV/RH)
Editor : izak-Indra Zakaria