Pada kegiatan peninjauan lapangan terkait banjir di beberapa titik Selasa (4/10) lalu, salah satu lokasi yang disambangi Wali Kota Samarinda Andi Harun beserta jajaran adalah rumah pompa di Jalan Gelatik, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang.
SAMARINDA–Orang nomor satu di Samarinda itu memeriksa fungsional pompa dalam rangka mengatasi banjir di permukiman Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Untuk diketahui, pompa tersebut masuk program Semani II dengan skema anggaran multiyear contract (MYC) pada 2014 senilai Rp 120 miliar.
Andi Harun mengatakan, selama ini dia menduga ada yang salah dengan sistem pengendalian banjir di kawasan Ahmad Yani. Di mana terdapat drainase yang berukuran besar beserta pompa, tetapi banjir bertahun-tahun tidak kunjung selesai. “Kami sempat minta mesin pompa dinyalakan. Ternyata masih berfungsi. Tapi kok masih banjir,” ungkapnya.
Bahwa dari keterangan tim Dinas PUPR, pompa tersebut hanya berfungsi saat air Sungai Karang Mumus (SKM) surut, membantu mempercepat aliran drainase Jalan Gelatik menuju sungai. Namun, jika muka air SKM pasang atau tinggi, air yang dipompa mengalir ke permukiman warga (back water). “Pompa akan efektif kalau rumah sepanjang bantaran SKM di Jalan Ahmad Yani bisa dibongkar, kemudian diturap. Semoga tahun depan bisa dimulai,” sambungnya.
Dikonfirmasi hal itu, Kepala Dinas PUPR Samarinda Desy Damayanti mengatakan akan menindaklanjuti arahan wali kota terkait penyelesaian banjir di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang. Namun, pihaknya perlu berkoordinasi dengan tim Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR dan Pera) Kaltim serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.
“Karena perlu sinergi program pembebasan lahan, pengerukan sungai, dan dilanjutkan penurapan,” jelasnya, Kamis (6/10).
Dikonfirmasi terpisah, Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BWS Kalimantan IV Zulfi Fakhroni menyampaikan, memang salah satu solusi penyelesaian banjir di Jalan Ahmad Yani adalah dengan penurapan sungai. Namun, selama ini kendalanya adalah masih banyaknya permukiman yang belum dibebaskan. “Kami dukung jika pemkot mau membebaskan kawasan tersebut,” ucapnya Kamis (6/10).
Terkait anggaran penurapan pada 2023, Zulfi telah mengusulkan anggaran Rp 16 miliar, tetapi lokasinya untuk kawasan Perumahan Griya Mukti di Kecamatan Samarinda Utara. Hal itu karena lahan di kawasan tersebut sudah siap menerima proyek. “Di sana bebas permukiman, karena kalau masih ada permasalahan sosial yang menghambat, kami tidak bisa mengerjakan,” tegasnya.
Dia berharap, ke depan dalam program normalisasi SKM, pemkot punya garis waktu (timeline) yang jelas, terutama menyelesaikan masalah sosial. Hal itu berkaitan dengan kesiapan program lanjutan, seperti pengerukan sungai dan penurapan. “Kalau lahan siap (bebas permukiman), kami siap mengerjakan penurapan. Kalau tidak siap, kami tidak akan anggarkan,” tutupnya. (dra/k8)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46