SAMARINDA-Setelah 1 tahun 8 bulan, Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Kaltim, Selasa (24/8). Pada kunjungan terakhir, yakni Desember 2019, presiden blusukan ke lokasi ibu kota negara (IKN) baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Presiden sebenarnya berjarak cukup dekat dengan Sepaku, namun tidak mengunjungi lokasi IKN baru yang dia pilih pada 24 Agustus 2019.
Walau demikian, presiden tetap menyinggung rencana pemindahan IKN yang sampai saat ini masih belum memiliki dasar hukum. Diketahui, draf rencana Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) hingga kini belum diserahkan pemerintah kepada DPR untuk dibahas. Padahal, pemerintah sebelumnya menargetkan pemindahan IKN dimulai pada 2024. Dalam perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan via tol sekitar pukul 15.33 Wita kemarin, presiden bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Kaltim Isran Noor meninjau langsung sodetan akses jalan menuju IKN.
Sodetan tersebut berlokasi di Km 14, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam). “Kita melihat ini, melihat lebih detail lagi. Karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik,” kata Joko Widodo di lokasi. Mereka juga tampak berdiskusi seraya melihat peta dan meninjau langsung dengan teropong. “Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport (bandara). Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja,” ungkapnya.
Prabowo melanjutkan, lokasi calon IKN di Kecamatan Sepaku merupakan lokasi yang strategis. Menurutnya, harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, sehingga bisa memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi. “Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri,” ungkap menhan. Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Untuk itu, pihaknya juga mendukung rencana tersebut untuk diteruskan.
“Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya. Dan menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang,” jelas Prabowo. Dalam pemaparannya kepada presiden dan menhan, Basuki mengungkapkan, Tol Balsam bisa langsung menuju IKN di Kecamatan Sepaku. "52 kilometer dari Sepaku. Lebar (jalan saat ini) 7 meter. Sudah dicat kuning. Dari Balikpapan pasti cepat lebih dekat. Kawasan inti (kawasan inti pusat pemerintahan IKN baru) lebih didekatkan dengan Balikpapan," kata Basuki.
Menteri PUPR menganalogikan, perjalanan dari Balikpapan ke Sepaku nantinya bakal seperti dari Jakarta ke Bogor. Sehingga, bakal lebih cepat dibanding sekarang. Sementara itu, Isran Noor mengapresiasi penetapan titik simpang sodetan ke arah IKN. Meski presiden tidak menginjakkan kaki di lokasi IKN baru, pembahasan sodetan kemarin dianggap sebuah langkah maju rencana pemindahan IKN. Menurut gubernur, akses yang ditinjau presiden, menhan dan menteri PUPR nantinya memberikan kecepatan bagi mobilitas masyarakat dari Kota Balikpapan dan Samarinda ke arah ibu kota negara.
“Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara, jadi tidak ada masalah dengan lahan,” ujar Isran.
Tak Disinggung dalam Pidato Kenegaraan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tak menyinggung soal pemindahan IKN dalam pidato Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD yang berlangsung Senin (16/8) lalu. Presiden juga tak menyinggung rencana tersebut dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2022 beserta Nota Keuangan. Dengan demikian, presiden sudah dua kali tak menyinggung rencana pindah ibu kota dalam kesempatan yang sama.
Sebab, pada pidatonya tahun lalu, Jokowi juga tak menyinggung soal pindah ibu kota. Jokowi mengutarakan niatan pindah ibu kota negara pada 2019. Dalam sidang bersama kala itu, ia meminta izin untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. "Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi, 16 Agustus 2019.
Namun, rencana pindah ibu kota negara tak terdengar lagi dalam pidato Jokowi pekan lalu. Dalam pidatonya saat itu, Jokowi lebih banyak bicara kondisi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk keluar dari jeratan pandemi.
Perencanaan Sudah Klir
Dalam akun resminya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, dari sisi perencanaan sudah selesai. Termasuk delineasi lahan IKN di Kementerian ATR/BPN, juga sudah selesai. “Kita sedang berhitung dengan baik. Sedang berpikir, kalau kita bisa mengatasi pandemi dengan baik,” katanya. Ketua umum PPP itu melanjutkan, pemindahan IKN merupakan penggerak ekonomi di tengah pandemi. Banyak negara, sambung dia, mengandalkan industri properti dianggap sebagai prime mover untuk me-recovery ekonomi negara.
“Misalnya, Presiden Joe Biden (Presiden Amerika Serikat), meminta kongres meloloskan 1 triliun US dolar untuk menggerakkan penyediaan perumahan dan infrastruktur untuk penyediaan lapangan kerja yang besar. Itulah yang kita yang hitung dengan baik,” kata Suharso. Hal penting lainnya, ungkap dia, bagaimana proyek pemindahan IKN tidak menjadi klaster baru penularan Covid-19. “Satu orang saja yang terkena (terpapar Covid-19). Maka berhenti. Ini yang kita cermati. Jadi, tidak dilihat dari sisi pembangunan IKN sendiri, tapi bagaimana mendorong ekonomi yang lain di Kalimantan dan kawasan timur Indonesia,” jelasnya. (nyc/riz2/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria