KETUA Komisi II DPRD Kota Bontang Rustam memimpin rapat kerja dengan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3), di Gedung DPRD Kota Bontang, belum lama ini. “Rapat kali ini membahas rencana kegiatan apa saja yang aja yang akan dilakukan DKP3 pada tahun depan, untuk tahun 2019 ini program kegiatan yang telah berjalan berkisar sekitar 95 persen,” ujar Rustam kepada awak media usai rapat.
Pada Juli 2020, Dinas KP3 ada kegiatan Pekan Nasional Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (Penas KTNA) di Padang. Komisi II bersepakat untuk mendukung Dinas KP3 Bontang untuk dapat mengikuti kegiatan nasional ini, terlebih acara tersebut hanya digelar sekali dalam waktu 4 tahun.
“Keseluruhan, dari usulan anggaran yang dianjukan pada saat rapat bersama Banggar berkisar sekitar Rp 8 miliar. Namun dari hasil realisasi hanya berkisar sekitar Rp 7,4 miliar mengingat pada tahun 2020 adanya Permenkeu yang diperkirakan pendapatan akan turun sebesar Rp 150 miliar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Politisi Golkar ini juga membeberkan saat ini pihaknya tengah menunggu diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pemotongan unggas yang sesuai dengan akidah syariat Islam.
“Perwali itu untuk menjawab, banyak isu yang beredar jika pemotongan unggas selama ini hanya sekali saja membaca bismillah dan selanjutnya tidak, dan kebanyakan unggas yang dipotong matinya bukan karena disembelih namun matinya karena terkena air panas,” bebernya.
Disampaikannya, di sisi lain nantinya saat pasar modern diresmikan. Pihaknya ingin dibuatkan tempat pemotongan kusus unggas dan yang melakukan pemotongan juga orang-orang yang telah memiiliki sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). (adv/nin)